Awas “Effect” Main Pukul Antar Anggota DPR


taufiqurahman

Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi menunjukkan lukanya (Foto Liputan6.com)

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi yang menduga anggota komisi VII Mustofa Assegaff memukulnya dengan tangan yang mengenakan cincin batu akik memang menarik.

Ini karena batu akik saat ini sedang ngetren. Dan bisa dibayangkan akibat pemukulan dengan batu akik dan tangan biasa, tentu berbeda bukan.

Faktanya, menurut Mulyadi, “Saya dapat tiga pukulan, satu di bawah pelipis mata kanan dan dua di pipi kiri. Ketika memukul, yang bersangkutan menggunakan cincin, mungkin batu akik.” (Liputan6.com)

Seperti sudah banyak diberitakan, Mulyani kena jotos Mustofa Assegaff bermula saat dirinya memimpin rapat dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Ia menegur agar menyampaikan pendapat tak lebih dari tiga menit. Menurut Mulyadi dalam tatib, anggota boleh bicara tiga menit, sedang jubir lima menit.

Assegaff tak menghiraukan teguran Mulyadi. Ia mengaku tahu aturan. Berdebatan pun terjadi. Sampai titik ini, semua masih dianggap biasa. Peredebatan di gedung DPR adalah makanan sehari-hari.

Namun tak dinyana saat Mulyadi keluar menuju toilet dan Mustofa diam- diam mengikutinya, cekcok yang terjadi di ruang sidang Komisi VII itupun terjadi di lorong antara ruang komisi dan toilet.

“Pas saya keluar toilet, Mustofa keluar ruangan. Ada lorong koridor khusus anggota, di situ kami berselisih dan tiba-tiba saya dipukul. Saya tidak membalas. Karena saya tahu sebagai anggota DPR tidak boleh memukul,” papar Mulyadi lagi.

Adu fisik atau pemukulan itulah yang sangat tidak biasa dan tak pantas terjadi di gedung anggota dewan. Kalau dalam sepakbola, pemain yang ketahuan memukul pasti dikenai kartu merah, bahkan mungkin dikenai sanksi larangan bermain oleh federasi sepakbola.

Kasus yang terjadi di gedung DPR pun seharusnya lebih keras dari dunia sepak bola. Memang untuk mengetahui duduk persoalannya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Surahman Hidayat masih harus menanyai kedua belah pihak. Sejauh ini, baru keterangan dari pihak Mulyadi yang bisa dibaca di media massa. Dari Mustofa Assegaf sendiri belum muncul karena yang bersangkutan cenderung menghindar.

Menurut Surahman Hidayat, ada tiga hal penting yang tidak boleh dilanggar anggota DPR. Pertama, tidak boleh melanggar UU yang dibuat; kedua tidak melanggar kode etik dewan; dan terakhir berkomitmen kepada rakyat.

Melakukan pemukulan apakah melanggar tiga hal tersebut? Tentu tergantung penafsiran. Namun tanpa melihat aturan di lembaga itu pun, melakukan pemukulan adalah perbuatan emosional yang melewati syarat sebagai anggota DPR.

Jadi sanksi keras memang harus dipikirkan untuk anggota DPR yang terbukti melakukan kekerasan fisik, sebab jika hal itu dianggap biasa, dikhawatirkan akan terulang dan bereffect. Mungkin ditiru lembaga lainnya, termasuk arus bawah rakyat yang memilih para anggota DPR.
KRONOLOGI ADU FISIK ANGGOTA KOMISI VII DPR

* Rapat kerja Komisi Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu (8/4).

* Rapat dipimpin Mulyadi (Anggota Fraksi Demokrat, Wakil Ketua Komisi VII)

* Anggota Komisi VII Mustofa Assegaff (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) berkesempatan menyampaikan pendapat.

* Mulyadi mengingatkan agar Mustofa tidak terlalu lama berbicara. Mulyadi bilang sudah 10 menit, tapi Mustofa merasa baru tiga menit. Keduanya ngotot ngaku sama-sama tahu tatib DPR.

* Mulyadi pergi ke kamar mandi yang ada di belakang ruang rapat. Mustofa mengikuti langkah Mulyadi. Di sana, tepatnya lorong antara Komisi VII dan toilet, kembali terjadi perdebatan.

* Mulyadi kembali mengingatkan bahwa Mustafa telah melanggar tata tertib karena bicara lebih dari waktu yang ditentukan. Versi Mulyadi ia dibogem Mustofa dan melakukan pembalasan karena tahu itu dilarang. Sebelum bogem, kabarnya kedua wakil rakyat sempat tarik menarik baju.

