Megawati Terlalu Percaya Diri (2)


Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis-Sabtu (9-11/4) berlangsung lancar. Kongres yang biasanya dibayangkan sebagai ajang debat, bahkan perebutan posisi Ketua Umum tak terjadi dalam perhelatan itu.

Kongres hanya mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai untuk keempat kalinya setelah Kongres pertama tahun 2000 lalu. Maka selama empat periode kepengurusan PDIP hanya Megawati yang posisinya tak tergantikan. Sedang pengurus lainnya selalu berganti, bahkan beberapa orang diantaranya sudah meninggal dunia.

Yang selalu berganti diantaranya posisi Sekjen. Diawali dengan Sutjipto masa pengurusan 2000-2005, Pramono Anung 2005-2010, Tjahjo Kumolo 2010-2015 dan kini Hasto Kristiyanto (2015-2020). Sutjipto yang mantan Ketua DPD PDIP Jatim sudah tutup usia tahun 2011 lalu.

Meski demikian, tak munculnya nama-nama kader muda dan intelek PDIP seperti Maruarar Sirait (Ara), Pramono Anung, Rieke Diah Pitaloka, dan Eva Kusuma Sundari dalam susunan kepengurusan baru menjadi tanda tanya publik. Terutama untuk Ara sempat diplot menjadi menteri dapa detik-detik terakhir pelantikan kabinet, kini pun tak lagi dipakai Megawati.

Posisi Ara sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dalam kepengurusan partai banteng sebelumnya kini diduduki Sukur Nababan. Sukur berhasil terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI 2014-2019 setelah mendapat 123.493 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat-VI.

Tak terpilihnya empat nama tersebut bertolak belakang dengan masuknya nama-nama yang pernah tersangkut kasus korupsi. Mereka adalah Rokhmin Dahuri menjadi Ketua Bidang Kemaritiman, Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Idham Samawi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi; dan Olly Dondokambey Bendahara Umum PDIP.

Rokhmin Dahuri merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana non bujeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Rokhmin pernah divonis tujuh tahun penjara, kemudian berkurang menjadi 4,5 tahun seusai mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Bambang Dwi Hartono merupakan tersangka kasus korupsi dana Jasa Pungut senilai Rp 720 juta. Mantan Wali Kota Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim sejak November 2013. Meski tersangka, Bambang DW tidak langsung ditahan karena dianggap bersifat kooperatif dan tidak akan melarikan diri.

Sedang Idham diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Meski telah menjadi tersangka, Politikus PDIP yang kini menjadi anggota DPR itu hingga kini masih belum menjalani proses hukum.

Bagaimana dengan Olly Dondokambey? Nama Olly diketahui beberapa kali disebut dalam kasus korupsi Hambalang, namun tetap aman. Olly menjadi anggota DPR ketiga kalinya periode 2014-2019 dari Dapil Sulawesi Utara setelah memperoleh 237.620 suara. Olly terpilih menjadi bendahara PDIP untuk kedua kalinya.

Megawati mengungkapkan alasan tak dipilihnya Ara dkk dan pemilihan pengurus PDIP 2015-2020. Menurutnya, ia tidak ingin ada sosok yang memecah belah partai duduk di kepengurusan. Mega juga melakukan penilaian karakter dari masing-masing sosok pengurus yang dipilihnya termasuk jiwa kepemimpinan mereka.

“Saya melihat ini pantas di sini, oh tidak bisa, yang ini memecah belah, yang ini tidak pintar tapi bisa memimpin. Kalau Ada yang merasa saya yang harus jadi (pengurus), saya tinggal menunjukkan ini cermin diri kamu. Ini dari keilmuan, kamu manusia seperti ini. Ada yang bisa dibetulkan, ada orang pintar, ada yang tidak begitu (pintar) tapi ada dedikasinya,” tutur Mega.

Sedang Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku bahwa partainya memiliki pertimbangan tersendiri memasukkan nama seperti Idham Samawi dalam struktur kepengurusan. “Kita melihat apapun, seperti Idham Samawi, dalam kajian yang kami lakukan ada latar belakang sangat kuat, rivalitas pada saat penetapan Ketua DPD (PDIP),” kata Hasto.

Hasto mengaku, menjadikan kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai pengalaman berharga. “Kita tidak mau seperti kasus BG. Kita tidak bisa menegakkan hukum atas ambisi orang per orang,” katanya.

