Jokowi Akhirnya Talangi Utang Lapindo: “Fokus Harapan Korban yang Tertunda bisa Terpenuhi”


katadata

Begini skema penyelesaian kasus Lapindo. (Katadata.com)

Pemerintahan Jokowi akhirnya menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar dalam proses ganti rugi tanah korban semburan lumpur di dalam area terdampak.

Hal ini diputuskan setelah Lapindo menyatakan tak lagi mampu membayar. “Sisanya Rp 781 miliar, Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya diputuskan pemerintah akan beli tanah itu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono di Istana Kepresidenan, Kamis (18/12).

Seperti ditulis Kompas.com, pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Meski ditalangi pemerintah, Basuki menuturkan, Lapindo tetap harus melunasi kewajibannya itu. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan.

“Lapindo diberi waktu 4 tahun, kalau mereka bisa lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah, maka itu dikembalikan ke Lapindo. Kalau lewat maka disita,” ungkapnya.

Menurut dia, keputusan ini juga telah disepakati oleh CEO Lapindo Brantas Nirwan Bakrie. Basuki hari ini sudah mengontak langsung Nirwan melalui sambungan telepon. Skenario pelunasan utang ini pun akhirnya disepakati kedua belah pihak. “Tinggal di-follow up ke jaksa agung,” ucap Basuki.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan alasan pemerintah yang akhirnya turun tangan membayarkan utang Lapindo. Menurut Andi, ini tak lain karena ketidakjelasan yang dialani masyarakat selama delapan tahun. Menurut Andi, warga butuh kepastian dan negara harus hadir di saat seperti itu.
Andi mengatakan pemerintah juga belum berpikir untuk menjatuhkan sanksi terhadap Lapindo akibat ketidakmampuannya membayar utang tersebut.

“Presiden tidak berpikir, rakyat sudah menunggu. Fokus bagaimana caranya supaya harapan yang tertunda ini bisa dipenuhi. Itu saja fokusnya. Hal-hal lain terkait fairness dari Minarak Lapindo, kita pikirkan kemudian,” kata dia.

Presiden tidak berpikir, rakyat sudah menunggu. Fokus bagaimana caranya supaya harapan yang tertunda ini bisa dipenuhi. Itu saja fokusnya. Hal-hal lain terkait fairness dari Minarak Lapindo, kita pikirkan kemudian…

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang turut ikut dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo menyambut keputusan pemerintah itu. Menurut dia, dengan adanya pelunasan utang Lapindo oleh pemerintah, maka tindakan pembenahan tanggung oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bisa dilakukan.

“Ini keputuasan bagus kementerian, peta terdampak berikan satu keleluasaan, untuk pembenahan tanggul. Ini penting karena kalau luber akan jebol,” ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo.

Sekedar informasi, Mahkamah Konstitusi pada putusannya uji materi Pasal 9 ayat (1) huru f (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN, menyebutkan kerugian masyarakat di PAT menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc.
PT Lapindo sendiri mengaku tidak bisa sanggup membayar sisa tanggungan Rp 781,6 miliar dari total kewajiban Rp 3,8 triliun.

Menurut catatan Katadata.com, luapan Lumpur Lapindo tak hanya menyusahkan para korban, tapi juga membebani anggaran negara. Sejak 2006, pemerintah telah menggelontorkan total sekitar Rp 7.6 triliun dalam APBN melalui Badan Penanggulangan Semburan Lumpur untuk korban. Dana tersebut digunakan, antara lain, sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan.

Luapan lumpur, menurut laporan audit BPK, terjadi akibat kesalahan teknis pengeboran sumur Banjar Panji-I di Blok Brantas. Blok Brantas dimiliki oleh tiga perusahaan dengan kepemilikan saham masing-masing Lapindo Brantas (50%), Medco EP Brantas (32%), Santos Brantas (18%). Lapindo bertindak sebagai operator. Medco dan Santos sebagai partisipasi partner.

KRONOLOGI GANTI RUGI LAPINDO
* 8 Maret 2006: Pengeboran pertama, target 37 hari.
* 18 Mei 2006: Medco ingatkan Lapindo Brantas pasang casing kedalaman 8.500 meter.
* 29 MEI 2006: Lumpur panas menyembur.
* 2007: Dana APBN 113,9 miliar ganti rugi korban Lapindo
* 2008: Dana Rp 1,1 triliun untuk menalangi lumpur Lapindo
* 2009: Rp 592,1 miliar lagi,
* 2010: 1,2 Triliun,
* 2011: Rp 1,3 triliun
* 2012: Rp 1 triliun
* 2013: Rp 2,2 triliun
* 18 Juni 2013: MK putuskan Lapindo harus ganti rugi sisa korban
* 4 Desember 2014: Jokowi janji tuntaskan kasus Lapindo
* 18 Desember 2014: talangi kewajiban Lapindo Rp 781 miliar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s