Konflik Golkar Hanya Ditingkat Elit DPP


agung

Kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie siap berunding..

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Azis Syamsudin mengatakan, dualisme yang terjadi di tubuh Partai Golkar saat ini tidak akan mempengaruhi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Dualisme hanya di tingkat DPP Golkar.

Rencananya, Komisi Pemilihan Umum memang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini atau 2016. “Tidak (mengganggu), bahwa kesepakatannya permasalahan ini hanya di tingkat elite pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten tidak,” ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1).

Azis mengatakan, pemilihan kepala daerah nantinya akan ditentukan oleh ketua DPD I di tingkat provinsi dan ketua DPD II di tingkat kabupaten. Sehingga konflik yang ada saat ini dipastikan tidak akan mempengaruhi jalannya pilkada. “Yang mendaftarkan ke KPU itu ketua provinsi plus sekretaris provinsi, ketua kabupaten plus sekretaris kabupaten. Jadi itu sudah clear ya,” ucap Azis seperti dikutip Kompas.com.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai saat ditemui di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin. Yorrys mengatakan dalam undang-undang pilkada ada desentralisasi, sehingga Pilkada bukan ditentukan oleh DPP.

“Ketua partai di tingkat dua yang punya hak merekomendasi calon. Begitu juga di tingkat gubernur,” ucap Yorrys.

Sementara itu Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menyatakan sidang di pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat tidak mengganggu jalannya islah. Sidang pertama gugatan terkait sengketa perselisihan Partai Golkar digelar di PN Jakpus, Senin (5/1).

“Proses itu tidak mengganggu jalannya islah. Diberi waktu 60 hari. Kalau bisa selesai 30 hari ya lebih baik. Kalau ada keputusan islah, pengadilan dihentikan,” kata Agung di kantor DPP Golkar.

Agung menuturkan pengadilan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yakni pihaknya dan kubu Ical untuk melakukan upaya perdamaian.?

Proses di pengadilan memang dilakukan dikarenakan Mahkamah Partai tidak memungkinkan penyelesaian konflik Golkar. Apalagi, Mahkamah Partai juga terbelah karena adanya dua munas tersebut.

Mantan Menkokesra itu menuturkan dalam perundingan lebih menekankan pada pandangan politik. “Bukan ini dapat kursi apa. Ini masalah bangsa, bukan hanya masalah Golkar,” tuturnya.

Sementara itu kedua kubu berencana menggelar perundingan islah 8 Januari mendatang. Keduanya telah membentuk juru runding. Ketua Mahkamah Golkar versi Munas Ancol Lawrence Siburian mengatakan usulan Agung Laksono membicarakan visi dan tujuan Golkar.

“Itu ada lima poin, pertama mendukung pemerintahan sah. Pilkada langsung. Dua hal sudah disepakati,” kata Lawrence di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (5/1).

Tiga hal lain yang dibicarakan dalam perundungan itu adalah pilpres langsung, keluar dari Koalisi Merah Putih dan pemilihan legislatif secara proporsional terbuka.

Pembicaraan lainnya mengenai kepengurusan Golkar bila islah terjadi. “Siapa ketum dan dewan pembina. Lalu teknis pelaksanaan,” ujarnya.

RENCANA PERUNDINGAN ISLAH 8 JANUARI
* Mendukung pemerintahan sah
* Mendukung Pilkada langsung
* Memibcarakan rencana Pilpres langsung
* Wacana keluar dari Koalisi Merah Putih
* Pemilihan legislatif secara proporsional terbuka

JURU RUNDING KUBU AGUNG LAKSONO
* Andi Matalatta, Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Yorrys Raweyai.
JURU RUNDING KUBU ABURIZAL BAKRIE
* Sharif Cicip Soetardjo, MS Hidayat, Freddy Latumahina, Theo L Sambuaga, dan Aziz Syamsuddin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s