Dalam kasus Idham, Hasto menyebut, PDIP tetap memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. “Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki kesempatan dan dijamin UU untuk memperbaiki. Demikian pula dengan Olly,” imbuh Hasto.

Jawaban Mega dan Hasto pun menyiratkan betapa percaya dirinya mereka dengan kondisi sosial politik Indonesia saat ini. Menjadikan kasus BG sebagai acuan bahkan boleh dibilang sebagai sikap terlalu percaya diri.

Sebab kasus tersebut sebenarnya belum selesai. Kasus BG belum membuktikan apakah Kepala Lemdikpol itu bebas dari kasus korupsi atau tidak. Lagipula kemenangan dalam pra peradilan penuh dengan kontroversi. Aroma politik lebih kuat dibandung fakta hukum yang menjadi latar belakang kasus itu. (habis)

Baca sebelumnya: Megawati Terlalu Percaya Diri (1)

SUSUNAN PENGURUS PDIP 2015-2020
1. Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai : Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Idam Samawi
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Djarot Syaiful Hidayat
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan : Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan : Trimedya Panjaitan
8. Ketua Bidang Perekonomian : Hendrawan Pratikno
9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingk Hidup : Muhammad Prakosa
10. Ketua Bidang Kemaritiman : Rohmin Dahuri
11. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Andreas Hugo Pareira
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana : Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan : Mindo Sianipar
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak : Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : I Made Urip
16. Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Nusirwan Sujono
17. Ketua Bidang Pariwisata : Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Sukur Nababan
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) : Hamka Haq
20. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo
21. Sekretaris Jendral : Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Internal : Utut Adianto
23. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Bidang Program Kerakyatan : Erico Sotarduga
24. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan : Ahmad Basarah
25. Bendahara Umum : Olly Dondokambey
26. Wakil Bendum Bidang Internal : Rudiyanto Chen
27. Wakil Bendum Bidang Program : Yuliari Peter Batubara

INI SUSUNAN PENGURUS PDIP 2010-2015, 2005-2010, 2000-2005

Fuad Amin: Saya Orang Terkaya dan Terpopuler di Bangkalan


fuadamien

Fuad Amin sebagai tersangka di KPK (foto: LensaIndonesia.com)

Ketua nonaktif DPRD dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menyebut dirinya sebagai orang terkaya sekaligus terpopuler di Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengatakan, harta yang dimilikinya saat ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya.

“Mohon maaf kalau saya mengumbar. Saya orang terkaya di Bangkalan, sampai nenek moyang saya, buyut saya,” ujar Fuad di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/3).

Hal tersebut diutarakan Fuad saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi jual beli gas alam di Bangkalan. Menurut Fuad, lahan yang dimiliki leluhurnya lebih dari 600 hektar. Ia mengatakan, harta sebanyak itu didapatkannya dari kerja keras sejak umur 18 tahun dengan membuka usaha travel haji dan umrah.

“Mohon maaf, saya bukan hanya dari bupati itu saja. Bupati tidak ada artinya buat saya, tidak ada apa-apanya buat saya,” kata Fuad.

Jaksa lantas menanyakan sejumlah uang yang diberikan PT Media Karya Sentosa secara rutin setiap bulan. Berdasarkan surat dakwaan, selama 2014, Fuad disebut menerima uang dari PT MKS sebesar Rp 5 miliar yang disimpan di rekeningnya.

“Saya rasa tidak ada, bahkan lebih Bapak kalau dari angka Rp 5 miliar. Uang saya lebih dari angka Rp 5 miliar itu,” kata Fuad lagi seperti dikutip Kompas.com.

Fuad Amin juga mengatakan bahwa status tersangka yang melabelinya sekarang tidak melunturkan popularitasnya di Bangkalan. Bahkan, kata Fuad, jika ia kembali mencalonkan diri sebagai pejabat daerah, elektabilitasnya masih tinggi.

“Orang Madura tidak ada yang berani sama saya. Kalau pemilihan bupati sekarang, besok bisa saya dapat 95 persen walaupun saya sudah dihancurkan begini,” kata Fuad lagi.

Fuad mengatakan, ia termasuk orang yang paling disegani di daerahnya. Hal tersebut disebabkan leluhurnya dihargai oleh semua orang. “Leluhur saya gurunya Hasyim Ashari, hanya memandang itu. Kalau saya memang tidak ada apa-apanya,” ujar Fuad.

