JK Tak Jenih Lagi Soal Budi Gunawan


Wapres Jusuf Kalla (foto antara)

Wapres Jusuf Kalla (foto antara)

Mangikuti sepak terjang Wapres Jusuf Kalla (JK) terhadap kasus Komjen Polisi Gunawan (BG) membuat kita kecewa. Mantan Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti sudah tak jernih lagi dalam berpikir. Ia bahkan menunjukkan “selalu” ingin berbeda pendapat dengan atasannya, Presiden Jokowi, soal kasus itu.

JK tak peduli dengan arus publik yang justru merespon negatif komjen BG. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu seolah mencerminkan sebagai ‘perwakilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di ring satu dibanding Jokowi sendiri yang notabene dari PDIP.

Memang faktor Megawati menjadi salah satu penentu posisi JK kembali menjadi wakil Presiden. Namun ia mestinya juga sadar bahwa publik memilihnya sebagai Wakil Presiden agar mendukung Presiden bukan malah terkesan merecokinya.

Kasus terbaru adalah dukungan JK terhadap wacana BG menjadi Wakapolri. Setelah gagal menjadi Kapolri karena penolakan publik, seharusnya wacana mengajukan BG menjadi wakapolri tak perlu ada lagi karena akan mengulang kegaduhan serupa. JK tak menunjukkan sikap yang diharapkan publik dengan menolak wacana itu.

Ia malah dengan enteng menyebut BG sebagai orang baik karena pernah diusulkan menjadi Kapolri dan diputus tak bersalah oleh hakim Sarpin Rinaldi di sidang praperadilan. Padahal faktanya tak demikian. Hakim hanya memutuskan KPK tak berhak menyidangkan BG bukan menganggap mantan ajudan Megawati itu tak bersalah, apalagi orang baik.

Lagi pula kasus BG belum selesai. Masih berada di Kejaksaan Agung setelah dilimpahkan oleh KPK. Pada titik ini saja secara logika, wacana mencalonkan BG sebagai wakapolri seharusnya tak perlu terjadi. Kejaksaan Agung memang bukan KPK, namun juga harus dihormati pekerjaannya yang belum menuntaskan kasus BG.

Menjadi orang baik itu, Pak JK, adalah salah satunya menjadi teladan? BG bisa menjadi orang baik jika dia tampil ke publik dan menyatakan tak berminat menjadi wakapolri. Pernyataan ini akan membuat semuanya clear, dan JK tak perlu berkorban yang menunjukkan ia tak berseberangan dengan Jokowi.

KRONOLOGI JK TERKAIT KASUS BUDI GUNAWAN

* SELASA 7 APRIL 2015 : Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan layak menjadi wakil kepala Kepolisian RI (Wakapolri). Buktinya, kata Kalla, Budi pernah diusulkan sebagai calon kepala Kepolisian RI sebelum Presiden Joko Widodo menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti. “Budi Gunawan orangnya kan baik. Buktinya, dia pernah diusulkan jadi kepala Polri,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta. – Kompas.com

* SELASA 17 PEBRUARI 2015: meminta publik sabar menunggu keputusan Presiden Jokowi, apakah akan melantik atau tidak Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. “Tunggulah (keputusan dari Presiden Jokowi). Kalau saya yang (berwenang untuk) lantik, saya lantik. Tapi bukan saya kan,” tutur JK usai membuka Munas PHRI 2015, di Hotel Grand Sahid Jaya. – Liputan6.com 

 SENIN 3 PEBRUARI 2015: KPK melimpahkan kasus Komjen BG ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai langkah tersebut sebagai hal yang wajar. “Otomatis. Karena praperadilannya mengatakan bahwa tidak sesuai prosedur masuk KPK. Otomatis kasusnya harus keluar dari KPK kan,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/2). – rimanews

RABU 21 JANUARI 2015: Komjen Pol Budi Gunawan melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik atas tindakan yang dilakukan oleh Budi Gunawan. Sebab, setiap warga negara memiliki persamaan di mata hukum. – Okezone.com

