Abraham Samad dan Jendral TNI Moeldoko dalam sebuah acara. (tribunnews)
Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengaku heran dengan sikap Ketua KPK Abraham Samad yang meminta bantuan TNI untuk menjaga KPK. Permintaan itu muncul menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).
TNI pun terbukti responsif. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi KPK dan Polri.
“Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan,” kata Fuad Basya ketika itu.
Mayjen Fuad menyebut bahwa keputusan itu muncul setelah Abraham Samad menelepon Pangab Jendral TNI Moeldoko meminta bantuan. Tak tanggung-tanggung yang diturunkan TNI, selain anggota intel, juga Kopassus. “Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal,” ujarnya.
Namun belakangan TNI secara resmi membantah menurunkan personil untuk menjaga KPK. “Ini adalah prosedur tetap (Protap) di jajaran TNI AD. Jadi, gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus karena situasinya kondusif,” ujar Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad) Kolonel Wuryanto
Apabila ada terlihat anggota pasti, kata dia, mereka adalah dari Kodim 0504/Jakarta Selatan atau Koramil 06/ Setiabudi yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya. Mereka pun sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata.
Namun Adrianus mengaku heran dengan sikap yang ditempuh Abraham Samad. “Itu dia yang buat saya tidak habis pikir. Abraham Samad itu ngerti hukum tidak sebenarnya?” ucapnya.
Saya tidak sedang membela Ketua KPK. Seperti juga Adrianus, sikap Abraham seperti itu memang berlebihan. Melibatkan TNI untuk menjaga KPK sama saja menyuruhnya bentrok dengan Polri. Bentrok dua kelompok bersenjata, jelan harus dihindari oleh siapapun.
“Apa urusannya Polri mau geledah KPK? Kalaupun Polri mau melakukan penggeledahan pasti rumah BW, bukan KPK,” tegas Adrianus lagi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).
Isu penggeledahan memang santer beredar sejak ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1) lalu. Penggeledahan KPK oleh polisi memang pernah terjadi dalam kasus kriminalisasi penyidik KPK bernama Novel Baswedan beberapa tahun lalu. Seperti sekarang, gerakan SaveKPK pun muncul. Sejumlah tokoh masyarakat siap pasang badan untuk melindungi KPK.
Sebagai Ketua KPK, Abraham merasa sangat berkepentingan dan bertanggung jawab untuk mengamankan segala berkas di dalamnya. Nah, kebetulan yang bisa menghadapi polisi (karena bersenjata) hanyalah TNI. Artinya ia tidak buta hukum seperti yang dituduhkan. Itu mungkin hanya bentuk tanggung jawab yang responsif sebagai pimpinan KPK.
Sikap TNI yang menyambut permintah Abraham Samad pun patut diacungi jempol. Para anggota TNI tampaknya tidak buta situasi politik. KPK memang butuh perlidungan sebagai mana publik pun mendukung lembaga antirasuah itu dengan hastag #SaveKPK. Reaksi TNI yang menurunkan anggota pun tentunya berdampak positif, karena oknum polisi yang berniat menggeledah KPK akan berpikir seribu kali.
Dengan demikian, semestinya Adrianus pun instropeksi. Sebagai anggota Kompolnas, ia ikut bertanggung jawab atas pemilihan calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan yang diduga memiliki rekening gendut. Artinya, jangan karena pilihannya terganjal KPK memberi reaksi negatif dengan apa yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.
Ngeri juga jika pimpinan KPK dicap nggak ngerti hukum, sedang rakyat yang mendukungnya dicap rakyat tak jelas seperti dikatakan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
FIKSIKULO 