Jokowi Serius Tanggapi Isu Bohongi Rakyat Soal Bantuan Traktor


Jokowi Panen Raya di Indramayu

Presiden Joko Widodo saat menghadiri panen raya di Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Rabu (18/3). Foto – Rumgapres/Agus Suparto

Pemberitaan terkait penarikan bantuan traktor untuk petani mendapat perhatian besar dari banyak pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku dihubungi secara khusus oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait berita ini.

“Saya dihubungi Mensesneg tadi malam. Saya jelaskan memang ada penarikan, bukan ditarik ke pabrik, melainkan didistribusikan ke petani lain,” kata Amran di Indramayu, Jawa Barat.

Amran mengatakan, traktor untuk petani di Ponorogo diberikan untuk seluruh Jawa Timur, bukan hanya untuk petani setempat. “Di sana kami bagikan 3.000 traktor untuk petani se-Jawa Timur, sedangkan untuk Ponorogo sendiri 207 unit. Traktor yang lain kami didistribusikan ke petani di daerah yang sudah direncanakan,” kata Amran.

Menurut Mentan, pembagian traktor untuk Ponorogo diberikan dengan menggunakan APBN Perubahan 2015. Hal serupa terjadi di Ngawi. Pemerintah memberikan 1.000 unit traktor untuk petani dengan dana APBN penetapan. Traktor itu diberikan untuk seluruh petani di 24 kabupaten se-Jatim.

“Traktor itu memang harus kami angkut untuk didistribusikan ke petani di wilayah lain. Diangkut itu bukan kembali ke pabrikan, melainkan didistribusikan ke petani,” kata Amran.

Tahun ini, pemerintah akan membagikan 60.000 traktor ke seluruh petani di Indonesia. Pemberian traktor itu dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Sebelum ke Indrmayu, Jokowi menjelaskan bahwa traktor itu memang tidak semuanya diberikan ke satu daerah, tetapi disebar untuk wilayah lainnya sehingga beberapa di antaranya diangkut kembali.

“Siapa yang narik? Gini loh, itu dikumpulkan 1.300 (traktor), kan nggak mungkin 1.300 untuk satu desa. Itu untuk lima kabupaten, ya dinaikkan lagi, disebar,” ucap Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma.

Jokowi membantah pemberian itu sifatnya simbolis semata. Dia mengaku tak mau hanya memberikan tiga sampai lima traktor tangan sehingga terkesan hanya sekadar seremoni.

“Kita nggak mau simbolis, tiga atau lima, yang 1.300 ke mana? Jadi, betul barangnya 1.300, setelah itu dibagikan ke kabupaten-kabupaten,” kata dia.

Presiden, didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada akhir Januari 2015, memberikan 852 traktor tangan dan 377 pompa air untuk petani di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan sebanyak 98.000 benih jagung dan 70.000 benih kedelai untuk petani di Jawa Timur.

Namun, para petani kemudian kaget lantaran traktor-traktor itu kemudian diangkut kembali oleh panitia. Petani yang merasa kebingungan itu berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Saat itu, Presiden Jokowi melakukan panen raya di sana sekaligus memberikan bantuan traktor. Ternyata traktor itu diangkut kembali.

Sepekan setelah panen raya itu, tepatnya Minggu (15/3) muncul berita bahwa Jokowi telah membohongi petani karena menarik lagi traktor yang sudah diturunkan saat panen raya.

