Dua Menteri Gagal Kelola Dana Desa Rp 20 Triliun


desa

Marwan Jafar, Anies Baswedan, Tjaho Kumolo

Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa pembangunan desa akan diserahkan kepada dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa).

Meski demikian, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, dana desa tak akan melewati dua kementrian tersebut. Dana desa akan langsung ditransfer Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui pemerintahan kabupaten.

“Jadi tidak lewat Dagri (Kementerian Dalam Negeri) dan tidak juga lewat Mendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi),” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sempat menunjukkan keyakinannya akan mengelona dana desa. Ia meminta kepada para kepala daerah agar tidak tergiur tawaran oknum yang mengaku dapat membantu dalam proses pencairan dana desa.

Sedang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan urusan pemerintahan desa tidak mungkin dipindahkan ke kementerian lain karena sistem pemerintahannya harus terintegrasi di Kemendagri. “Tata kelola pemerintahan desa harus terintegrasi sampai ke tingkat Pusat,” kata Mendagri di Jakarta, Senin.

Senator asal DKI Jakarta, Abdul Azis Khafia pun meminta Presiden Joko Widodomenegur Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo karena sama-sama ngotot memperebutkan pengelolaan dana desa sebesar sebesar Rp 20 triliun.

“Jika masih terus tarik ulur, maka saya menyarankan agar Presiden menegur para pembantunya untuk tunduk pada amanat UU (UU Desa) dan berhenti berpikir kepentingan,” kata Abdul Azis Khafia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s