Menolak Perppu Pilkada Blunder Bagi ARB dan Golkar


lsiLingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny Januar Ali (Denny JA) menilai sikap Partai Golongan Karya yang akan menolak Perppu Pilkada langsung akan berdampak buruk bagi partai tersebut.

Sikap Golkar menolak Perppu yang diputuskan dalam Munas di Bali itu bahkan dianggap menenggelamkan hasil-hasil positif dalam munas. Yang positif, antara lain sikap Ketum Aburizal Bakrie yang berjanji tak maju menjadi capres 2019. Lainnya adalah kepengurusan Golkar diisi kader muda.

“Rekomendasi keinginan hasil munas kemarin bisa dikatakan sebagai blunder,” ujar Peneliti Senior, Ardian Sopa dalam paparan hasil survei LSI Denny JA di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12).

Ardian juga menyebut sikap Golkar kubu Aburizal yang menolak Perppu bisa menguntungkan kubu Agung Laksono. “Perppu Pilkada Langsung (Pilkada) merupakan kehendak rakyat. Jika kubu Agung Laksono bisa menjanjikan dukungannya atas Perppu itu, maka akan mendapatkan apresiasi dari rakyat. Ini akan membuktikan motto suara Golkar suara rakyat bukan suara elite,”kata Ardian.

Hingga saat ini, kubu Aburizal Bakrie melalui Munas IX Bali menolak Perppu Pilkada langsung. Ardian menyebut pernyataan tersebut bisa menjadi blunder bagi partai berlambang beringin. Menurut survei LSI, sebagian besar responden menyayangkan sikap Golkar menolak Perppu Pilkada, mereka juga menganggap sikap itu sebagai pengkhiatan.

Di tempat terpisah, Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya telah siap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar pada Januari. Munas akan digelar di salah satu Hotel di Jakarta. Namun pihaknya belum ingin terburu-buru menyebutkan lokasi dan tanggal pasti soal perhelatan akbar tersebut.

Adapun kepanitiaan munas telah terbentuk. Ibnu Munzir dipercayakan sebagai Ketua Steering Committee (SC), Djasri Marin Ketua Organizing Committee OC, dan Yorrys Raweyai sebagai Ketua panitia penyelnggara Munas.

HASIL SURVEI LSI
Sikap Golkar menolak Perppu Pilkada
* 82.70 persen menyayangkan
* 9.30 persen mendukung
Menolak Perpu Pilkada sebagai pengkhianatan
* 72.30 persen setuju sebagai pengkhianatan
* 12.30 persen menganggap bukan pengkhianatan

TIGA HAL POSITIF HASIL MUNAS DI BALI
1. Publik menilai ARB membawa tradisi baru yang benar bahwa ketum partai dalam sistem presidensialisme seperti yang terjadi di AS memang hanya untuk membesarkan partai, bukan menjadi pejabat pemerintah. Ini berbeda dengan tradisi ketum partai di sistem parlementarisme yang umumnya memang untuk menjadi perdana menteri. Megawati Soekarnoputri sebenarnya telah memulai tradisi ketua umum tidak mencapreskan diri di PDIP, dengan memajukan Jokowi sebagai capres pada pemilu 2014. Namun keputusan Megawati memajukan Jokowi diambil di detik-detik terakhir menjelang pilpres.
2. Publik menilai pernyataan ARB tak maju sebagai capres akan membuka ruang kompetisi yang lebih fair bagi elite partai ataupun tokoh lain yang berbakat dan berkompeten untuk nanti berlomba merebut “tiket” Golkar karena ketua umumnya tak mencalonkan diri. Dengan terbukanya ruang kompetisi, suasana partai menjadi kondusif bagi kaderisasi pemimpin nasional.
3. Publik menilai sikap ARB untuk tak maju sebagai capres bisa menjadi contoh dan mempengaruhi ketua umum partai lain untuk mengambil sikap serupa yang akhirnya membuat demokrasi presidensialisme Indonesia bertambah sehat. Ini potensial mengubah fakta pemilu di Indonesia, yang selama ini menunjukan bahwa ketua umum atau ketua dewan pembina partai politik selalu memiliki privilege untuk dicalonkan sebagai capres.

LIMA HAL NEGATIF HASIL MUNAS BALI
1. Menurut publik hasil munas Golkar yang menolak perppu pilkada langsung akan membuat Golkar harus berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilih pemimpinnya di pilkada dirampas. Jika hal ini terjadi, maka publik menilai Golkar menghianati slogannya sendiri yaitu “suara golkar suara rakyat”.
2. Golkar (ARB) akan dianggap menghianati kesepakatannya dengan Partai Demokrat (SBY) yang waktu itu diumumkan oleh SBY sendiri bahwa ketum Golkar juga menandatangani di atas materai akan mendukung perppu pilkada langsung. Munas golkar dianggap menambah buruk citra politik bahwa seolah dalam politik itu kita boleh menghianati perjanjian dan kesepakatan begitu saja.
3. Sikap Golkar ini dikhawatirkan akan menjadi blunder politik partai ini dalam pemilu 2019. Publik khawatir Golkar akan ditinggal pemilihnya karena memimpin menggoalkan “perampasan hak rakyat.” Pemilih akan mencatat Golkar sebagai partai yang mendukung perampasan hak politik mereka memilih pemimpin. Golkar akan menjadi common enemy, dan akan potensial di “bully” publik luas dalam waktu dekat.
4. Isu menolak perppu pilkada langsung oleh Munas Golkar Bali justru akan memberi peluang publik untuk medukung Munas Golkar yang lain (Agung Laksono dkk). Apalagi kubu Agung laksono dkk menjanjikan sudah membawa Golkar mengembalikan hak rakyat untuk memilih pemimpin sendiri. Seandainya Munas Golkar versi Agung Laksono Januari 2015 nanti berhasil mendatangkan mayoritas pemilik suara Golkar, tak mustahil justru Golkar versi Agung laksono dkk ini yang lebih didukung publik.
5. Menurut publik isu penolakan perppu pilkada langsung juga bisa merusak soliditas KMP karena partai Demokrat dan SBY merasa dihianati dan dipermalukan secara terbuka.Jika partai Demokrat dan SBY marah dan menarik dukungan dari KMP apalagi jika bisa mengajak partai lainnya seperti PAN, maka KMP akan melemah dan tak mayoritas lagi di parlemen.

MUSUH BARU GOLKAR KARENA MENOLAK PERPPU PILKADA
1. Partai Demokrat dan SBY. Partai Demokrat (SBY) akan gerah di KMP karena sikap Golkar yang memalukan Partai Demokrat dan SBY secara terbuka. Padahal publik luas tahu bahwa SBY secara meyakinkan mengatakan telah bersepakat diatas materai dengan para ketua umum di KMP termasuk Golkar untuk mendukung perppu pilkada langsung yang dikeluarkan presiden SBY. Bisa dipastikan bahwa Partai Demokrat dan SBY akan mati-matian memperjuangkan perppu pilkada langsung karena berhubungan dengan nama baik dan marwah SBY (Partai Demokrat) sendiri.
2 Publik luas (termasuk media, civil society). Karena sikap Golkar akan merampas hak politik rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Jikapun publik luas gagal memperjuangkan pilkada langsung saat ini, pada waktu di pemilu 2019, mereka akan menghakimi Golkar versi Munas Bali yang dianggap kini mengambil inisiatif merampas hak mereka memilih pemimpin sendiri dalam pilkada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s