KRONOLOGI TERKAIT KONTROVERSI PENARIKAN TRAKTOR
* JUMAT 6 MARET: Jokowi berkunjung ke Desa Jatis, Ponorogo, Jawa Timur. Ia melakukan panen raya sekaligus pembagian traktor. Sebagian besar traktor itu dipajang di pinggir jalan raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, lokasi panen raya.
* MINGGU 15 MARET: Heboh Jokowi bohongi petani terkait pembagian traktor di desa Jetis. Kehebohan itu bermula pada grup Forum Hijau Indonesia di facebook. Dalam grup itu mereka mengeluh karena traktor yang sudah dipajang ternyata ditarik lagi. Berita dengan judul Presiden Jokowi Membohongi Petani Ponorogo di facebook tersebut kemudian disebar, salah satunya oleh akun @ForumHijau_ID dan di cc kan ke akun @Bang_DW @Jonru. Sejak itu, berita Jokowi bohongi petani menjadi perbincangan netizen.
* SENIN 16 MARET: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dikonformasi mengatakan bahwa traktor untuk petani di Ponorogo, Jawa Timur, akan dibagikan bulan depan. Namun, traktor-traktor yang sudah siap bisa dibagikan segera.
* SELASA 17 MARET: Deptan melalui akun twitternya membantah ada penarikan traktor. Ia menyebut 3.000 traktor merupakan bantuan untuk provinsi Jawa Timur melalui APBN-P, untuk Kabupaten Ponorogo akan dibagikan 86 traktor. Namun sayang, anggapan Jokowi telah bohongi petani telah tertanam di sejumlah pikiran warga.
* RABU 18 MARET: Jokowi langsung menjelaskan bahwa pemerintah tak pernah menarik pembagian traktor. Sebanyak 1.300 traktor dibagikan ke kabupaten-kabupaten seluruh Jawa Timur.

Pak Jokowi itu Sekelas Wali (Kasus bantuan traktor di Ponorogo)


pdip-jatim-jokowi-Mesin-Tandur-Ponorogo

Jokowi saat turun ke sawah menggunakan traktor di Jetis, Ponorogo. (PDIPerjuanganJatim.com)

Geger soal traktor bantuan Jokowi di Jetis, Ponorogo, memunculkan berbagai komentar. Salah satunya komentar pengguna facebook bernama Burhan Samroni. Komentar pengguna facebook yang menulis dirinya sebagai Chief Executive Officer di CB Barokah Jaya Raya itu pun memperoleh banyak tanggapan. Begini komentar yang cukup menggelitik itu.

Pak Jokowi itu pemimpin yang berpandangan jauh ke depan. Bukan hanya untuk urusan dunia tapi urusan akhirat. Kalau dalam ilmu tasawuf, ia disebut wali wadal atau wali yang diturunkan untuk menguji umat

(Misalnya) Kalau harga BBM naik itu cuma upaya supaya rakyatnya nggak suka keluyuran, wang-weng montoran. Mbok podo nek masjid ibadah

Kalau harga beras mahal itu upaya pak Jokowi supaya rakyat podo seneng tirakat, poso Senen-Kamis, syukur kalau puasa dawut

Kalau harga listrik naik itu supaya kita hemat energi untuk mengurangi pemanasan global. Kalau dolar naik terus itu biar para TKI kalau ngirim uang ditukarkan dengan rupiah jadi banyak.

Kalau KPK dilemahkan itu supaya orang-orang belajar jujur dari diri sendiri. Jadi bila tidak korupsi itu bukan karena takut KPK tapi takut Gusti Allah

Kalau traktor ndak jadi didum (dibagikan) itu supaya rakyat jadi mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah

Jadi begitu besar pengorbanan presiden kita ini untuk mengantarkan rakyatnya ke surge, BELIAU rela masuk Neraka

Jadi gimana masih kuat to di pimpin Pak Presiden Jokowi?

Jokowi Minta Pilkada Serentak September 2015 Tanpa Alasan?


pilkada

Pilkada Serentak 2015 atau 2016

Presiden Joko Widodo menginginkan agar gelombang pertama Pilkada serentak dimulai September 2015. Namun KPU menganggap hal itu terlalu mepet, karena KPU mengusulkan Pilkada serentak diundur 2016.

“Tadi Presiden menyampaikan harapannya pilkada bisa September, tapi beliau tidak menjelaskan alasannya apa. Menurut kami, kalau demikian (pilkada September 2015) itu mepet sekali waktunya kalau pun ada tahapan-tahapan yang dipangkas,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak tahun 2015. Menurutnya hal itu karena terkait dengan APBD.