Namun, beberapa harta warisan leluhurnya kini telah disita oleh KPK. Fuad mengaku terpuruk saat mengetahui KPK turut menyita harta peninggalan turun-temurun keluarganya. “Disita semua itu punya moyang saya. Terpuruk saya,” kata Fuad.

Berdasarkan surat dakwaan, Direktur PT MKS Antonius Bambang Djatmiko menyuap Fuad sebesar Rp 18,85 miliar agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Antonius memberikan uang kepada Fuad setiap bulan seluruhnya Rp 3,2 miliar dengan besaran pemberian Rp 200 juta per bulan dari 29 Juli 2011 sampai 4 Februari 2014.

Pada Januari 2014, Antonius meminta bantuan Fuad agar PT MKS tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi Rp 700 juta setiap bulan. Padahal, saat itu Fuad tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Posisi Bupati Bangkalan kini dijabat anaknya, Muh. Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon).

Fuad Amin Imron ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, 1 Desember 2014 pukul 11.30 WIB di Bangkalan, Madura. Selain Fuad, terlebih dahulu ditangkap ajudannya bernama Rauf di Jalan Bangka Raya Jakarta Selatan. Saat RF diamankan, petugas KPK menemukan uang senilai Rp700 juta di dalam tas.

Hingga kini KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Direktur PT MKS Antonius Bambang Djatmiko, serta Abdul Rauf selaku ajudan Fuad Amin.

KPK telah menyita sekitar 14 rumah, 19 mobil, dan 70 lokasi lahan kosong di sejumlah tempat yang diduga hasil korupsi dan pencudian uang Fuad Amin. Sedang uang kontan yang disita KPK mencapai Rp 250 miliar.

KPK pun mendakwa Amin dan Rauf dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedang setelah gelar perkara, Fuad Mamun dikenai dua pasal. Yakni Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 tentang pemberantasan TPPU.

JENIS HARTA FUAD AMIN YANG DISITA KPK

* 14 rumah di Bangkalan, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta,

* 70 bidang tanah berupa tanah kosong dan beberapa tanah dengan bangunan di atasnya, termasuk kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, butik, dan toko milik istri Fuad.

* 19 mobil yang disita di Jakarta, Surabaya dan Bangkalan.

* Uang kontan sebesar Rp 250 miliar.

* Sebuah kondomomium di Bali

RUMAH-RUMAH FUAD AMIN YANG DISITA KPK

* Rumah di jalan KH Muhammad Kholil Bangkalan, rumah ini ditinggali istri tua Fuad Amin. Di rumah ini KPK berhasil menyita 17 kardus dokumen, 3 komputer dan 1 buah brankas.

* Rumah di kelurahan Kraton Bangkalan, rumah ini ditinggali istri muda Fuad Amin dan KPK berhasil menyita 1 koper dan kardus yang berisi dokumen.

* Rumah di jalan Cokro Bangkalan, ini merupakan rumah lama Fuad Amin sebelum Fuad Amin menempati rumah di jalan Teuku Umar.

* Rumah di jalan Teuku Umar Bangkalan yang difungsikan sebagai sebuah butik.

* Rumah di jalan Kupang jaya 4-2 Surabaya, dirumah ini KPK menyita 1 buah brankas.

* Rumah di kawasan elit, Perum Kertajaya Indah Blok G110-111, Surabaya

* Rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sejumlah mobil di sita di rumah ini

* Rumah rnomor 354 di Cluster Barcelona, Perumahan Casa Grande, Maguwo, Sleman.

BEBERAPA MOBIL YANG DIDUGA MILIK FUAD AMIN DI GEDUNG KPK
* Toyota Alphard berwarna perak bernomor
* Toyota Kijang Innova abu-abu
* Suzuki Swift putih
* Honda CR-V coklat
* Toyota Camry hitam
* Sepeda motor Kawasaki Ninja

Indriyanto Seno Adji, Pimpinan KPK “Pembela” Sarpin?


sindo

Iluni UI dukung KPK (Sindonews.com)

Presiden Jokowi telah memutuskan membuat Perppu yang menunjuk tiga pimpinan KPK sementara karena lembaga itu dianggap lumpuh menyusul ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto sebagai tersangka.

Abraham Samad dalam kasus pemalsuan dokumen atas nama Feriyani Lim di Polda Sulsebar, sedang Bambang Widjoyanto dalam kasus kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Jika kasus BW terjadi pada 2010, kasus Samad tahun 2007. Sudah lama sekali memang.