KAMIS 15 JANUARI 2015: KPK akan menahan tersangka kasus dugaan korupsi Komjen BG, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meragukan jika Budi akan segera ditahan. Ia membandingkan kasus yang menjerat Budi Gunawan dengan kasus Hadi Purnomo yang hingga kini kasusnya belum diproses. “Sudah berapa lama Pak Hadi, nggak apa-apa kan. Yang lain juga nggak apa-apa kan. Ditahan itu orang kalau orang itu mau lari, mau apa, ya kan gitu. Masa Budi mau lari,” ujarnya.-Republika.co,id

SABTU 10 JANUARI 2015: Juru Bicara PDI Perjuangan Eva Sundari membantah penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ada intervensi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo. “Enggaklah. Malah yang kita tahu yang mengajukan (Budi Gunawan) adalah Pak JK (Jusuf Kalla), bukan Bu Mega,” ujar Eva di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. – Teropongsenayan.com

Popularitas Budi Waseso Nyaris Setara Budi Gunawan


BUDI

Budi Waseso saat dilantik menjadi Kabareskrim dengan pangkat Komjen. (Merdeka.com)

Komjen Budi Waseso (Buwas) kini memang terkenal. Jumlah pencarian nama Budi Waseso di mesin pencari Google bahkan menempatkan dirinya hampir setara dengan Komjen Budi Gunawan, mantan atasannya langsung.

Di Wikipedia, nama Budi Waseso pun kini mulai dipublikasikan. Meski masih tak selengkap para perwira polisi berpangkat Komjen seperti atasasannya, Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabarhankam Komjen Putut Eko Bayuseno, apalagi jika dibanding dengan Sekretaris Utama Lemhanas Suhardi Alius.

Kurang populernya Buwas disebabkan karena ia tak pernah memegang jabatan elit, misalnya, Kapolda tipe A dengan pangkat Irjen. Ada unsur keberuntungan dengan kenaikan pangkat Buwas menjadi Kabareskrim yakni terkait kasus Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri yang batal dilantik. Buwas kemudian dipilih menjadi Kabareskrim karena kedekatannya dengan Budi Gunawan.

“Dulu saya tidak dikenal. Tapi di saat sekarang jadi Kabareskrim, saya di media disebut Buwas, apa karena saya selalu bikin was-was?” kata Budi Waseso memberi pengakuan. Pengakuan itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam pertemuan dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan beberapa alumni dari perguruan tinggi lain seperti ITB, UGM dan Unsrat.

Buwas tidak mempermasalahkan sebutan dirinya itu. Ia justru bersyukur dan berseloroh, karena setelah dirinya menjadi Kabareskrim, kini banyak dikenal masyarakat dan sering masuk layar kaca.

“Sekarang semua nulis saya, alhamdulillah jadi bintang film, jadi terkenal. Dan foto saya itu banyak di kampung saya karena masuk TV, bukan karena saya Kabareskrim, tetapi karena sering masuk televisi,” kata pria asal Pati, Jateng ini, seperti dikutip Detik.com.

Namun justru dari bukan siapa-siapa, kini menjadi penentu siapa-siapa (jadi tersangka), banyak orang yang ingin mengetahui latar belakangnya. Di mesin pencari Google, Buwas pun kini hampir setara namanya dengan Budi Gunawan.

Jika mengetik nama Budi Gunawan maka keluar sekitar 141 hasil dalam 0,20 detik. Nama Budi Waseso akan menunjukan hasil 124.000 per 0,21 detik. Bandingkan dengan Bambang Widjojanto yang menunjukkan 117 hasil dalam 0,24 detik. Atau Abraham Samad yang hanya 92.900 per 0,23 detik. Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji kini juga mencuat dalam pencarian google. Diduga ini karena kontroversi perannya yang kerap membela tersangka korupsi namun kini berada di lembaga antikorupsi.

buwassSaat kita mengetik nama Budi pun akan muncul Budi Waseso diantara nama Budi Gunawan. Ke depan, nama Budi Waseso pun bisa jadi akan melebihi popularitas Budi Gunawan dengan jabatan strategisnya sekarang.

