Polemik Budi Gunawan: “Bola Panas” untuk Jokowi (1)


BG

Foto Jokowi dan Komjen Budi Gunawan (tempo)

Proses pemilihan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri terus bergulir. Bahkan kini seperti “menyandera” Presiden Jokowi untuk memilih, “berkawan” dengan DPR termasuk lawan politiknya Koalisi Merah Putih (KMP) atau tetap mendukung KPK plus publik anti korupsi.

Seperti diketahui, Komisi III DPR menyetujui BG menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan atas calon tunggal kepala Polri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

Persetujuan secara aklamasi tersebut bisa dibilang mengherankan, namun bisa dipahami. Mengejutkan karena seolah Komjen BG tak punya kelemahan padahal ia tersangka KPK dengan dugaan memiliki rekening gendut dari cara yang tidak lazim.

Salah satunya aliran uang sebesar Rp 57 miliar. Dalam pembelaannya, BG menyebut uang itu milik anaknya M. Herviano Widyatama. Sang anak yang berusia 19 tahun ketika itu tengah melakukan bisnis di bidang pertambangan dan perhotelan. Ia diperkenalkan BG dengan salah seorang rekan bisnisnya dari Pacific Blue International Limited.

Rekan bisnis tersebut selanjutnya berkomitmen memberikan bantuan modal kredit sebesar USD 5,9 juta atau setara Rp 57 miliar. Lantaran dananya cukup besar, BG menyarankan agar uang itu ditransfer ke rekeningnya. Itu pula yang membuat Bareskrim dalam surat Nomor B/1538/VI/2010 berkesimpulan bahwa BG tak memiliki rekening gendut. Uang puluhan miliar rupiah itu murni transaksi Herviano.

Jika BG didukung Koalisi Indonesia Bersatu (KIH) adalah hal yang wajar karena mereka koalisi penyokong pemerintahan Jokowi-JK. Lalu kenapa KMP juga kali ini kompak dengan KIH? Perubahan sikap KMP tersebut menjadi perbincangan seru di dunia social. Adakah sikap KMP kali ini merupakan perubahan politik atau ada tujuan lain?

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Budiatna meyakini keputusan DPR soal BG sarat dengan kepentingan politik. “Semuanya mendukung, kecuali Fraksi Demokrat. Bisa saja DPR ingin merangkul Jokowi, karena di situ ada Golkar kubu Agung Laksono, ada PPP dan PAN yang ingin dekat dengan Jokowi,” kata Budiatna seperti dikutip Kompas.com.

Meski demikian, perubahan sikap KMP sangat bisa dipahami. Seperti ada semacam pepatah bahwa dalam politik tak ada kawan abadi, tak ada juga musuh abadi, kecuali kepentingan yang sama. Nah, dukungan terhadap Komjen BG bisa dipahami karena kepentingan sama mereka dalam melawan KPK. Lembaga antirasuah itu dianggap tengah menunjukkan kekuatannya, tengah mengajak “berkelahi” dengan menjadikan BG sebagai tersangka pada saat Komisi III DPR akan melajukan fit and proper test. Mereka menganggap KPK sedang berpolitik, sebuah wilayah yang dianggap sebagai milik wakil rakyat.

Nah, kini bola panas itu berada di tangan presiden Jokowi. Ia mengaku telah melihat rekening BG dan menganggapnya wajar berdasarkan kesimpulan Kabareskrim. Meski demikian, ia juga menghormati proses di KPK.

Budiatna mengatakan, jika ingin mewujudkan pemerintahan bersih dan penegakan hukum, seharusnya BG tidak diloloskan sebagai Kapolri. Jokowi diharapkan tidak terbawa arus kepentingan “sesaat” yang terjadi di parlemen. Dukungan terhadap BG tak berarti dukungan terhadap semua kebijakan Jokowi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s