Tedjo mengakui pelaksanaan Pilkada serentak 2015 memang terlalu mempet. Namun KPU mengatakan akan mengkaji lagi apakah ada kemampuan untuk bisa memajukan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun ini. “Tadi katanya ya masih 50-50 lah. Bisa ya, bisa tidak,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut lebih membahas kesiapan yang cukup agar pilkada serentak ini bisa dilakukan tanpa ada masalah terlalu banyak.

Sementara Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan pemerintah masih menggunakan UU Nomor 1 tahun 2015, yang mengtur pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

Survei LSI
Di hari yang sama Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survey bahwa publik (responden) mengharapkan pilkada serentak dilakukan beberapa kali dalam lima tahun. Usulan
ini untuk mengurangi pejabat sementara atau pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk pemerintah pusat.

“Publik tidak ingin ada plt yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai konsekuensi pilkada langsung serentak. Untuk itu, berdasarkan survey kami, publik mengharapkan pilkada serentak digelar beberapa kali dalam lima tahun,” kata Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari, di Jakarta

Sebanyak 63,2 persen responden, kata dia, menginginkan pilkada digelar lebih dari tiga kali dalam lima tahun dengan alasan jarak selesainya masa jabatan kepala daerah dan jadwal pilkada lebih singkat sehingga masa kerja plt tidak lama.

Sedangkan sebanyak 15,3 persen responden menginginkan pilkada digelar dua kali dalam setahun, sebanyak 9,8 persen responden menginkan pilkada sekali dalam lima tahun dan sebanyak 11,7 persen tidak menjawab.

Berdasarkan hasil survei tersebut, kata dia, muncul alternatif jadwal pilkada serentak tiga kali dalam setahun dilaksanakan awal 2016, awal 2017 serta awal 2018. Sementara untuk alternatif jadwal empat kali dalam lima tahun dapat dilaksanakan pada akhir 2015, akhir 2016, akhir 2017 serta akhir 2018.

Survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia tersebut mengungkapkan segmen lelaki lebih banyak tidak menginginkan kepala daerah dijabat oleh plt, yakni sebesar 68,6 persen, dibanding perempuan sebesar 62,9 persen. Hal tersebut, kata dia, disebabkan segmen lelaki lebih aktif dalam politik dan memiliki wawasan politik yang lebih luas daripada perempuan.

Ternyata permintaan Pilkada serentak dari Jokowi diduga merupakan hasil masukan pembantu kepercayaannya, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Adapun gelombang pertama Pilkada serentak akan meliputi pemilihan 8 gubernur, 26 wali kota, dan 170 bupati, yang tersebar di 23 provinsi.

Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto permintaan Jokowi dan PDIP tentunya terasa aneh di tengah usulan banyak pihak untuk memundurkan jadwal pilkada serentak pada 2016.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu No 1/2014) telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU No 1/2015).

Namun, undang-undang ini tidak bisa langsung diimplementasikan karena banyaknya materi muatan yang bermasalah: kekosongan hukum, tumpang tindih, kontradiksi, dan pelanggaran konstitusi. Beberapa kegiatan dan tahapan diatur berpanjang- panjang sampai seluruh tahapan (tanpa putaran kedua) membutuhkan waktu 13 bulan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru.

Oleh karena itu, DPR sepakat untuk merevisi undang-undang tersebut. Menurut Pasal 201 ayat (1) UU No 1/2015, pemungutan suara serentak dilakukan pada 2015 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015. Berdasarkan ketentuan ini, KPU merencanakan pilkada serentak pada Desember 2015. Jika rencana itu diwujudkan, tahapan pertama pilkada yakni pendaftaran bakal calon, dimulai pada 26 Februari. Namun tampaknya rencana itu dianggap terlalu optimis.

