Tunda Palantikan Komjen Budi Gunawan, Jokowi Lempar “Bola Panas” ke KPK


jokowi

Jokowi saat mengumumkan penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri

Menunda sering dianalogikan buruk. Menunda pekerjaan, misalnya, hanya akan membuat pekerjaan itu terlupakan dan mungkin memunculkan masalah baru. Padahal pekerjaan baru pasti muncul dan menuntut diselesaikan.

Menunda masalah apalagi. Sama sekali bukan pilihan yang menyenangkan. Orang yang menunda-nunda masalah dipastikan bukan tipe orang yang bakal berhasil dalam hidupnya. Orang seperti ini bahkan sering merepotkan orang lain, bakal ditinggalkan banyak kawan dan peluang.

Lalu apakah penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri oleh Jokowi termasuk dalam kategori buruk. Dari segi pekerjaan ya? Sebagai presiden, Jokowi punya banyak pekerjaan yang banyak. Penundaan hanya akan membuang energi dan menyita waktu yang seharusnya untuk pekerjaan yang lain.

Namun dari segi politik, itu merupakan pilihan yang relatif baik, bahkan mungkin cerdik. Betapa tidak, polemic tentang Jokowi telah membuat posisinya seolah maju kena mundur kena. Jika melantik BG maka ia akan tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya presiden yang melantik seorang tersangka menjadi Kapolri. Dan akan menjadi sejarah pula seorang Kapolri tak bisa berpergian keluar negeri karena status tersangka itu.

Sebaliknya, jika membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri, Jokowi mungkin akan kehilangan momentum politik. Ini karena Komisi III secara aklamasi telah menyetujui BG sebagai Kapolri. Lalu jika mengajukan nama selain BG menjadi Kapolri, belum tentu DPR menyetujuinya. Itu akan menjadi masalah lagi.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memang menggaris bawahi ia hanya menunda pelantikan BG bukan membatalkannya. Menurut Mensesneg Pratikno, penudaan itu agar KPK punya waktu untuk membuktikan status tersangka yang dialamatkan kepada BG.

Artinya secara cerdik, Jokowi telah melempar bola panas ditangannya kepada KPK. Semua mata kini mengarah kepada Abraham Samad dan kawan-kawan, sejauh mana komisi antirasuah itu bisa membuktikan bahwa BG terbukti bersalah dalam kasus rekening gendut, sementara data dari Mabes Polri menunjukkan bahwa rekening BG tak bermasalah.

Apalagi Abraham Samad sempat mengatakan bahwa kasus BG hanyalah tindak pidana ringan. Namun ringan beratnya masalah karena terkait dengan seorang pejabat publik, KPK harus memiliki data dan argumen kuat untuk menunjukkannya kepada publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s