TINGKAT “POPULARITAS” VERSI GOOLE

Budi Gunawan – Sekitar 141.000 hasil (0,20 detik)
Budi Waseso – Sekitar 124.000 hasil (0,21 detik)
Bambang Widjoyanto – Sekitar 117.000 hasil (0,24 detik)
Abraham Samad – Sekitar 92.900 hasil (0,23 detik)
Indriyanto Seno Adji – Sekitar 145.000 hasil (0,33 detik)

JOKOWI TAK TERKALAHKAN DI GOOGLE

Jokowi – Sekitar 383.000 hasil (0,30 detik)
Jusuf Kalla – Sekitar 107.000 hasil (0,28 detik)
Fadly Zon – Sekitar 85.500 hasil (0,36 detik)
Sekitar 52.300 hasil (0,59 detik)

BIODATA BUDI WASESO VERSI WIKIPEDIA

Komjen. Pol. Drs. Budi Waseso, S.H. (lahir Februari 1960) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 Januari 2015 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Budi, lulusan Akademi Kepolisian (1984) ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri.[1] Budi merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Mayjen Pol Pamudji yang terakhir menjabat Deops Kapolri.[2][3]

Riwayat Jabatan

2009: Kepala Bidang Propam Polda Jateng
2010: Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri
2012: Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
2013: Widyaiswara Utama Sespim Polri
2014: Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri
2015: Kepala Badan Reserse Kriminal Po

Ini Gugatan Pra Peradilan yang Diterima dan Ditolak Hakim Sarpin


HASIL GUGATAN PRAPERADILAN
YANG DITERIMA HAKIM SARPIN
* Sebagai tersangka KPK Jabatan BG Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia (Karobinkar) Mabes Polri
* Karobinkar adalah jabatan administratif golongan II. Tidak termasuk penyelenggara negara karena bukan eselon I
* Karobinkar bukan jabatan penegak hukum.
* KPK klaim punya dua alat bukti, tapi bukti tidak diajukan KPK sehingga argument tak kuat
* Kualifikasi perhatian masyarakat tidak terpenuhi. Setelah menjadi calon tunggal Kapolri baru menjadi perhatian masyarakat.
* Surat perintah penyidikan Budi Gunawan tidak dikaitkan dengan kerugian negara Rp 1 miliar yang menjadi kewenangan KPK. Akan tetapi penyalahgunaan wewenang.
* Karena itu sprindik tanggal 12 Januari 2015 soal penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

YANG DITOLAK SARPIN
* Mengharuskan seluruh berkas BG termasuk laporan hasil analisis diserahkan kepada penyidik asal dalam hal ini Polri.
‎* Menolak permintaan ganti kerugian satu juta rupiah yang diajukan oleh kubu Budi Gunawan.
* Menolak keberatan KPK bahwa penetapan tersangka tak bisa dipraperadilkan. Menurutnya, proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Sedangkan proses penyidikan adalah bagian dari yang boleh diperiksa pada praperadilan.

KESIMPULAN BG MENANG, KPK (SEMENTARA KEOK)

Lihat Juga Semua Tertuju Pada Hakim Sarpin

Semua Tertuju pada Hakim Sarpin Rizaldi


sarpinApapun keputusannya Hari Senin 16 Februari 2014 akan menjadi hari penting. Semua mata dan telinga hampir sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan warga dunia, akan tertuju pada Hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Nih Hasilnya. (Gugatan yang diterima dan ditolak hakim Sarpin)

Setelah hampir dua pekan memimpin siding Pra Peradilan kasus Budi Gunawan (BG), Hakim Sarpin telah mendengar pemamparan pihak penggugat yakni pengacara BG dan pihak tergugat yakni KPK. Tanpa ada sidang Pra Peradilan pun sesungguhnya Sarpin sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam kasus itu.

