Kontroversi Kantor Staf Presiden Ala Luhut Panjaitan


luhut

Dua tokoh di balik perluasan kewenangan Kantor Staf Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Kastaf Presiden sekarang adalah Luhut Panjaitan.

“Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3).

JK menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin terjadi dengan diterbitkannya Perpres tersebut. “Tentu kita perhatian juga,” ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi menganggu jalannya pemerintahan atau tidak.

Kendati demikian, seperti ditulis Kompas.com, Kalla menduga penambahan kewenangan untuk Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.

Berdasarkan Perpres No 26/2015, Luhut B Panjaitan selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya mendukung komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden, kini ikut mengendalikan program prioritas.

Seskab Andi Widjajanto mengatakan bahwa kantor kepala kepresidenan sebenarnya memiliki wewenang yang hampir serupa dengan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Di masa SBY ada UKP4, di masa Presiden Jokowi UKP4 ditiadakan, lalu bentukan barunya adalah kepala staf kepresidenan ini,” ujar Andi.

Menurutnya, presiden membentuk kantor kepala staf tersebut dengan alasan ingin sinergitas antara semua unit yang berada di lingkungan kepresidenan. Dimulai dari Bappenas, Setneg, Setkab, Kepala Staf Kepresidenan, dan BPKP.

Lembaga-lembaga tersebut, kata dia, bekerjasama dalam perencanaan, pelaksaaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang lebih efisien.

“Enggak (semua tugas UKP4) dilimpahkan, tapi disebar ke unit-unit yang sekarang ada di kantor kepresidenan itu,” sambung Andi seperti dikutip JPNN.

Yang menjadi persoalan, jika pembentukan UKP4 transparan, pembentukan Kantor Staf Presiden yang dipimpin Luhut terkesan diam-diam. Buktinya Mensesneg Pratikno bahkan Wapres Jusuf Kalla tak mengetahuinya.

TENTANG PERPRESS KANTOR STAF PRESIDEN
* Melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.
* Kapala Staf Kepresidenan bertanggung jawab langsung pada Presiden,
* Memiliki (maksimal) lima Deputi Kastaf Presiden dan Tenaga Profesional.
* Memiliki (maksimal) tiga staf khusus Kastaf Presiden
* Bisa menggunakan jasa konsultan (boleh Asing) sepanjang diperlukan
* Untuk sementara menggunakan anggaran UKP4.

TUGAS UKP4 (UKP-PPP) – sebagai perbandingan

Tugas UKP-PPP, menurut pasal 3 Perpres 54/2009, adalah “membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh”. Penjabarannya adalah:

  1. Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek yang termasuk Prioritas Nasional—penjabaran dari Visi-Misi Pemerintahan SBY-Boediono 2010-2014 atau “Visi-Misi Indonesia 2014”—dengan memantau dan memfasilitasi  koordinasi  lintassektoral dan lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP-PPP bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.
    Visi Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Upaya yang diperlukan untuk meraih visi itu dirumuskan dalam Misi: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi-Misi itu lantas dijabarkan menjadi 11 Prioritas Nasional yang kesemuanya merupakan tema-tema pokok dari program Pemerintah 2010-2014, yakni:

    1. reformasi birokrasi dan tata-kelola;
    2. pendidikan;
    3. kesehatan;
    4. penanggulangan kemiskinan;
    5. ketahanan pangan;
    6. infrastruktur;
    7. iklim investasi dan iklim usaha;
    8. energi;
    9. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
    10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta,
    11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
  2. Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam implementasi.
  3. Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyikapinya.
  4. Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) Presiden di Bina Graha untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
  5. Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu cepat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s