Adapun tiga pimpinan KPK sementara adalah mantan anggota KPK pada tahun 2003-2007 Taufiequrachman Ruki, Deputi Bidang pencegahan KPK saat ini Johan Budi, dan Guru besar hukum Pidana Universitas Indonesia Indriarto Seno Aji.

Ketiganya selain menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, juga mengisi kekosongan kursi yang ditinggal Busyro Muqqodas yang habis masa pengabdiannya dan belum ada pelantikan kembali. Dengan demikian, setelah Ruki, Johan Budi, dan Seno Adji masuk, pimpinan KPK kembali menjadi lima orang, cocok dengan UU KPK.

Nah dari tiga pimpinan sementara itu, Ruki tak ada yang meragukan. Sedang penunjukkan Johan Budi dan Seno Adji, menurut Wapres Jusuf Kalla karena keduanya pintar dan tegas dalam masalah hukum.

Meski mengaku berat, Ruki yang usianya kini sudah 68 tahun menyatakan siap. Johan Budi tentu sudah terbiasa dengan ritme KPK. Pembawannya tenang. Meski demikian, jabatan sebagai pimpinan KPK dianggap termasuk lompatan karena periode pemilihan pimpinan KPK sebelumnya ia tidak lolos seleksi dan kini baru menjabat wakil deputi di KPK.

Johan Budi juga belum lama dilaporkan dalam kasus terkait dugaan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang saat itu kasusnya sedang ditangani KPK. Ia menemui Nazaruddin bersama pimpinan KPK saat itu, Chandra Hamzah.

Adapun Indriyanto Seno Adji, selain sebagai guru besar, ia pernah menjadi pengacara top. Hanya saja track record sebagai pengacara sebagian justru berlawanan dengan semangat memberantas korupsi. Antara lain menjadi kuasa hukum seluruh hakim agung saat uji materi pembatalan sebagian kewenangan UU Komisi Yudisial di tahun 2006. Ia juga pernah menjadi pengacara dari dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam (seperti yang dinyatakan Susno Duaji didepan Rapat Pansus Century, 5 Juni 2009).

Daftar lainnya, Seno Adji juga pernah menjadi pengacara Presiden Soeharto dan penasehat hukum mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia. Atas track recordnya itu, April 2011, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) pernah menyampaikan keberatan penujukkan Seno Adji sebagai anggota tim penyusun Draft UU Tindak Pidana Korupsi.

Nah, sebelum dipilih menjadi Ketua KPK sementara, Seno Adji adalah pendukung hakim Sarpin Rizaldi yang menerima gugatan Pra Peradilan kasus Budi Gunawan. Berkat putusan KPK yang dianggap sebagian besar pakar hukum sebagai putusan “ngawur” Seno Adji malah membelanya.

“Tentu dengan putusan praperadilan itu Budi Gunawan menjadi orang yang merdeka. Artinya, status sebagai tersangka tidak lagi bisa dilekatkan kepada dirinya,” kata Seno Adji seperti dikutip Suara Pembaruan, Senin (16/2).

Bagaimana jadinya seorang pendukung keputusan yang melemahkan KPK kini malah menjadi pimpinan KPK, meski sementara? “Pak Johan. pak Ruki adalah sebuah solusi sementara krisis KPK Polri,” kata juru bicara Iluni UI tanpa mau mengomentari Seno Aji.

Meski satu almamater, Imam mengaku belum mengetahui komitmennya soal pemberantasan korupsi.

————————————

• Pers Release

TIM PENYUSUN RUU TIPIKOR HARUS DARI KALANGAN INDEPENDEN
”Tiga Penyusun RUU Tipikor Cacat Track Record”

Tepat di akhir bulan Maret yang lalu, setelah mendapatkan desakan dari masyarakat sipil, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, bersedia untuk menarik Draft RUU Tipikor usulan Pemerintah yang telah dimasukkan ke Sekretariat Negara. Dengan masuknya Draft RUU Tipikor ini di Sekretariat Negara menunjukkan keseriusan Pemerintah, dan selangkah lagi Draft RUU Tipikor tersebut akan menjadi usulan resmi Pemerintah yang diajukan kepada DPR.

Pengajuan RUU Tipikor usulan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan agenda legislasi pada Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun Anggaran 2011. Agenda prolegnas dengan Nomor 46, dengan judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM untuk mempersiapkan Naskah Akademik dan RUUnya.

