Mobil Murah Buat Siapa?


Kontroversi kebijakaan mobil murah masih bergulir. Pemerintah dan para pendukungnya tetap keukeuh bahwa kebijakan tersebut lebih banyak dampak positif dibanding negatif. Hanya saja pembelaan terhadap kebijakan mobil murah kerap menimbulkan tanda tanya bahkan  tawa.

Mungkin jika tak ada reaksi dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi bahwa mobil murah dikhawatirkan bisa menambah kemacetan Jakarta polemik mobil murah tersebut takkan berlanjut. Sayangnya, kita terlanjur punya seorang Jokowi yang tengah peduli membenahi kemacetan Jakarta sebagai tugas pokoknya. Kader PDIP itu juga digadang-gadang bakal menjadi Presiden RI berikutnya setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Reaksi Jokowi atas kebijakan itupun seolah menjadi sensitif.

Terakhir, pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang memastikan  kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan jebol, meski kebijakan mobil murah ramah lingkungan diluncurkan.

Ia menyebut hingga akhir tahun 2013, kuota BBM bersubsidi ditargetkan mencapai 48 juta kiloliter (kl), meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota BBM bersubsidi bakal jebol hingga 50 juta kl.
Ia lalu mengimbau kepada pemilik mobil yang memiliki jumlah lebih dari satu unit untuk menggarasikan mobil lamanya sementara. Hal ini agar tidak menimbulkan konsumsi BBM bersubsidi yang lebih banyak dibanding pemakaian normal.  “Pakailah mobil yang irit, yang mobil lain masuk garasi saja dulu. Ini supaya tidak menambah macet Jakarta,” ucapnya.

Pernyataan ini aneh. Sebab tujuan pengadaan mobil murah, katanya untuk rakyat miskin yang belum pernah mengecap mobil sendiri. Kok. himbauannya, kepada pemilik dua mobil yang tentu saja bukan warga miskin?

Lagi pula menggarasikan mobil lama sementara dan tidak menambah macet Jakarta benar-benar lip service. Mengapa sementara? Pernyataan itu sekaligus membenarkan bahwa mobil murah dipastikan memang akan menambah macet Jakarta.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa mobil murah ramah lingkungan harus mengonsumsi BBM nonsubsidi. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi kecenderungan kenaikan kuota BBM bersubsidi. Mobil murah tersebut memang sudah didesain harus mengonsumsi BBM dengan oktan 92.  Mobil murah, rakyat miskin, tapi harus beli Pertamax yang mahal apa masuk akal?

Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum PMI pusat mengatakan tidak setuju dengan adanya mobil murah karena dinilai bisa menimbulkan kemacetan, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak tepat.

Menurut Kalla, sebenarnya program mobil murah cukup baik. Alasannya, pemerintah tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. “Sebab, rakyat yang uangnya tak banyak bisa punya kesempatan beli murah dengan harga minimal Rp 70 juta. Jangan hanya orang kaya yang bisa beli mobil,” katanya.
Menurut Kalla, agar program mobil murah bisa efektif dan mengurangi kemacetan, pemerintah bisa mengenakan pajak tinggi secara progresif, pengaturan lalu lintas yang baik, dan kenakan biaya parkir yang mahal kalau mobil itu parkir di mal-mal atau tempat umum. “Jadi, tidak usah dilarang karena bisa diskriminatif,” tandasnya.

Pernyataan Kala, jika dipraktikan, sebenarnya juga diskriminatif.  Kalau begitu rakyat kecil yang bisa memiliki mobil murah tak bisa jalan-jalan dong. Sebab, selain kendaraannya harus diisi Pertamax, mereka juga harus bayar tarif tinggi. Lalu buat apa mobil murah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s