Naah, dalam dua pekan persidangan ia akan bertambah yakin, mana yang sesuai fakta dan mana yang hanya mengarang semata. Sebagai catatan, keputusan Sarpin akan menjadi rujukan banyak pihak. Terutama jika ia menerima sidang pra peradilan dan memenangkan BG, maka banyak orang yang ikut-ikutan mengajukan gugatan pra peradilan saat menjadi tersangka.

Semula banyak yang meragukan kredibilitasnya. Ini karena ada delapan pelaporan terhadap dirinya. Hakim yang pernah ikut mengadili kasus kematian artis Alda Risma itu juga pernah membebaskan seorang tersangka korupsi dalam kariernya.

Namun belakangan keraguan itu mencoba ditepis. Sikap yang membenarkan posisi Bambang Widjoyanto tetap sebagai Wakil Ketua KPK menjadi angin tambahan bahwa Hakim Sarpin masih bisa diharapkan kredibilitasnya.

Komisi Yudisial yang tadinya ikut mengungkap kredibilitas Sarpin, belakangan mendukungnya. Bahkan ikut melindungi dari kemungkinan adanya terror dari pihak-pihak yang berperkara. Sarpin sendiri berkata tenang. Tak ada yang menerornya karena ia dilindungi oleh Tuhan.

KRONOLOGI SIDANG PRA PERADILAN KASUS BUDI GUNAWAN
* SENIN, 2/2: Sidang ditunda karena pihak KPK tidak datang. KPK berasal tak datang karena pihak BG ubah pasal gugatan
* SENIN, 9/2: Sidang kembali digelar. Hakim Sarpin Rizaldi beri waktu dua hari untuk kubu BG tunjukkan bukti dan saksi, dan dua hari kubu KPK berikan bukti.
* SELASA, 10/2: Kuasa hukum BG putar rekaman jumpa pers penetapan BG, hadirkan saksi fakta dan keterangan PLT PDIP Hasto Krustiyanto terkait penatapan BG tersangka sebagai balas dendam Abraham Samad.
* RABU, 11/2: Kuasa hukum BG kembali putar ulang video rekaman penetepan BG sebagai tersangka plus pengajuan para saksi ahli. Yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, I Gede Panca Hastawa; pakar hukum tata negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, pengajar Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaeul Huda dan Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.
* KAMIS 12/2: KPK Hadirkan seorang saksi fakta bernama Ibnu C Purba. Ia bekerja di KPK sejak tahun 2005. Diduga dua saksi lainnya tak hadir karena ada yang meneror.
* Jumat 13/2: KPK hadirkan saksi ahli yakni Guru Besar Universitas Parahyangan (Unpar), Junaedi, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), dan Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.

JEJAK JABATAN HAKIM SARPIN RIZALDI
* Hakim di Pengadilan Negeri Jaksel
* Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
* Ketua Pengadilan Negeri Binjai.
* Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
* 2009 Tangani kasus pembunuhan artis Alda Risma
* Dua kali melaporkan kekayaan ke LHKPN
* Tahun 2002 sebesar Rp 739.837.870
* Tahun 2009 sebesar Rp 1.279.866.843.

KASUS KONTROVERSIAL
1. Tahun 2008: Diperiksa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersama Jalili Sairin, dan Firdaua dalam perkara kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis dianggap janggal, lantaran terdakwa dengan barang bukti 180 gram hanya divonis 5 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun.
2. Tahun 2008: pernah diperiksa dalam kasus sita jaminan perkara perdata Hamid Djiman terkait pembebasan lahan proyek jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).
3. Tahun 2009: pernah membebaskan terdakwa korupsi di PN Jaktim. Dia membebaskan M Iwan selaku Camat Ciracas dalam kasus dugaan korupsi Rp 17,9 miliar. Padahal, Jaksa menuntut 7 tahun penjara kepada terdakwa.
4. Tahun 2014 Sarpin juga pernah dilaporkan ke KY mengenai putusannya dalam perkara sengketa paten ’Boiler 320 Derajat Celcius’ milik PT Super Andalas Steel (SAS). Saat itu ia menjabat ketua Majelis Hakim dan diduga menerima suap.