Setelah terungkapnya substansi Draft RUU Tipikor usulan Pemerintah tersebut, yang kemudian ditarik oleh Menhukham, Publik dikagetkan dengan terungkapnya Susunan Tim Penyusun Draft RUU Tipikor tersebut. Tim Penyusun Draft RUU Tipikor ini ternyata terdiri dari para akademisi dan pengacara, yang jika dilihat dari sisi latar belakang mereka, keberpihakan pada pemberantasan korupsi para anggota Tim ini sangat patut dipertanyakan dan menjadi TANDA TANYA bagi publik.

Tim ini dipimpin oleh seorang Profesor Ahli Hukum Pidana, Prof Andi Hamzah, yang telah berusia lanjut, 77 tahun. Seorang mantan jaksa dan guru besar, yang acapkali menjadi saksi kasus-kasus korupsi. Dan Anggota Tim ini terdapat nama-nama populer seperti Indriyanto Seno Adjie, Oka Mahendra, Muhammad Yusuf, dan I Ketut Sudiharsa.

Dari catatan monitoring PATTIRO, setidaknya terdapat tiga orang dalam Tim Penyusun Draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki latar belakang dan sikap yang bertentangan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi.

• Prof. Andi Hamzah, adalah saksi ahli dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 di Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa korupsi bukanlah extra-ordinary crime, melainkan kejahatan biasa yang sama dengan pencurian.
• Indriyanto Seno Adjie, adalah kuasa hukum seluruh hakim agung saat uji materi pembatalan sebagian kewenangan UU Komisi Yudisial di tahun 2006, pengacara dari dua penegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam (seperti yang dinyatakan Susno Duaji didepan Rapat Pansus Century, 5 Juni 2009), dan juga penasehat hukum Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helicopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia.

Masyarakat sipil pernah menolak keberadaannya sebagai anggota Panitia Seleksi untuk anggota Komisi Yudisial disebabkan conflict of interest. KPK juga mengajukan penolakan terkait conflict of interest kepada Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai ahli dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Guru Besar Universitas Krisnadwipayana dan juga Guru Besar Hukum Pidana ini berpendapat, dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 30 disahkan.

• I Ktut Sudiharsa, adalah wakil ketua dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipecat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2010, karena telah terbukti melindungi Anggodo Widjojo dan Anggoro Widjojo tanpa memberitahu anggota LPSK yang lain dan tanpa melalui syarat administrasi, sehingga dinilai melanggar kode etik serta mencemarkan martabat, reputasi, dan kemandirian LPSK.

Dengan mencermati Latar Belakang dari para anggota Tim Penyusun Draft RUU Tipikor Usulan Pemerintah ini, PATTIRO menyatakan:

1. Pemerintah tidak akan mampu dan kembali akan gagal mengeluarkan sebuah Draft RUU Pemberantasan Tipikor yang mendukung penguatan kewenangan KPK, selaras dengan UNCAC (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi), dan menjalankan agenda nasional pemberantasan korupsi, apabila Tim Penyusun Draft RUU Tipikor tersebut tidak ber-Latar Belakang, Sikap, dan Visi yang sama dengan tujuan tersebut.

2. Pemerintah mesti membentuk sebuah Tim Penyusun Draft RUU yang berasal dari kalangan Independen, yang tidak memiliki Latar Belakang konflik kepentingan terhadap pemberantasan korupsi.

Jakarta, 5 April 2011.

Kontak Media:
Iskandar Saharudin : Advocacy Specialist.
(iskandar_pattiro@yahoo.co.id).
Facebook : iskandar.saha.

————————————————————————————————

Hukum Tumpul Pada Labora Sitorus


lita_Labora

Labora Sitorus (kiri) saat menjalani kasusnya (portalKBR)

Kasus Labora Sitorus seolah menampar penegakan hukum di negeri ini. Terpidana 15 tahun penjara rekening gendut Rp 1,5 triliun itu oleh kejaksaan dianggap DPO (daftar pencarian orang), nyatanya Sitorus berada di rumahnya, kawasan Tampa Garam, Kota Sorong,

Kompas dan MetroTV bahkan sempat mewawancarai Sitorus di rumahnya setelah melalui waktu tak mudah. “Saya tegaskan bahwa ketiga instansi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lapas (lembaga pemasyarakatan), telah melakukan pembohongan publik di media massa. Selama ini, saya hanya berada di rumah. Mengapa disebut DPO,” kata Labora seperti dikutip Kompas.com.