Didik pun menduga, Tjahjo tengah menyelipkan kepentingan partai PDIP dalam rencana Pilkada serentak. Ia mungkin meyakini bahwa semakin cepat pilkada serentak digelar, semakin besar peluang partainya memenangkan pilkada di banyak daerah.

“Mengapa? Karena Tjahjo dan PDIP percaya kemenangan PDIP dan Jokowi dalam Pemilu 2014 akan berpengaruh positif terhadap kemenangan dalam pilkada serentak. Dan, pengaruh itu semakin kuat manakala jadwal pelaksanaan pilkada serentak lebih dekat dengan jadwal Pemilu 2014,” tulis Didik.
HASIL SURVEI LSI
PILKADA DILAKSANAKAN DENGAN CEPAT:
* Menginginkan – 15,80 persen
* Tak menginginkan – 65,70 persen
* Tak Tahu/Tak Jawab 18,50 persen
PILKADA SERENTAK DALAM 5 TAHUN:
* Sekali – 9,80 persen
* Dua kali – 15,30 persen
* Tiga kali atau lebih – 63,20 persen
* Tak Tahu/Tak Jawab – 11,70 persen
PEMENANG PILKADA
* Satu putaran saja – 53 persen
* Dua Putaran – 39,20 persen
* Tak Tahu/Tak Jawab – 7,80persen
CALON INDEPENDEN
* Menginginkan – 55,30 persen
* Tak Menginginkan – 36,70 persen
* Tak Tahu/Tak Jawab – 8,00 persen
PELARANGAN CALON KERABAT INCUMBENT
* Setuju – 42,29 persen
* Tidak Setuju – 53,71 persen
* * Tak Tahu/Tak Jawab – 4,00 persen
METODE PEMILIHAN
* Kepala daerah dan wakil dipilih satu paket – 53,71 persen
* Hanyak dipilih kepala daerah saja – 24,44 persen
* TT/TJ – 21,85 persen

Lucu Juga Ya, PDIP Terseret Wacana Projo Jadi Parpol


puan

Jika Puan bilang Jokowi masih petugas partai, Presidennya siapa dong? (Gressnews)

Wacana pembentukan partai baru untuk mendukung Jokowi dalam pemilu 2019 kian menguat. PDIP sebagai pendukung utama Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 pun mulai terpancing.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, wacana pembentukan partai baru untuk Presiden Joko Widodo oleh ormas Projo terlalu terburu-buru. Dia mencurigai, pembentukan partai tersebut sebagai proyek besar untuk memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

“Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDI-P mendikte Jokowi,” kata Hasto dalam keterangan pers, Selasa (3/2) siang.

Hasto mengatakan, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan hingga jabatan Jokowi bersama Jusuf Kalla berakhir pada 2019. Selama ini, tegas dia, PDI-P tidak pernah sekali pun berupaya
menekan Jokowi.

“Mereka yang mengkritik bahwa PDI-P menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes,” ucapnya.

Dia menambahkan, figur seperti Jokowi atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDI-P melalui pilkada. Uniknya, kata dia, Jokowi jadi figur
yang berlanjut ke pilpres.

Sementara itu politikus PDIP Eva Kusuma Sundari merasa yakin jika wacana Ormas Pro Jokowi atau Projo jadi parpol tidak akan membuat Presiden Jokowi pindah haluan dari PDIP. Apalagi, dalam menjalankan pemerintahannya kini, Jokowi masih membutuhkan dukungan PDIP.

Menurut Eva, sampai saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan manuver Projo yang ingin jadi partai politik. Sebab, Projo merupakan pendukung Jokowi di luar parlemen. Sementara presiden butuh dukungan
politik di parlemen.

“Projo pendukung Jokowi tapi di luar parlemen. Jokowi butuh dukungan parlemen dan untuk itu akan mempertahankan PDIP,” kata Eva.