* Perkelahiaan menimbulkan kegaduhan. Bahkan suara jeritan seorang wanita. Suara gaduh di lorong dekat Sekretariat Komisi VII mengejutkan anggota rapat kerja.

* Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menuju lorong untuk melerai. Kegaduhan sempat menghentikan rapat dengan Menteri ESDM.

* Rapat kemudian dilanjutnya dengan dipimpin Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

* Beberapa waktu kemudian, Mustofa kembali memasuki ruang rapat, sementara Mulyadi tidak terlihat. Mustofa duduk di kursi yang sebelumnya ditempati.

* Setelah rapat dikors untuk menjalankan ibadah salat, Mustofa terlihat menyalami Sudirman Said.

* Mulyadi dirawat tim dokter DPR. Tim dokter menyatakan Mulyadi mengalami luka di alis dan bagian mata kiri.

Baca: Kronologi, Sosok Mulyadi, dan Muhammad Assegaf

Kekayaan Idrus Marham Rp 9,5 Miliar Tahun 2009 Lalu


idrusmarham

Lembaran 1 LPKHN Idrus Marham

Idrus Marham tergolong politis sukses. Setelah kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) versi Aburizal Bakrie, ia kini sibuk mengurus konflik yang tengah melanda partainya.

Politisi kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan pada tahun 1962 aktif dan terlibat pada organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti Karang Taruna dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Ia melepas masa lajangnya pada umur 47 tahun dengan menikahi Ridro Ekasari (umur 28 tahun), Kamis 4 Juni 2009.

Resepsi pernikahan dilaksanakan di Masjid Dian al Makhri, Jalan Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat yang biasa disebut Masjid Kubah Emas. Hadir sebagai saksi dari pihak Idrus adalah Presiden Republik Indonesia saat itu Soesilo Bambang Yudhoyono sementara dari pihak istri adalah wakil presiden Jusuf Kalla.

Ridho Ekasari merupakan mantan presenter Metro TV. Awal perkenalannya dimulai ketika Ridho membawakan sebuah acara keagaman di suatu stasiun TV swasta kemudian Idrus mengontaknya. Kemudian hubungan mereka berlanjut ketika keduanya sering bertemu dalam acara keagamaan.

Harta kekayaan Idrus Marham pun seolah mengikuti karier politiknya. Sayang sejak terpilih menjadi orang nomor dua di Partai Golkar, Idrus belum melaporkan lagi kekayaannya. Laporan kekayaan terakhir Idrus ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah Rp 9,531.079.000 (Rp 9,5 miliar) plus 40.000 dolar AS.  Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibanding pelaporan 1 Desember 2004 sebesar Rp 5.199.688 miliar.

idrus

twitter @idrusmarham5

JENJANG PENDIDIKAN

  • SD hingga SMA di daerah asalnya Sulawesi Selatan.
  • SMA Negeri 1 Parepare.
  • Tahun 1979: Fakultas Syari’ah IAIN Alaudin Makassar.
  • Tahun 1983 Idrus melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang.
  • Tahun 2009 ketika masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 Idrus menyelesaikan pendidikan S3 nya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia meraih gelar doktor ilmu politik dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Demokrasi Setengah Hati; Studi Kasus Elite Politik di DPR RI 1999-2004”. Tim pengujinya masing-masing Prof. Dr. Ichlasul Amal (mantan rektor UGM), Dr. Pratikno (mantan Rektor UGM kini Mensesneg) dan Prof. Dr. Bachtiar Effendi.

KARIER POLITIK

1999-2004, Anggota DPR untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.

2004-2009, Anggota DPR untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.

2009-2001 Anggota DPR untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.

2009 – Terpilih sebagai Ketua Pansus Tim Century

2911 – Mundur dari DPR karena sibuk sebagai Sekjen Golkar

2014 – Kembali dipilih sebagai Sekjen Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie

idrusmarham1

idrusmarham3

idrusmarham4

Meutya Hafid: Dukung Agung Laksono bukan Karena Sosok


mutya

Meutya Hafid diantara siswa MAN4 (foto: @meutya_hafid)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, berharap rekan-rekannya di DPR RI tidak membawa masalah internal Partai Golkar ke Sidang Paripurna DPR.

“Jangan membawa permasalahan partai ke sidang paripurna, tidak elegan. Mayoritas anggota Fraksi Golkar itu tertib dan taat azas pada garis partai, bukan pada sosok,” kata Muetya dalam keterangan persnya, Senin (23/3).

