Muladi Oh Muladi


muladiKetua Mahkamah Partai Golkar Muladi sepertinya sedang main-main dengan sikapnya. Yakni soal keputusan Mahkamah Partai Golkar yang menangani konflik dualisme antara kubu Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) dan Kubu Munas Jakarta dengan Agung Laksono sebagai pemimpinnya.
Sebelumnya Muladi menyatakan bahwa Mahkamah Partai belum memutuskan siapa pemenang. Karena itu ia mengaku bingung dengan keputusan Menkumham yang mengakui kubu Agung sebagai pemenangnya. Pernyataan itu dikeluarkan saat ia menggelar rapat konsultasi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 10 Maret 2015. Muladi adalah Ketua Mahkamah Partai versi Munas Bali alias berada di kubu Ical.

Saat keputusan Mahkamah Partai diketok, Muladi bersama HAS Natabaya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal di Mahkamah Agung. Adapun dua hakim lainnya, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung.

Sepekan kemudian atau Rabu 17 Maret 2015, Muladi tiba-tiba menerima keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Dia meminta semua kader Golkar untuk menerima keputusan Menkumham yang diambil berdasarkan keputusan mahkamah partai itu “Kalau sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM, ya itu yang berlaku,” kata Muladi saat ditemui di kediamannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dikutip Kompas.com.

Sikap Muladi itu langsung dikecam Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kubu Ical, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, Muladi tidak konsisten dengan putusannya dalam sidang Mahkamah Partai. “Bagaimana kita bisa pegang omongan seorang hakim yang bicara dan menilai keputusannya sendiri, pagi tempe sore sudah berubah jadi kedelai,” kata Bambang.

Sebelum dikesankan bersikap plin-plan, ada baiknya melihat bagaimana Muladi berusaha agar kedua kubu berdamai. Mahkamah Partai yang tadinya tak dipercaya kubu Agung akhirnya menjadi pilihan setelah gugatan kedua kubu, baik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditolak. Kedua pengadilan tersebut mengembalikan penyelesaian kasus ke Mahkamah Parati.

Nyatanya dalam tiga kali sidang, kubu Ical hanya datang sekali saat keputusan diambil. Kubu Ical beralasan, mereka tak datang karena masih melakukan upaya hukum beruba kasasi dan gugatan baru baik ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun PTUN. Nah, ironinya, Menkumham ternyata lebih memilih menjadikan putusan Mahkamah Partai sebagai patokannya.

Muladi mengakui, keputusan Menkumham tidak selaras dengan putusan yang dibacakannya bersama hakim Has Natabaya dalam persidangan Mahkamah Partai. Namun, menurut dia, keputusan Menkumham setidaknya telah mengakomodir putusan dua hakim lainnya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta yang menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung. “Kalau sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM, ya itu yang berlaku,” kata Muladi akhirnya.

Poltisi berusia 72 tahun yang kenyang pengalaman itu, kembali meminta kedua kubu bersatu, islah. “Kemungkinan rujuk besar asal semua legowo. Jadi ini ke-legowo-an belum tampak dari Partai Golkar. Semua masih punya ambisi untuk menguasai Golkar. Menyusun kepengurusan baru saja ribut,” kata Muladi lagi.

Menurutnya, jika Golkar tak bersatu, Golkar akan menjadi seperti dinosaurus, dulunya partai besar, namun punah di tengah jalan. Golkar merupakan partai besar dan tua karena telah berdiri pada 20 Oktober 1964. Sayangnya, para pengurus Golkar cenderung tak menyadari hal itu. Mereka membiarkan susunan pengurus menjadi gemuk dan dianggapnya rentan menimbulkan perpecahan di internal.

Kondisi politik nasional ikut memengaruhi suasana internal Golkar, khususnya dalam pertarungan Pilpres 2014. Saat itu, Golkar gagal mengusung calon dan akhirnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang kalah oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Kekalahan di pileg dan pilpres itu sangat menyakitkan,” ujarnya.

Dalam kondisi Pilkada segera bergulir, tampaknya konflik Golkar harus diselesaikan dengan segera. Konflik Golkar di tingkat pengurus mestinya tak berdampak pada kader Golkar di daerah yang juga ingin maju ke Pilkada.

Menurut Muladi, putusan Menkumham (yang mendukung kubu Agung) adalah subyek hukum untuk digugat. Langkah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang sudah menggugat ke pengadilan negeri dan akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut dia, juga harus dihormati.

Putusan Menkumham bisa sepenuhnya dikatakan sah apabila langkah hukum yang dilakukan Aburizal telah selesai. “Di pengadilan negeri, hasilnya kita tunggu. Kalau tidak puas, ya ke PTUN. Untuk mengatakan sah atau tidak, terlalu dini kalau sekarang,” ucap Muladi.

Sikap Muladi yang terkesan mendukung kubu Agung pun mestinya harus dipahami untuk menyelamatkan Golkar agar tak menjadi dinosaurus. Ia rela dikecam sebagai pimpinan plin-plan tapi Golkar bisa menjalani Pilkada seperti partai lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s