Sedang politisi PDIP Komarudin Watubun tak mau ambil pusing dengan wacana ini. “PDIP mendukung Jokowi dengan setia, tidak ada urusan hiruk pikuk itu (kabar Projo akan jadi partai politik). Tidak ada urusan Projo dengan PDIP, silakan mau bikin partai,” tukasnya.

Puan Lucu

Nah diantara komentar para politisi PDIP tentang wacana Projo Jadi Partai, komentar paling lucu justru dari Puan Maharani.

“Itu kan hak politik semua warga negara. Asal ada orangnya, ada nama parpolnya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja semua orang mau bangun parpol,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tidak mempermasalahkan jika nantinya Jokowi bersedia diusung oleh Projo pada pemilu mendatang. Demikian pula jika Jokowi bersedia dicalonkan sebagai presiden oleh partai selain PDI-P.

Namun, Puan mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya berhasil menjadi presiden karena diusung oleh PDI-P. Oleh karena itu, secara etika politik, Jokowi masih menjadi bagian dari partai berlambang banteng tersebut. “PDI-P bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDI-P,” ucap Puan.

Bukankah komentar itu lucu? Secara, Puan ini sekarang posisinya sebagai menteri di bawah presiden. Komentar seperti itu hanya mengecilkan posisi Presiden, yang dipilih rakyat bukan PDIP. Partai itu hanya mencalonkan, kalau rakyat tak mau memilihnya apa bisa menang Jokowi?

Dalam sistem ketatanegaraan juga ditegaskan bahwa setelah menjadi presiden, seorang anggota Parpol harus lepas jabatannya dari partai. Ia bukan lagi petugas partai. Jika Jokowi petugas partai siapa dong presidennya? Megawati? Jelas rakyat tak rela.

Projo sendiri mengaku sudah siap jika memang harus pindah status dari Ormas menjadi partai politik. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Solo, Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap
berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki.

Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina Projo, Presiden Joko Widodo. “Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah,” kata Sugeng.

TENTANG SIMPATISAN PROJO
* 21 Desember 2013: Projo lahir sebagai kader dan simpatisan PDI Perjuangan pendukung Jokowi mencadi Presiden RI. Sempat bernama PDI Perjuangan Projo.
* 12 Maret 2014: rembug nasional di Depok mereka kembali dikukuhkan sebagai simpatisan pendukung Jokowi.
* 23 Agustus 2014: Kongres I Projo di Jakarta sepakat berubah menjadi ormas. Menurut Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi keputusan itu telah memperoleh restu Jokowi sebagai presiden terpilih.
17 Nopember 2014: Projo Se Jawa Tengah dilantik di KarangAnyar, Jawa Tengah.
30 Januari 2015: Muncul pernyataan Projo Sumut dukung kebijakan Jokowi, terutama terkait polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan.
1 Februari 2015: Muncul wacana Projo siap menjadi Parpol jika PDIP kurang sreg dengan langkah yang diambil Jokowi.

Tujuh Seruan Dari Bulaksumur: Dukung Sepenuhnya Janji Jokowi


bulak

Pembacaan deklarasi berisi tujuh seruan dari para rektor dan sejumlah tokoh nasional di UGM (kedaulatan rakyat/Harminanto)

Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan sikap mendukung dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM), Bulaksumur, Yogyakarta, Minggu (1/2).

“Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik,” kata Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati seperti dikutip Antara.

Konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan KPK, menurut forum tersebut justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.

Menurut dia, kondisi tersebut akan menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Jika konflik dua lembaga negara ini terus dibiarkan berlanjut larut, maka akan lebih menyengsarakan rakyat,” katanya.

Tak disebutkan acara itu sebagai acara organisasi Forum Rektor Indonesia (FRI). Namun ketua FRI 2013-2014 yang juga Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi hadir dalam acara tersebut. Ada juga Rektor UNY Prof Dr Rochmat Wahab dan Rektor UGM Prof Dwikorita Karnawati yang belum lama ini menggantikan Prof Dr Pratikno yang kini menjadi Menteri Sekretaris Negara.