Dalam acara Metro Siang, Labora mengatakan bahwa petugas dari kejaksaan dan anggota kepolisian sering menyambangi kediamannya dengan alasan silaturahmi dan tidak ada yang memintanya kembali ke lapas.

“Dari kejaksaan dan lembaga kepolisian sering datang berkunjung ke rumah saya, sampai sekarang ini. Cuma semenjak dua atau tiga hari ini sudah tidak ada. Hanya silaturahmi,” jelas Labora, Jumat (6/2).

Sementara itu Kajati Papua Barat Herman Desilva bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo membahas soal langkah yang akan dilakukan terhadap Aiptu Labora Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo memerintahkan untuk segera melakukan eksekusi terhadap Labora Sitorus.

“Berkaitan dengan kasus Labora Sitorus, saya sudah laporkan ke Jaksa Agung. Langkah yang diambil, beliau (Jaksa Agung) dengan tegas memerintahkan segera lakukan kegiatan eksekusi,” kata Herman, di Jakarta, Jumat (6/2).

Labora sendiri menyatakan tidak mau dieksekusi apalagi menjalani hukuman 15 tahun penjara seperti yang telah diketok MA. Ia mengganggap bahwa dirinya tidak bersalah. Dia lebih memilih ditembak mati, dibanding harus menerima hukuman 15 tahun penjara.

Beranikah kejaksaan dan polisi menerima tantangan Labora. Jika tak berani atau bahkan lampat melaksanakan perintah kejaksaan Agung maka istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas pun bisa diplesetkan, Yakni hukum tajam terhadap para pimpinan KPK, namun tumpul saat berhadapan dengan Labora. Sungguh Ironis.

HUKUMAN LABORA SITORUS
* Lahir Banjarmasin, 3 November 1961
* Anggota Polres Raja Ampat, Papua Barat
* Divonis 2 Tahun Penjara di tingkat PN Sorong
* Divonis 8 Tahun Penjara di tingkat PT Papua
* Divonis 15 Tahun Penjara di tingkat MA
* Keluar dari lapas Sorong 12 bulan ini
ALASAN TAK MAU DITAHAN
* Merasa dibohongi, dianggap DPO padahal di rumah
* Merasa Lapas yang berinisiatif mengeluarkan surat keluar dari lapas
* Merasa tak pernah diperiksa, tak pernah di BAP
* Merasa jadi tumbal permainan oknum polisi di Mabes dan Polda Papua
* Merasa pangkatnya bukan Aiptu tapi Brigadir dua seperti dakwaan
* Sudah lama ajukan surat mundur tapi tak diterima
* Siap bongkar kasusnya via LPSK dan Komnas HAM

Wanted (Aiptu) Labora Sitorus Pemilik Rekening Rp 1,5 Triliun


labora

Wanted Labora: Kejati Sorong menyebar foto Labora Sitorus sebagai DPO. Namun selebaran itu seperti tak ada artinya. (okezone)

Kasus pelarian terpidana rekening gendut Rp 1,5 triliun Labora Sitorus kembali menampilkan wajah buruk penegakan hukum di negeri ini. Betapa tidak, polisi berpangkat Aiptu namun kaya raya itu begitu mudahnya meninggalkan tahanan.

Surat penangkapan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah disebar Kejari Sorong sejak 22 Januari lalu namun tidak tertangkap. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Labora sebenarnya tidak jauh-jauh larinya. Ia berada di rumah, namun tak berhasil kembali dibawa ke lapas karena dia ada yang membekingi. Di rumahnya konon ada anggota polisi dan TNI yang selalu menjagainya.

Kabagpenum Mabes Polri Kombespol Rikwanto di Jakarta, menegaskan bila ada anggota yang melindungi Labora maka akan mendapat hukuman paling berat yaitu pemberhentian secara tidak hormat.

Rikwanto mengatakan Labora merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sorong, Jayapura, tempat mantan anggota Polres Raja Ampat itu ditahan. Labora harus menjalani masa tahanan selama kurang lebih 15 tahun terkait kasus yang menjeratnya. Meski demikian, ujar Rikwanto, Polri akan turut membantu Lapas maupun Kejaksaan untuk memburu Labora.

Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende memastikan bahwa terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak (BBM), dan pembalakan liar (illegal logging), Labora Sitorus, masih berada di Sorong, Papua Barat. “Yang bersangkutan berada di Sorong, bukan di rumahnya, melainkan di lahan kerjanya,” kata Yotje Mende di Kota Jayapura, Rabu (4/2).