Budi Waseso 2,5 Tahun dari Brigjen ke Komjen, Ruarr Biasaaa…


poster

poster Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri (Kompas.com)

Kabareskrim Budi Waseso Kamis (5/2) resmi berpangkat Komjen dari Irjen. Dengan demikian, jendral bintang tiga yang delapan tahun dibesarkan di bagian Propam itu berhak menjadi salah satu calon Kapolri.

Pangkat Komjen resmi disandang Budi setelah dilantik sesame Komjen, yakni Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti melalui upacara yang digelar di Rupatama Merkas Besar Polri, Jakarta. Sehari sebelum dilantik, dinding bagian depan gedung Bareskrim dipasangi spanduk berukuran 1,5 x 2 meter.

Dalam baliho tersebut terpampang foto Budi Waseso berseragam dinas lengkap dengan pangkat bintang tiga di pundak. Spanduk itu bertulisan Welcome to Bareskrim, to protect and serve for justice and humanity.

Dengan naik pangkatnya Budi Waseso, otomatis yang bersangkutan resmi masuk bursa calon Kapolri apabila Jokowi hendak membatalkan pelantikan BG. Sebab, calon Kapolri berasal dari jenderal bintang tiga. Anggota Kompolnas M. Nasser membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Kompolnas sudah mengantongi rekam jejak Budi. “Kami sudah intensif memantau dia sejak jadi Kapolda Gorontalo,” ungkap Nasser seperti dikutip JPNN.

Hingga berita ini diturunkan, tak mudah untuk mengetahui rekam jejak Budi Waseso. (Baca Gebrakan Budi..) Namanya mulai muncul sejak menjadi Kabid Propam Polda Jawa Tengah dengan pangkat Kombes. Sejak itu namanya terus meroket. Setelah sedikitnya lima tahun dengan pangkat Kombes, bintang dipundak Budi pun akhirnya turun saat menjadi Kapolda Gorontalo 02 Juli 2012.

Pangkat bintang satu itu pun tak terlalu lama disandang. Pada 17 Nopember 2013 ia ditarik Widyaiswara Utama Sespim Polri. Tadinya publik mengira ia dimutasi karena saat menjadi Kapolda Gorontalo dianggap “terlalu berani” mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi kepada daerah di sana. Ternyata ia malah promosi menjadi Irjen.

Setelah Widyaiswara Utama Sespim Polri, pada tahun itu juga Irjen Budi Waseso menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian, jabatan itu persis di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdilat) Komjen Budi Gunawan (BG).

Nah, kasus Budi Gunawan kemudian membawa berkah bagi Budi Waseso. Setahun kemudian ia naik pangkat lagi menjadi Komjen sebagai kabareskrim menyusul pemilihan BG sebagai calon kapolri tunggal meski kemudian pelantikannya ditunda. Maka hanya dalam dua tahun, bintang Budi Waseso meningkat dua kali. Sebuah kenaikan pangkat luar biasa.

Kini Komjen Budi Waseso pun menjadi salah satu calon kuat Kapolri. Bisa saja ia menjadi alat bargaining pendukung BG, misalnya, jika akhirnya mantan ajudan Megawati itu tak jadi dilantik, maka Budi Waseso yang harus jadi Kapolri karena untuk menjaga kasus-kasus KPK yang kini ditangani Polri.

Jika itu terjadi, Budi Waseso mungkin menjadi salah satu Kapolri paling hebat sekaligus beruntung karena naik pangkat tiga kali dalam 2.5 tahun. Kita tunggu saja.

JENJANG KARIER KOMJEN BUDI WASESO
5 Februari 2015: Resmi menjabat Kabareskrim dengan pangkat Komjen. Ia menggantikan Komjen Suhardi Alius yang digeser posisinya ke Lemhanas. Budi pun berhak menjadi salah satu calon Kapolri.