“Tidak adil mengharapkan setiap anggota fraksi harus memilih ikut kepada Aburizal Bakrie atau Agung Laksono. Partai ini bukan milik perorangan,” kata mantan wartawati Metro TV itu. Menurut dia, semakin hangatnya permasalahan internal Golkar tidak sedikit membuat kader Partai Golkar khawatir.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang lebih penting untuk dibahas bersama; seperti masalah ekonomi, menurunnya nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat, permasalahan pemilihan Kapolri, upaya penegakan pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga pemberantas korupsi,” kata wakil rakyat dalam pemilihan caleg di Dapil Sumatera Utara I

Dia menegaskan bahwa ia tertib pada garis partai yang memiliki dasar hukum. “Kami ingin masuk politik untuk kerja, bukan kerja untuk berpolitik,” katanya.

Sebelumnya, Meutya Hafid mengaku tak pernah dirangkul kubu Agung Laksono. Ia pun tak mempersoalkan jika namanya tak masuk dalam susunan kepengurusan partai tersebut.

Kepengurusan Golkar kubu Agung tengah merasa di atas angin. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengakui legalitas kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Ancol itu secara selektif membuat mereka semakin percaya diri. Hari ini, mereka mendaftarkan susunan pengurus guna mendapatkan pengesahan.

Dalam susunan tersebut, kubu Agung mengaku telah merangkul puluhan pendukung Musyawarah Nasional Bali. Di antaranya Mahyudin, Isyad Sudiro, Satya Widya Yudha, Erwin Aksa, dan Rully Chairul Azhar. Mereka bersedia banting setir meski terancam dipecat oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie.

Meutya enggan mengomentari polemik kepengurusan tersebut. Dia memilih mengambil jarak dengan kepentingan masing-masing kubu. Dalam situasi ini, tutur dia, keberpihakan pada salah satu kubu akan semakin memperkeruh suasana.

Jauh hari sebelumnya, Meutya masuk deretan kader muda Partai Golkar melawan keputusan Ketua Umum Aburizal Bakrie yang mendukung duet Prabowo – Hatta Rajasa . Kader muda Golkar ini deklarasi mendukung duet Joko Widodo – Jusuf Kalla. Mereka mendukung pasangan itu, karena ada figur Golkar Jusuf Kalla.

Selain Meutya, kader muda saat itu adalah Andi Sinulingga, Hasanuddin, Roosdinal Salim, Meutya Hafid, Fayakhun Andriadi, Bedjo Rudiantoro, Andi Rahman, Agus Gumiwang Kartasasmita, Emil Abeng, Neil Iskandar, Selina Gita, Tiara Whulandary, Indra J Piliang, Ace Hassan Sadzhili, Eki, dan David.

BIO DATA DAN KARIER MEUTYA VIADA HAFID
* Lahir di Bandung, 3 Mei 1978
* Anggota Kini Komisi I DPR Fraksi Golkar
* 18 Februari 2005 bersama juru kamera Budiyanto disandera di Irak
* 21 Februari 2005 dibebaskan.
* 28 September 2007 melaunching buku 168 Jam dalam Sandera.
* 11 Oktober 2007 terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O’Neill, dari pemerintah Australia.
* 19 Februari 2008 meraih penghargaan alumni Australia 2008 untuk kategori Jurnalisme dan Media,
* 9 Februari 2012, Meutya menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonesia versi Mizan.
* Pada 2010, Meutya berpasangan dengan H Dhani Setiawan Isma sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai. Tapi kalah
* Bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi Anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia
* 2014: terpilih kembali menjadi anggota DPR dari dapil yang sama, dengan perolehan 45.232 suara.
Sumber: wikipedia, wikidpr.org

Artis Anggota DPR Dilarang Nyambi: Siapa Setuju Siapa Tidak


Anggota DPR sedang merancang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan terbagi menjadi 7 bab dan 25 pasal, yang meliputi akuntabilitas, kedisiplinan, perjalanan dinas, independensi, dan pekerjaan lain di luar tugas kedewanan.

Masalah itu kini memasuki fase pembahasan di parlemen, dan beberapa pasal mendapatkan perhatian ekstra. Salah Satunya, Pasal 12 butir 2 yang memuat ketentuan yang isinya melarang anggota dewan terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan kegiatan lain yang bersifat komersial menjadi pro-kontra.