Juga hadir dalam acara itu Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif, Sekretarus Tim 9 Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar, aktivis Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati) Rimawan Pradiptyo, dan perwakilan dari BEM UGM.

Adapun deklarasi dan seruan dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol)
UGM Prof. Mochtar Masoed.
TUJUH SERUAN DARI BULAKSUMUR
1 Mendukung sepenuhnya janji presiden agar terikat oleh perintah
konstitusi dan kepentingan rakyat.
2  Memberikan jaminan kepada Presiden bahwa sistem kepresidenan
dibangun atas dasar sistem presidential yang kuat. Pemakzulan kepada
presiden adalah hal yang tidak mendasar.
3 Menyerukan kepada presiden untuk mengambil langkah cepat dan tegas,
terutama terkait dengan kekosongan Kapolri, agar masalah tidak
berlarut-larut.
4 Menyerukan kepada presiden untuk mengambil langkah cepat untuk
menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dan lembaga yang bekerja
untuk itu yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan.
5 Menyerukan kepada pekerja peradilan, khususnya dalam hal peradilan
dan praperadilan untuk tidak mempermainkan hukum.
6 Menyerukan komponen bangsa untuk kembali bersatu menggalang komitmen
bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden tidak bisa
bekerja sendiri.
7 Menyerukan kepada segenap elemen pendidikan tinggi untuk berkomitmen
dan tidak memberikan ruang pada praktik-praktik penyalahgunaan
wewenang di institusi masing-masing.

KMP Kini Berada di Belakang Jokowi?


prab

Pertemuan dua tokoh nasional yang bersejarah

Direktur Political Communication Institute Heri Budianto memandang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka kemungkinan Jokowi bergabung dengan Koalisi Merah Putih.

Hal itu bisa terjadi bila hubungan antara Jokowi dengan partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak berjalan harmonis. “Ekstremnya, jika KIH nanti tidak lagi sejalan, maka harapannya KMP dapat menerimanya. Itu yang dibaca kemungkinannya oleh Jokowi,” ujar Heri dalam sebuah diskusi di Hotel Gren Alia Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).

Menurut Heri, seperti dikutip Kompas.com, tanda-tanda ketidakharmonisan hubungan antara Jokowi dan KIH, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah sangat terasa. Hal tersebut terlihat dari kritik beberapa petinggi PDI-P dan politisi partai di KIH tentang seratus hari pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri kepada Joko Widodo. Namun, Prabowo tidak mau menjawab apakah menurut dia Budi Gunawan yang sudah berstatus
tersangka korupsi layak dilantik atau tidak.

“Enak saja, saya kan bukan presiden, gimana sih,” kata Prabowo saat ditanya perihal itu, seusai rapat bulanan bersama Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/1) malam.

Meski demikian, Prabowo berpesan, yang terpenting Jokowi bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Pesan ini juga disampaikan langsung oleh Prabowo di depan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor, Kamis siang.

Pelantikan Budi memang belakangan mengundang polemik. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden itu dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan sudah berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

KMP semula bersemangat mendukung pelantikan BG, namun kini berubah haluan setelah pertemuan Prabowo-Jokowi. KMP bahkan menyatakan siap “pasang badan” jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

“Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.

Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.

TANDA-TANDA KERETAKAN KIH DENGAN JOKOWI
* Memaksakan untuk melantik BG sebagai Kapolri
* Ikut mendukung pembongkaran kasus pimpinan KPK
* Menentang masukan dari Tim Sembilan soal BG
* Kritik kalangan DPP PDIP terhadap program 100 hari

TANDA-TANDA DUKUNGAN KMP KEPADA JOKOWI
* Prabowo bertemu Jokowi di Istana Bogor
* Tak lagi memaksakan agar BG segera dilantik Jokowi
* Menyerahkan sepenuhnya kasus BG kepada Jokowi
* Pernyataan Fadli Zon KMP Siap pasang badan untuk Jokowi

Kini Jokowi Tak Lagi Sendirian: Batalkan Pelantikan BG!


jokowiiKonflik Polri-KPK yang bermula pada penunjukkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri membuat Presiden Jokowi seperti sendirian.