17 Nopember 2013: Naik pangkat dari Brigjen (Kapolda Gorontalo) jadi Irjen (Widyaiswara Utama Sespim Polri). Ia dilantik bersama 17 perwira tinggi termasuk Putra Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Brigjen Firman Shantyabudi, Karodalops SOPS Polri. (sumber di sini)

02 Juli 2012: dilantik menjadi Kapolda Gorontalo menggantikan Brigjen Pol Irawan Dahlan yang mendapatkan posisi baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol. Budi Waseso sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri. (sumber di sini)

2010-2012: Kepala Pusat Penelitian Personil (KabagLitpers) Propam Mabes Polri. Memimpin penangkapan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji saat yang bersangkutan menjadi tersangka KPK dan diduga hendak ke LN melalui Bandara Soekarno Hatta. (sumber di sini)

10 September 2008: Dari Kaden Opsnal II Puspaminal Proppam Polri menjadi Kabid Propam Polda Jawa Tengah dengan pangkat Kombes.(sumber di sini)

1 Juli 2008: Menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Naraya dalam rangka HUT ke-62 Bhayangkara saat menjabat Kaden Opsnal II Puspaminal Divisi Propam Polri dengan pangkat Kombes dengan NRP 60020780. (sumber di sini)

Sembilan Calon Kapolri Baru Mulai Dibahas, BG Masuk Lagi?


budi

Irjen Budi Waseso saat bersama wakapolri Badrodin Haiti dalam sebuah acara. Jika berbintang tiga, ia akan masuk bursa calon kapolri. (tribunnews)

Presiden punya waktu 30 hari untuk melantik atau tidak Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Lulusan terbaik akademi kepolisian 1983 itu, pada tanggal 17 Januari lalu ditunda pelantikannya menyusul status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap dirinya.

Dengan demikian masih ada waktu 14 hari bagi Jokowi, hingga tanggal 15 Februari, untuk memikirkan jadi tidaknya melantik mantan ajudan bos PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Semula sepertinya BG tak punya hambatan untuk menjadi Kapolri karena ia calon tunggal. Begitupula dengan status tersangka terhadap dirinya.

Secara konsitusional, Jokowi bisa melantik BG. Namun secara etika ia akan mencoreng sejarah kepresidenan sebagai satu-satunya Presiden yang melantik seorang tersangka.

Langkah PDIP yang membongkar aib ketua KPK Abraham Samad saat mencalonkan menjadi cawapres dan langkah Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto justru mempersulit posisi Jokowi jika nekad melantik BG.

Sebab dua langkah blunder pendukung BG tersebut membuat penolakan publik terhadap pelantikan BG kian menguat. Lihat saja tim Sembilan yang dibentuk untuk membahas kisruh Polri dan KPK langsung membuat suara bulat untuk membatalkan pelantikan BG. Watimpres yang dibentuk Jokowi juga berjumlah Sembilan orang itu, hanya tiga anggota yang setuju Jokowi melantik BG.

Demo mendukung KPK dengan hastag sangat populer #saveKPK seperti tidak pernah surut. Para relawan pun seperti terpanggil lagi untuk membentuk barisan membentengi posisi Jokowi. Dan terbaru adalah pertemuan para rektor dan tokoh nasional yang menyarakan kata senada, batalkan pelantikan Jokowi.

Maka jika kemudian muncul kabar istana tengah menyiapkan nama-nama calon Kapolri baru selain Budi Gunawan itu merupakan arus lanjutan tak terhindarkan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra J Piliang, menyarankan agar pengajuan calon kapolri yang baru tetap menyertakan nama Budi Gunawan agar tak bertabrakan dengan keputusan Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan pencalonan Budi Gunawan.

Jadi yang diajukan Jokowi merupakan calon tambahan. Dengan begitu Budi bukan lagi menjadi calon tunggal Kapolri. “Hanya saja nanti fit dan proper tes dan pengesahan calon tambahan di paripurna menyusul.”