Yotje mengatakan, informasi tentang keberadaan Labora Sitorus diketahui setelah polisi menelusuri keberadaan Labora. “Ini yang terakhir kita monitor, baru tadi pagi saya terima laporannya,” kata
dia lagi. Tapi hingga berita ini diturunkan, polisi juga belum berhasil membawa Labora.

KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapan TNI AD untuk membantu polisi menangkap Aiptu Labora Sitorus. Namun bagi KSAD, polisi mampu menangkap Labora. “Kalau diminta bantuan ya (siap), kalau nggak polisi sudah mampu itu. Kecil itu bagi kepolisian,” ujar Gatot.

Menteri Yasonna Laoly pun kini fokus pada anak buahnya Pelaksana Harian Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sorong, Isak Wanggai yang dianggap mengetahui surat bebas berobat Labora. Jika terbukti, Wanggao bisa dipecat secara tidak hormat. “Bila terbukti terlibat dalam masalah ini, tindakan tegas akan diambil termasuk sanksi paling berat yakni pemecatan dengan tidak hormat,” kata Laoly.

Tim Inspektorat Jenderal yang dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat telah berangkat ke Sorong untuk menyelidiki kasus Labora. Tim itu berkoordinasi dengan Kapolda Papua Barat.

KRONOLOGI KASUS LABORA SITORUS
14 Mei 2013: Kapolda Papua, saat itu, Irjen Tito Karnavian mengumumkan ada polisi memiliki rekening gendut Rp Rp1,5 triliun berdasarkan laporan PPATK.
18 Mei 2013: Petugas Mabes Polri menangkap Labora setelah jadi tersangka.
17 Febuari 2014: PN Sorong Papua Barat, menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Tuntutan Jaksa 15 tahun penjara.
17 Maret 2014: Labora keluar dari LP Sorong dengan alasan sakit. Saat itu, Kepala LP Sorong, Maliki Hasan, mengatakan bahwa keluarga membawa Labora ke Rumah Sakit Angkatan Laut Sorong untuk berobat
13 Desember 2014: Mahkamah Agung memutuskan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp5 miliar,
31 Januari 2015: Diketahui Labora tak ada di Lapas Sorong saat hendak diekskusi.
2 Februari 2015: Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpauw ungkapkan Labora tidak bisa dieksekusi, lantaran ia memiliki surat bebas dari Kalapas Sorong.

Melihat Tingkat Korupsi di Indonesia (Humor)


Udin memperoleh kesempatan berkunjung ke sebuah pabrik jam di Swiss, sesampai di lokasi ia diajak berkeliling pabrik oleh salah satu pejabat perusahaan jam tersebut.

Di sebuah ruangan besar di pabrik itu terpasang banyak jam dinding dengan tulisan nama negara di bawahnya. Nah, putaran jarum jamnya tidak sama antara satu jam dan jam yang lain. Udin segera mencari jam dengan nama negara yang dicintainya. Ternyata tidak ada.

“Ini jam apaan ya? kok jarumnya ada yang muternya cepet ada yang lambat!” Udin penuh rasa ingin tahu.

Pejabat itu kemudian menjawab agak panjang. “Oh… ini jam khusus Pak. Jam ini dibuat berdasarkan tingkat korupsi masing-masing negara. Semakin lambat jarumnya bergerak artinya tingkat korupsinya rendah, sebaliknya semakin cepat jarumnya bergerak artinya tingkat korupsinya semakin tinggi.”

“Oh begitu… tapi kok Jam untuk Indonesia gak ada di sini, Kenapa ya?”

Pejabat pabrik tersebut seperti tak enak hati. “Mmm… gini Pak … Jam Indonesia terpaksa kami taruh di belakang, tempat karyawan istirahat.”

“Memangnya kenapa?” Udin bertanya lagi dengan nada tinggi.

“Mmm … anu Pak, maaf Jam Indonesia muternya seperti kipas…”

Tak Marah Dibilang Ayahnya Koruptor


Di sebuah sekolah, seorang guru menugasi murid-muridnya mengkliping tulisan soal korupsi. Ado, salah seorang murid, tak kesulitan mengumpulkan bahan-bahan soal itu karena papanya seorang wartawan.

“Emang korupsi itu apa sih, Pa,” tanya Ado.

