Dari kiri Jokowi sebelum menjadi presiden, Megawati, Effendi Simbolon dan Jusuf Kalla dalam sebuah acara. (konfrontasi.com)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Effendi Simbolon, tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika tak ada solusi konkret pada masalah energi.
Ia bahkan tak khawatir mendapat sanksi dari PDI-P karena yakin dengan prinsipnya. “Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja. Saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan ada hal yang konkret untuk menangani sektor energi,” kata Effendi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).
Effendi menjelaskan, berdasarkan pengalaman dan banyak diskusi selama berada di Komisi VII DPR pada periode sebelumnya, ada banyak hal yang dapat ditempuh pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Beberapa hal yang ia maksud berkaitan dengan penataan sektor energi nasional.
Menurut Effendi, kebijakan menaikkan harga BBM hanya merupakan cara praktis yang diambil pemerintah karena menuruti harga pasar. Sementara itu, kebijakan tersebut ia yakini tak menuntaskan jantung persoalan, dan malah menambah beban masyarakat.
Effendi yakin bahwa kritiknya telah sangat terukur terhadap rencana pemerintahan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM. Ia mendesak rencana itu tidak digulirkan sebelum ada konsep jelas dalam menata energi nasional.
“Jangan terburu-buru menaikkan harga BBM. Ada langkah konkret yang bisa dilakukan: bubarkan Petral dan SKK Migas, konversi, membangun kilang, membangun sarana transportasi berbasis gas, dan mengerem laju pertumbuhan otomotif,” ujarnya.
Seperti diketahui Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan telah menentukan sikap politik untuk mendukung semua kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikkan harga BBM yang akan dilakukan sebelum Januari 2015.
Kritik Jusuf Kalla
Arah kritik Effendi Simbolon sendiri sesungguhnya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilainya lebih agresif ingin menaikkan harga BBM bersubsidi ketimbang Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, JK merupakan figur yang selalu berorientasi pada pasar dan tidak memiliki empati terhadap masyarakat.
“Pak JK ini terlalu bernafsu. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, enggak pernah berempati kepada pengguna BBM itu. Pokoknya serahkan saja ke pasar,” kata Effendi lagi.
“Kata Pak JK kenaikan harga BBM bisa menghemat (anggaran negara), rakyat bisa makmur. Kalau makmur, naiknya jangan Rp 3.000, sekalian saja (naik) Rp 10.000. Coba menteri-menterinya Jokowi suruh jelasin kenapa harga BBM harus naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberian subsidi untuk masyarakat bukanlah suatu kesalahan. Ia merasa subsidi adalah stimulus pada sektor tertentu untuk masyarakat yang belum memiliki daya beli.
“Yang harus ditangani itu sektor energinya, pemberian subsidi enggak akan sia-sia karena kita dapat pajak dari masyarakat,” pungkasnya.
BIODATA
* Effendi Muara Sakti Simbolon
* Lahir di Banjarmasin, 1 Desember 1964
* 3 Periode anggota DPR (2004-2009; 2009-2014; 2014-2019)
* Maju di Pilgub Sumut 2013-2018 tapi gagal terpilih
FIKSIKULO 