DPR telah meloloskannya secara aklamasi. Partai pendukung Jokowi seperti PDIP dan Nasdem bahkan terus mendesak agar BG segera dilantik. Padahal yang bersangkutan (BG) sedang menjadi tersangka yang kasusnya di tangani KPK.

Ada kemudian Watimpres, namun publik pun tahu lembaga yang tadinya bernama dewan pertimbangan agung itu berisi orang-orang partai atau suaranya cenderung suara partai.

Jokowi pun sepertinya butuh teman. Pembentukan tim sembilan yang kemudian merekomendasikan untuk membatalkan pelantikan BG mengisyaratkan bahwa itu memang keinginan Jokowi.

Adapun anggota tim sembilan itu masing-masing 1. Syafi’i Ma’arif (ketua), 2. Jimly Asshiddiqqie (wakil), 3. Hikmahanto Juwana (sekretaris), 4. Erry Riyana Hardjapamekas, 5. Tumpak Hatorangan Panggabean, 6. Komjen (purn) Oegroseno, 7. Jenderal (purn) Sutanto, 8. Bambang Widodo Umar, 9. Imam Prasodjo. Mereka satu suara agar BG mengundurkan diri atau pelantikannya dibatalkan.

Sejumlah organisasii relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pun seperti terpanggil untuk kembali “menemani” Jokowi.  Kamis (29/1) mereka membentuk Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia dan menyatakan berada di belakang Jokowi. “Kami tidak akan biarkan Jokowi sendirian,” demikian pernyataan Sekber relawan.

Dalam kesempatan itu, para relawan membuat pernyataan, antara lain menyatakan tetap solid mendukung penuh Presiden Joko Widodo. Kelompok relawan yang menarik dukungan dan menyalahkan Presiden mereka anggap bukan representasi dari relawan.

“Bahkan, kami tidak mengenal nama-nama organisasi atau tokoh relawan semasa kampanye pemenangan presiden, kecuali relawan “Salam Dua Jari” (Abdee Slank dan kawan-kawan).”

Sebelumnya memang muncul relawan yang mengaku dulunya mendukung Jokowi kini kecewa dengan pemerintahannya. Saya gemas sekali. Rasanya saya mau dukung Prabowo. Tapi Pilpresnya sudah lewat,” kata Ferdinand Hutahaean dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Kekecewaan mantan Direktur Posko Relawan Bara JP antara lain karena Jokowi salah memilih menteri-menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja. Sebab hampir seluruh menteri-menteri bidang ekonomi Jokowi adalah penganut paham neoliberalisme (neolib). Bukan penganut Trisakti dan Nawacita yang selalu menjadi jargon kampanye Jokowi.

Sementara itu, setelah membentuk tim sembilan, Jokowi juga memanggil mantan pesaingnya di Pilpres, Prabowo Subianto. Bos Partai Gerindra itu pun menyatakan dukungannya terhadap apapun putusan Jokowi termasuk dalam kasus Budi Gunawan.

Dukungan terhadap Jokowi untuk membuat keputusan tanpa dipengaruhi parpol pendukungnya juga disampaikan Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza. Saat ini, kata Fajar, Jokowi tengah menghadapi ujian sesungguhnya. “Ini ujian krusial untuk komitmennya saat kampanye yakni hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat,” ucapnya.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir juga membuat pernyataan serupa. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menindaklanjuti lima rekomendasi dari Tim Sembilan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan antara KPK-Polri.

“Presiden jangan terlambat dan kehilangan momentum. Presiden sebaiknya segera berkonsultasi dengan DPR untuk meninjau ulang calon tunggal kapolri,” kata Prof Nanat Fatah Natsir seperti dikutip Antara.