21 ABK Indonesia Hilang Misterius di Samudra Atlantik


HSIANG_FU_CHUEN

Kapal pencari ikan Hsiang Fu Chun (marrine.traffic)

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta perwakilan Indonesia di Taiwan untuk mencari 21 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang di Samudera Atlantik. Mereka hilang bersama 49 anak buah kapal ikan Taiwan Hsiang Fu Chuen.

“Tentu perwakilan kita di Taipei kita instruksikan pasti untuk berusaha mencarinya,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3).

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa kapal penangkap ikan berbobot 700 ton milik perusahaan Taiwan tersebut tidak dapat dihubungi sejak 26 Februari 2015.

Kapal itu membawa 49 ABK, yang terdiri atas kapten dan kepala teknisi mesin dari Taiwan, 21 WNI, 13 warga Filipina, 11 warga Tiongkok, dan dua warga Vietnam.

Kapal Hsiang Fu Chuen hilang kontak setelah salah satu awak kapal melaporkan bahwa kapal itu mengalami kebocoran. Kapal itu hilang pada pukul 03.00 (waktu setempat) pada 26 Februari 2015.

Berdasarkan keterangan data satelit Taiwan, kapal itu terakhir kali berada di wilayah yang berjarak 1.700 mil laut (3.148 kilometer) dari lepas pantai Kepulauan Falkland sebelum dinyatakan hilang. Taiwan telah meluncurkan operasi pencarian dengan meminta bantuan Argentina dan Inggris.

Hilangnya kapal ikan Taiwan Hsiang Fu Chuen masih menjadi misteri. Kapal yang dibuat 28 tahun yang lalu itu dilengkapi dengan sistem yang secara otomatis mengeluarkan sinyal mayday jika ditempatkan di bawah tekanan air tertentu. “Tetapi tidak ada sinyal tersebut dikirim,” kata Huang Hong-yen, juru bicara Badan Perikanan Taiwan.

mis

Lokasi hilangnya kapal

Keterpencilan lokasi hilangnya kapal menghambat upaya pencarian, Huang menambahkan, mengutip pejabat Argentina yang mengatakan itu akan mengambil enam hari perjalanan perahu dan 11 jam perjalanan pesawat untuk pulang pergi ke lokasi. Belum jika ada hambatan cuaca.

Beberapa media Taiwan telah berspekulasi bahwa kapal bisa saja tenggelam, atau ada yang membajak. Seorang pejabat di Taiwan yang enggan disebutkan namanya mengaku ragu kapal itu akan ditemukan. “Sejujurnya, harapan menemukan kapal di daerah terpencil memudar.”

Samudera Atlantik Selatan adalah salah satu kawasan bebas yang menjadi incaran kapal-kapal penangkap ikan Taiwan, terutama untuk mendapatkan cumi-cumi.

Armada penangkapan ikan Taiwan dilaporkan pernah tertangkap membawa 200.000 ton cumi tahun lalu, sebagian besar untuk konsumsi dalam negeri.

Protes Penenggelaman Kapal dari Negara Lain Bikin Jokowi Panas


jokowi

Presiden Jokowi dan Menteri Susi Pudjiastuti yang kompak memberantas kapal ilegal dan pencuri ikan

Presiden Joko Widodo mengatakan penenggelaman tiga kapal ilegal yang masuk wilayah perairan Indonesia baru peringatan awal. Jokowi tak takut dengan datangnya protes dari negara-negara lain terkait kebijakan itu.

“Setelah tenggelamkan kapal, saya ditelepon presiden, kepala negara lain, ‘Presiden Jokowi tenggelamkan kapal pakai dinamit?’ Saya kasih tahu, ini baru peringatan pertama. Nanti ada pesan kedua dan ketiga, tunggu saja,” ucap Jokowi dalam sambutannya pada Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12).

Jokowi mengaku tidak gentar dan akan tetap menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Dia menyebutkan, ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus ilegal.

“Sekarang baru kelihatannya, orang mulai pandang kita karena setiap hari ada kapal ditangkap. Saya juga dibisiki sama Ibu Menteri KKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), ‘Pak, kemarin kita tangkap 9 kapal.’ Saya jawab, masa hanya 9 kapal?” kata Jokowi, dan disambut tawa Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan para pejabat yang hadir.

Jokowi dan Menteri Susi tampaknya menjadi mitra kerja yang cocok dalam memberantas para pencuri kekayaan alam Indonesia.

Menurut Jokowi, Susi dan elemen terkait lainnya harus terus-menerus melakukan penindakan hukum berupa penenggelaman kapal. Namun, dia mengingatkan agar penenggelaman itu harus melalui berbagai prosedur, dan mengutamakan keselamatan awak kapal.

“Saya kira Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita kembali bahwa sumber daya laut kita bukan besar lagi, melainkan sangat besar. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi lagi,” kata Jokowi lagi seperti dikutip Kompas.com.

Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir Djuanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai, dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Ini adalah perayaan Hari Nusantara yang ke-14. Tahun depan, perhelatan Hari Nusantara akan dilakukan di Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai panitia penyelenggara.

Beli kapal Patroli

Dalam kesempatan itu Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar mengalokasikan anggaran untuk pembelian kapal patroli sebanyak-banyaknya.
Selama ini, sebut Jokowi, Indonesia telah rugi Rp 300 triliun karena tak mengawasi kekayaan laut yang dimiliki.

“Saya telah mengatakan kepada Menteri Keuangan agar tahun depan dapat membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, pembelian armada kapal pengawas dalam jumlah besar sangat diperlukan guna menghentikan aksi pencuri ikan yang kerap “berpesta pora” menangkap ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia.

INI ALASAN JOKOWI BERANTAS PENCURIAN IKAN

* 5000-7000 melintas di Perairan Indonesia, 70 persen kapal ilegal
* Kapal-kapal tersebut dikabarkan pesta ikan di perairan Indonesia
* Kerugian negara akibat pencurian ikan 300 triliun per tahun
* Jokowi tak gentar protes penenggelaman kapal ilegal oleh negara lain
* Penenggelaman tiga kapal pakai dinamit dianggap sebagai awal
* Ia perintahkan Menteri Keuangan Beli banyak kapal patroli tahun 2015
* Pastikan batas wilayah 12 mil batas lebar laut tak bisa ditawar
* Tunjuk Kementrian ESDM sebagai panitia Hari Nusantara tahun depan