DPR selanjutnya menurut Indra tinggal memberi rangking untuk seluruh calon yang diajukan Jokowi termasuk rangking untuk Budi Gunawan. “Jadi nanti calon kapolri tidak satu dan Jokowi tinggal melantik salah satu calon yang sudah disahkan DPR.” Sedangkan status Budi Gunawan tetap sebagai calon Kapolri yang sudah disetujui DPR.
.
Komisioner Kompolnas Safriyadi membenarkan bahwa kandidat calon kapolri yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo kemungkinan akan bertambah dari sebelumnya. “Karena ada jabatan bintang tiga yang masih lowong dan posisi bintang tiga namun diisi oleh bintang dua. Nama-namanya masih akan berkembang,” ujar Safriyadi kepada Kompas.com, Minggu (1/2) pagi.

Diketahui, Kompolnas menyerahkan sembilan nama calon kapolri kepada Presiden pascapemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman. Sembilan nama itu yakni Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Suhardi Alius, Komjen Putut Eko Bayu Seno, Komjen Djoko Mukti Haryono, Komjen Budi Gunawan, Komjen Anang Iskandar, Komjen Usman Nasution, dan Komjen Boy Salamudin.

Salah satu yang mungkin masuk ke dalam bursa calon kapolri usulan Kompolnas yakni jenderal bintang dua Budi Waseso yang kini menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. “Jabatan Kabareskrim kan seharusnya diisi oleh bintang tiga. Jadi tinggal tunggu waktu satu bintangnya turun. Otomatis dia juga bisa jadi calon kapolri. Apalagi dia angkatan 1984,” ucap Safriyadi.

Kendati demikian, Kompolnas tidak akan menyerahkan usulan nama dalam waktu dekat ini. Sesuai arahan Presiden, usulan itu baru akan diserahkan setelah praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung dan Budi tidak jadi dilantik menjadi Kapolri. Dengan demikian, BG mungkin takkan lagi diusulkan menjadi Kapolri.

Safriyadi juga mengatakan, kemungkinan besar nama-nama yang diusulkan itu akan diverifikasi KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlebih dahulu. “Walaupun, berdasarkan pengalaman yang lalu, KPK dan PPATK sama sekali tidak memberi jawaban atas permintaan kami untuk menelusuri rekam jejak mereka. Kali ini akan kami coba ke sana,” ujar dia.

Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku Presiden Jokowi tidak meminta Polri untuk memberi masukan soal calon Kapolri baru. Akan tetapi, Badrodin justru meminta doa agar Kapolri secepatnya dilantik oleh Presiden Jokowi.

“Doakan saja semuanya ini bisa cepat selesai karena masih banyak agenda penting yang harus dikerjakan Polri dan diselesaikan ke depan,” pintanya seperti dikutip Indopos.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Irwasum Komjen Dwi Priyatno. Dia mengutarakan, jika Polri tidak mengagendakan kegiatan apapun terkait proses pemilihan Kapolri karena pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda karena Budi jadi tersangka KPK. “Tidak ada Wanjakti untuk posisi Kapolri,” tukasnya saat disinggung mengenai hal tersebut.

Wanjakti walau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU), pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Polri diajak urun rembuk dan diminta mengajukan calon jika ada pergantian Kapolri.

SEMBILAN CALON KAPOLRI
1 Komjen Saud Usman N (Kepala BNPT, 1981)
2 Komjen Djoko M Haryono (Kabaintelkam,1981)
3 Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri, 1982)
4 Komjen Anang Iskandar (Kepala BNN, 1982)
5 Komjen Dwi Priyatno (Irwasum, 1982)
6 Komjen Boy Salamudin (Lemhanas, 1982)
7 Komjen Putut E Bayu Seno (Kabaharkam, 1984)
8 Irjen Budi Waseso (Kabareskrim, Akpol 1984) *
9 Komjen Suhardi Alius (Lemhanas, Akpol 1985)
* Catatan: Sebentar lagi berpangkat Komjen