Artinya, anggota DPR dilarang nyambi di dunia keartisan yang dianggap bisa menurunkan martabatnya sebagai anggota dewan. Namun siapa saja diantara mereka yang setuju dan siapa yang tidak?
ANGGOTA YANG SETUJU NGGAK NYAMBI
TANTOWI YAHYA, Komisi I DPR dari Golkar
“Sebaiknya memang ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan dan dilantik, pekerjaan kita sebelumnya kita tinggalkan,” kata Tantowi (merdeka.com)

NICO SIAHAAN, Anggota Komisi X DPR dari PDIP
“Menjadi anggota DPR itu amanah, jadi harus komit dengan apa yang kita sampaikan saat kampanye, berjuang untuk aspirasi rakyat, fokus nggak bisa ditawar!!” (antara)
YANG TAK SETUJU
* KRISNA MUKTI, Anggota Komisi X DPR dari PKB
“Larangan itu kurang afdal karena acting adalah salah satu bentuk ekspresi seni para pelakon seperti saya,” kata Krisna kepada Metrotvnews.com, kemarin.

* RUHUT SITOMPUL, Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat
“Aku enggak setuju lah itu. Apabila pekerjaan sampingannya halal, kenapa dilarang?” kata Ruhut seperti dikutip Merdeka.com.
Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang , pelarangan tersebut tidak berarti anggota DPR yang berprofesi seniman sama sekali dilarang beraktivitas dibidang tersebut.
“Maksudnya bukan melarang sama sekali. Tapi sepanjang dia tidak merugikan marwah (muruah) DPR ini, silakan. Sepanjang tidak mangkir dari kehadiran, silakan, karena ini hak prerogatif,” kata Junimart.

Mahkamah Kehormatan Dewan, tegas politikus PDI Perjuangan itu, tidak bermaksud mengecilkan dunia keartisan. Hanya, dunia keartisan dengan anggota dewan melekat. Maksudnya, kalau anggota DPR juga menjalankan aktivitas keartisan, persepsi yang ada di masyarakat langsung berimbas pada DPR.

BEBERAPA PASAL KODE ETIK KRUSIAL UNTUK DICERMATI:
1. Anggota harus hadir secara fisik dalam setial Rapat yang menjadi kewajibannya (Pasal 8 butir 1)
2. Anggota badan anggaran DPR dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara fraksi, bendahara partai politik, dan/atau bendahara organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggara pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasal 11 butir 3)
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Anggota tidak diperkenankan memenuhi panggilan penegak hukum tanpa ada persetujuan tertulis dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 butir 4)
4. Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai Anggota (Pasal 12 butir 2) (Baca juga komentar Anang Hermansyah soal larangan ini)
5. Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR, serta hak sebagai Anggota (Pasal 12 butir 3
6. Anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi Anggota, atau pegawai Sekretaris Jenderal DPR untuk menghadiri atau mewakili Rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya (Pasal 17 butir 5). (lihat Antara)

Anggota Dewan Hendak Wawancara


dprSeorang anggota dewan yang baru diangkat, tampak masih canggung, lugu serta serba kagok saat berada di ruang kerjanya di gedung parlemen di pusat kota. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu ruangannya. Yang mengetuk tak lain Udin dan temennya dengan kopor besar plus segulungan kabel.

“Wah…, ini pasti reporter TV yang mau wawancara aku…”, pikir anggota dewan dari daerah itu.

Agar tampak berwibawa dan berkesan pembela rakyat, sambil sesekali melirik jam, sang anggota dewan itu meraih gagang telepon di mejanya dan berkata: “Maaf tunggu sebentar, saat ini saya harus menghubungi ketua fraksi untuk melaporkan hasil-hasil sidang hari ini…”

Udin dan temennya pun sabar menunggu.

Selama beberapa menit melalui telpon mejanya anggota dewan itu tampak terlibat pembicaraan tingkat tinggi, sambil sekali-sekali menyebut-nyebut ‘demi rakyat’ atau ‘kepentingan rakyat’ secara keras-keras.
Setelah selesai sambil meletakan gagang telepon dia berkata pada Udin dan temennya yang sudah menunggu di luar ruangan.

“Nah, sekarang wawancara bisa kita mulai…”

Udin tampak bingung dan berpandangan dengan temennya. Tak lama kemudian, Udin berkata: “Maaf pak…, kami datang kesini mau memasang saluran telepon bapak…”

Interpelasi BBM Menggema di Gedung Parlemen


paripurnaa

Suasana sidang paripurna DPR (metrotv)