Jawaban tak segera diterimanya. Si papa tampak berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Korupsi yang sangat akrab didengar, ternyata tak mudah untuk dipaparkan artinya. “Korupsi itu memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan jabatan,” katanya.

Terlihat sekali Ado belum paham dengan penjelasan ayahnya tersebut. Ketika ditanya mengerti atau tidak dengan jawaban itu, ia langsung mengelengkan kepala.

“Misalnya Jaksa Urip Tri Gunawan ini. Ia dianggap memperkaya diri dengan cara meminta uang miliaran dari orang-orang yang diperiksanya. Tentu saja dengan jaminan bahwa orang-orang yang diperiksanya akan memperoleh hukuman lebih ringan, bahkan bebas. Padahal Urip sudah digaji negara untuk tugasnya itu,” papar sang ayah lagi seraya menunjukan berita tentang Urip di koran yang sudah digunting anaknya.

“Nah, yang nyuap Jaksa Urip yakni Artalita Suryani juga dinyatakan bersalah. Ia dianggap ikut melakukan korupsi untuk mempengaruhi keputusan negara yang harusnya diemban Urip,” imbuhnya.

“Ada juga jalan yang baru dibangun menjadi rusak atau gedung sekolah belum lama berdiri tiba-tiba ambruk karena uangnya dikorupsi,” kata papanya Ado sambil menunjukkan berita soal proyek-proyek salah kelola tersebut kepada anaknya.

“Yang korupsi itu biasanya disebut koruptor. Yang dikorup adalah uang negara atau uang perusahaan. Kalau jumlah uang yang dikorupsi terlalu banyak, negara akan bangkrut, perusahaan gulung tikar. Koruptor adalah musuh negara, musuh kita bersama,” papar si papa Ado setengah berpidato.

Tak terasa jumlah guntingan berita tentang korupsi yang dikumpulkan Ado dan papanya menumpuk, jauh melebihi jumlah yang ditugaskan gurunya.

“Kayaknya ini kebanyakan deh, Pa,” ucap Ado.

“Ya kamu seleksi lagi saja. Mana kira-kira yang kamu ngerti tentang korupsi seperti yang ditugasi gurumu,”jawab sang papa.

Malam harinya sang anak keluar dari kamar dan menghampiri papanya yang belum tidur. “Kalau papanya Andika itu koruptor bukan, Pa. Dia kan kaya banget. Rumahnya bagus, mobilnya banyak…Andika juga punya mainan bagus-bagus, punya PS2 dan PS3. Padahal yang kerja hanya papanya. Papa dan Mama yang kerja dua-duanya nggak sekaya mereka,” bisik Ado.

Tak biasanya Ado belum tidur saat papa-mamanya pulang kantor. Bocah kelas V SD itu diduga masih memikirkan soal korupsi yang ditugasi gurunya. Ia mungkin tengah menduga-duga ayahnya Andika yang merupakan teman main dan tetangga depan rumah itu seorang koruptor.

“Husss…kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Papanya Andika memang kaya, tapi belum tentu korupsi. Dan walaupun korupsi kita tak boleh menuduhnya sembarangan,” ucapnya.

“Kalau begitu aku masih boleh main PS di tempat Andika. Papa kan nggak bisa beliin aku PS karena nggak korupsi,” kata Ado yang tiba-tiba mengkaitkan PS dengan korupsi.

“PS nggak ada kaitan dengan korupsi. Kamu akan papa belikan PS kalau juara kelas. Titik!”

Begitu Ado kembali ke kamarnya, giliran papanya yang nggak bisa tidur. Ia khawatir tiba-tiba Ado menuduh ayahnya Andika seorang korupsi. Ia lalu menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada istrinya.

“Kalau begitu PS-nya dibelikan besok saja,” kata sang istri enteng.

Papanya Ado tetap tak mau mengikuti saran istrinya itu. Sang anak pun akhirnya masih bermain PS di rumah Andika. Keesokan harinya saat bersiap- siap pergi ke sekolah, Ado bercerita.

“Pa, ternyata Andika nggak marah dibilang ayahnya korupsi. Ia malah tanya apa sih korupsi?!!,”

Papanya Ado kaget bercambur plong. Kaget karena kekhawatiran semalam akhirnya terjadi. Plong karena anak tetangganya itu untungnya tak tahu istilah korupsi.

Kata itu memang akrab didengar tapi tak mudah didefinisikan secara pas.

Sumber foto di sini