Tak Semua Anggota Watimpres Dukung Pelantikan BG


watim

Presiden Jokowi Saat melantik Anggota Watimpres (Jawa Pos)

Berita pagi ini, sebetulnya berita kemarin, ada yang menarik terkait kisruh KPK vs Polri. Khususnya menyangkut Komjen Budi Gunawan (BG), Kapolri yang pelantikannya tertunda. Ketua tim independen (Tim Sembilan) Syafii Maarif mengungkapkan bahwa mereka kompak mengusulkan agar BG mundur sebagai calon kapolri atau Jokowi membatalkan pelantikannya.

Nah, pandangan berbeda kabarnya disampaikan anggota Watimpres yang juga berjumlah sembilan orang. Menurut Syafii, hanya tiga orang anggota Watimpres yang mendesak Jokowi agar segera melantik BG. Hanya ia tak mau menyebutkannya. Tapi siapa dia?.

“Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang nggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik,” kata Syafii seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1).

Hari itu selain tim Indipenden, Presiden Jokowi meminta pertimbangan dari Wantimpres soal kisruh antara KPK dan Polri. Hadir Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan anggotanya, yakni Rusdi Kirana, Suharso Monoarfa, Hasyim Muzadi, dan Subagyo HS.

Sri tidak mau mengungkap rekomendasi apa yang diberikan Wantimpres kepada Presiden. Dia mengatakan, semua saran bersifat rahasia dan hanya bisa disampaikan langsung ke Presiden.

Dari sembilan anggota Wantimpres, enam di antaranya dari unsur parpol. Mereka adalah Subagyo HS (Partai Hanura), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Jan Darmadi (Partai Nasdem).

Sebelumnya kalangan parpol, termasuk parpol Koalisi Indonesia Hebat, mendesak agar Jokowi segera melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Jadi siapa diantara enam anggota Watimpres yang mendesak Jokowi segera melantik BG menjadi teka-teki menarik. Artinya, tidak semua anggota Watimpres ternyata satu suara dengan parpolnya. Dan menebak siapa yang menolak dan siapa mendukung tentunya tidak mudah.

Jika misalnya mengurut nama Megawati (PDIP) dan Surya Paloh (Nasdem) sebagai ketua parpol yang ngotot mendukung BG, maka Sidarto Danusubroto, Jan Darmadi, menjadi dua anggota Watimpres yang patut diduga mengikuti suara ketua partainya.

Lalu siapa satu lagi? Bisa jadi diantara M Yusuf Kartanegara, Rusdi Kirana, Subagyo Hadi Siswoyo dan Suharso Monoarfa. Tapi bisa juga Sri Adiningsih sendiri karena meski bukan orang parpol, Sri dikabarkan menjadi nama yang diajukan Megawati.

Namun bisa jadi apa yang disampaikan Syafii Maarif berbeda dengan apa yang disampaikan Watimpres. Mereka pasti akan merahasiakan usulannya, selain karena begitu memang keharusannya, jika terang-terangan akan ketahuan oleh partainya masing-masing. Dan tentu akan menjadi masalah sendiri bagi para anggota Watimpres.

ANGGOTA WATIMPRES
1 Sri Adiningsih
2 Abdul Malik Fajar
3 Hasyim Muzadi
4 Jan Darmadi
5 M Yusuf Kartanegara
6 Rusdi Kirana
7 Sidarto Danusubroto
8 Subagyo Hadi Siswoyo
9 Suharso Monoarfa.

ANGGOTA TIM SEMBILAN
1. Syafi’i Ma’arif (ketua)
2. Jimly Asshiddiqqie (wakil)
3. Hikmahanto Juwana (sekretaris)
4. Erry Riyana Hardjapamekas
5. Tumpak Hatorangan Panggabean
6. Komjen (purn) Oegroseno
7. Jenderal (purn) Sutanto
8. Bambang Widodo Umar
9. Imam Prasodjo