Pelimpahan Perkara Budi Gunawan, Bukti KPK Sudah Melemah


Pelimpahan perkara dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung dinilai banyak pihak sebagai awal kemunduran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika diisi pelaksana tugas atau pimpinan sementara KPK.

“Perlimpahan perkara BG ke Kejaksaan merupakan langkah mundur pertama Plt Pimpinan KPK pascadilantik presiden. Ini langkah mundur pertama yang sangat mengecewakan dan memberikan pesan buruk kepada publik bahwa KPK sudah melemah,” ungkap Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho sambil membawa bendera setengah tiang di KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Pernyataan Emerson ini menanggapi sikap pimpinan KPK yang sepertinya sepakat melimpahkan perkara Komjen Budi ke Kejaksaan Agung. Bahkan, Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyerah untuk mempertahankan kasus tersebut tetap di KPK.

Pelimpahan kasus ini juga menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. “Kami khawatir akan muncul langkah mundur-langkah mundur serupa yang akan membuat KPK terus dilemahkan,” tegas Emerson seperti dikutip Tribunnews.

Ia memastikan Koalisi Masyarakat Antikorupsi kecewa karena KPK terlalu cepat menyerah sebelum menempuh upaya hukum lainnya untuk melawan putusan praperadilan yang mengabulkan separuh permohonan Budi Gunawan. Salah satu putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi, penetapan tersangka terhadap Budi oleh KPK tidak sah.

Seharusnya, kata Emerson, KPK mencoba mengajukan kasasi atas putusan hakim Sarpin tersebut. Sekali pun nanti pengajuannya ditolak, KPK masih bisa melakukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Salah satu Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, opsi PK ke Mahkamah Agung atas putusan praperadilan terkait penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak ditempuh KPK karena terbentur masalah regulasi. Dalam KUHAP, kata dia, penegak hukum tidak diperbolehkan mengajukan PK.

“Kalau PK, kita kan dasarnya regulasi KUHAP. Apakah seorang penegak hukum diperkenankan mengajukan PK? Kan enggak,” ujar Indriyanto di Gedung KPK.
Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK telah berupaya melakukan upaya hukum dalam menyikapi hasil praperadilan. Namun, langkah kasasi yang ditempuh KPK telah ditolak. “Kami, KPK, terima kalah. Tapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami,” kata Ruki.

Sempat Terjadi Perdebatan

Sementara itu pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengakui bahwa para pimpinan KPK sempat berdebat mengenai kelanjutan penanganan perkara Komjen Budi Gunawan. Saat itu, kata Johan, kelima pimpinan memiliki pendapat masing-masing mengenai persoalan tersebut.

“Memang sebelumnya ada perdebatan yang cukup tajam. Ada perdebatan cukup ramai itu, yang melibatkan struktural, lalu dilimpahkan ke pimpinan. Mekanismenya harus diputuskan melalui kolektif kolegial,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Johan mengatakan, selain dengan sesama pimpinan KPK, mereka juga berdiskusi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Diskusi juga mencakup upaya hukum atas hasil praperadilan Budi, yaitu dengan mengajukan kasasi.

“KPK kan sudah melakukan kasasi. Menurut humas PN Jaksel, itu tidak diterima. Kita kirim surat ke MA, tetapi tidak ada jawaban,” kata Johan.

Saat opsi upaya hukum habis, Johan mengakui ada opsi untuk menghentikan kasus. Namun, Undang-Undang KPK tidak mengatur penghentian penyidikan suatu kasus. “Lalu apa nih? Kita hentikan? Sementara kita tidak punya instrumen untuk menghentikan itu. Opsi itu juga dibicarakan,” ujar Johan seperti dikutip Kompas.com.

Setelah menimbang berbagai hal, ditambah dengan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan, mereka sepakat untuk melimpahkan penanganan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. “Setelah menimbang berbagai hal, kemudian diputuskanlah KPK melimpahkan BG ke Kejaksaan,” kata Johan.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi kemudian memutuskan bahwa penetapan status Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum.


KRONOLOGI “KEMENANGAN” KOMJEN BG TERHADAP KPK

13 JANUARI 2015: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komjen BG, sebagai tersangka kasus korupsi (rekening gendut)
17 JANUARI 2015: Jokowi tunda pelantikan Komjen BG karena menjadi tersangka KPK. Wakapolri Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
22 JANUARI 2015: Komjen BG ajukan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
16 FEBRUARI 2015: Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan pra peradilan BG. Status tersangka yang diajukan KPK dianggap tidak sah.
18 FEBRUARI 2015: Presiden Jokowi memutuskan tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri. Ia mengajukan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Pada saat bersamaan ia membebastugaskan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jokowi lalu menunjuk mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi UI Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengisi kekosongan kursi KPK.
2 MARET 2015: Pimpinan sementara KPK menyerahkan kasus KPK ke Kejaksaan Agung. Dengan demikian, kasus itu tak dilanjutkan oleh KPK. Ruki mengaku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s