Sidang Paripurna pertama pasca-perdamaian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) langsung diwarnai interupsi terkait usul hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM. Kalangan DPR menilai kebijakan tersebut tak memiliki dasar yang kuat karenannya harus diinterpelasi. Sebuah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang sebuah kebijakan.
Adalah anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengusulkan agar anggota DPR menggunakan hak interpelasi dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
“Saya mengusulkan dan mengajak kita untuk menggunakan hak interpelasi. Saya secara tegas menolak kenaikan BBM,” ujar Yandri dalam ruang sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia, kebijakan yang diambil Jokowi tidak pro rakyat. Oleh karena itu, kata dia, DPR sebagai lembaga aspirasi rakyat harus menyikapi hal itu. “Pemerintah harus klarifikasi terkait hal itu, karena harga minyak dunia sedang turun,” tegasnya.
Sebelumnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak anggota DPR menggunakan hak interpelasi. Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini mengatakan ajakan ini didasari dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah karena menaikkan harga tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU APBNP 2014.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Popong Otje Djundjunan atau yang akrab disapa Ceu Popong mempertanyakan apakah pemerintah telah memberitahu pimpinan DPR sebelum akhirnya menaikkan harga BBM.
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan kenaikan harga BBM di tengah situasi itu dianggap Demokrat janggal dan berpotensi menyebabkan inflasi. Demokrat menuntut pemerintah menjelaskan alasan kenapa harga BBM harus dinaikkan tahun ini.
Menurut Kompas.com, harga terbaru premium dan solar masih di bawah harga pasar. Harga yang berlaku di Indonesia hampir sama dengan Malaysia dan jauh lebih murah dibanding harga bensin di Singapura.
Penggunaan hak Interpelasi oleh anggota DPR sepertinya mudah. Hak itu harus diajukan minimal 13 orang anggora parlemen. Lalu diajukan ke pimpinan DPR untuk disetujui. Paling seru adalah persetujuan dari sidang Paripurna. Di sini pertarungan KMP dan KIH akan terjadi kembali.
Masih jauh sehingga hasilnya belum bisa diprediksi.
MEKANISME HAK INTERPELASI.
* Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
* Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
* Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
* Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
* Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
* Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
* Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
* Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
* Apabila jumlah penandatangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlah mencukupi.
* Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
* Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
* Terhadap keterangan Presiden diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
* Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, Presiden memberikan jawabannya.
* Keterangan dan jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada Menteri.
* Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
* Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkut ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.
Sumber: wikipedia

Ironi DPR: Anggota Makan “Gaji Buta” Tenaga Ahli Belum Gajian


Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul (tengah) mengajukan interupsi saat Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Ruhut Sitompul saat rapat Paripurna DPR, Selasa (4/11). Merasa makan gaji buta (foto Antara).

Perpecahan Anggota DPR menimbulkan ironi. Di satu pihak para anggota dewan sudah gajian namun belum bekerja,di pihak lain para tenaga ahli justru sudah gajian padahal mereka sudah bekerja.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyayangkan perpecahan di tubuh DPR. Ia mengaku malu karena DPR belum juga bekerja efektif sejak dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu. “Sekarang jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu bulan lebih, sudah digaji, tapi kita belum bekerja,” kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Belum efektifnya anggota DPR melaksanakan tugas karena terjadi perpecahan di DPR antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kubu KIH menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan sampai ada kesepakatan dengan kubu KMP terkait pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional. Hingga saat ini, kedua pihak masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam rapat paripurna DPR, Ruhut meminta pimpinan DPR melarang anggota DPR menjadi narasumber di televisi terkait perpecahan di DPR. Menurut Ruhut, kehadiran anggota DPR sebagai narasumber di televisi akan membuat publik semakin bingung dan semakin meruntuhkan citra DPR. “Pimpinan DPR, mohon, kalau ada undangan di televisi swasta jangan lagi ada yang hadir,” ucapnya.

Kondisi kontras di alami tenaga ahli DPR. Mereka belum menerima gaji sebagai haknya bekerja untuk anggota dewan. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) untuk tenaga ahli belum dikeluarkan Kesekjenan DPR. “Seharusnya ini sudah masuk anggaran yang lalu. Apa yang sudah menjadi staf ahli, bukan soal kekisruhan KMP dan KIH, jangan jadi alasan,”kataTenaga Ahli Anggota Dewan Fraksi PDIP Adian Napitupulu, Suparni.

Tenaga ahli dari Fraksi NasDem Andri Muhammad Sondeng mengatakan hal serupa. Menurut Andri, posisi tenaga ahlimerupakan bagian dari alat kelengkapan dewan. Sehingga wajar mereka mempertanyakan gaji yang seharusnya diterima.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti mengakui belum adanya surat pengangkatan untuktenaga dan staf ahli anggota DPR RI. “Belum ada surat pengangkatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tenaga dan staf ahli. Sebab kita tunggu peraturan DPR yang dibuat oleh Badan Legislatif. Baleg belum membahasnya, apakah dengan 5 fraksi itu bisa dibahas peraturan DPR atau tidak,” kata Winantuningtyastiti.