Fuad Amin: Saya Orang Terkaya dan Terpopuler di Bangkalan


fuadamien

Fuad Amin sebagai tersangka di KPK (foto: LensaIndonesia.com)

Ketua nonaktif DPRD dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menyebut dirinya sebagai orang terkaya sekaligus terpopuler di Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengatakan, harta yang dimilikinya saat ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya.

“Mohon maaf kalau saya mengumbar. Saya orang terkaya di Bangkalan, sampai nenek moyang saya, buyut saya,” ujar Fuad di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/3).

Hal tersebut diutarakan Fuad saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi jual beli gas alam di Bangkalan. Menurut Fuad, lahan yang dimiliki leluhurnya lebih dari 600 hektar. Ia mengatakan, harta sebanyak itu didapatkannya dari kerja keras sejak umur 18 tahun dengan membuka usaha travel haji dan umrah.

“Mohon maaf, saya bukan hanya dari bupati itu saja. Bupati tidak ada artinya buat saya, tidak ada apa-apanya buat saya,” kata Fuad.

Jaksa lantas menanyakan sejumlah uang yang diberikan PT Media Karya Sentosa secara rutin setiap bulan. Berdasarkan surat dakwaan, selama 2014, Fuad disebut menerima uang dari PT MKS sebesar Rp 5 miliar yang disimpan di rekeningnya.

“Saya rasa tidak ada, bahkan lebih Bapak kalau dari angka Rp 5 miliar. Uang saya lebih dari angka Rp 5 miliar itu,” kata Fuad lagi seperti dikutip Kompas.com.

Fuad Amin juga mengatakan bahwa status tersangka yang melabelinya sekarang tidak melunturkan popularitasnya di Bangkalan. Bahkan, kata Fuad, jika ia kembali mencalonkan diri sebagai pejabat daerah, elektabilitasnya masih tinggi.

“Orang Madura tidak ada yang berani sama saya. Kalau pemilihan bupati sekarang, besok bisa saya dapat 95 persen walaupun saya sudah dihancurkan begini,” kata Fuad lagi.

Fuad mengatakan, ia termasuk orang yang paling disegani di daerahnya. Hal tersebut disebabkan leluhurnya dihargai oleh semua orang. “Leluhur saya gurunya Hasyim Ashari, hanya memandang itu. Kalau saya memang tidak ada apa-apanya,” ujar Fuad.

Namun, beberapa harta warisan leluhurnya kini telah disita oleh KPK. Fuad mengaku terpuruk saat mengetahui KPK turut menyita harta peninggalan turun-temurun keluarganya. “Disita semua itu punya moyang saya. Terpuruk saya,” kata Fuad.

Berdasarkan surat dakwaan, Direktur PT MKS Antonius Bambang Djatmiko menyuap Fuad sebesar Rp 18,85 miliar agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Antonius memberikan uang kepada Fuad setiap bulan seluruhnya Rp 3,2 miliar dengan besaran pemberian Rp 200 juta per bulan dari 29 Juli 2011 sampai 4 Februari 2014.

Pada Januari 2014, Antonius meminta bantuan Fuad agar PT MKS tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi Rp 700 juta setiap bulan. Padahal, saat itu Fuad tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Posisi Bupati Bangkalan kini dijabat anaknya, Muh. Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon).

Fuad Amin Imron ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, 1 Desember 2014 pukul 11.30 WIB di Bangkalan, Madura. Selain Fuad, terlebih dahulu ditangkap ajudannya bernama Rauf di Jalan Bangka Raya Jakarta Selatan. Saat RF diamankan, petugas KPK menemukan uang senilai Rp700 juta di dalam tas.

Hingga kini KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Direktur PT MKS Antonius Bambang Djatmiko, serta Abdul Rauf selaku ajudan Fuad Amin.

KPK telah menyita sekitar 14 rumah, 19 mobil, dan 70 lokasi lahan kosong di sejumlah tempat yang diduga hasil korupsi dan pencudian uang Fuad Amin. Sedang uang kontan yang disita KPK mencapai Rp 250 miliar.

KPK pun mendakwa Amin dan Rauf dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedang setelah gelar perkara, Fuad Mamun dikenai dua pasal. Yakni Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 tentang pemberantasan TPPU.

JENIS HARTA FUAD AMIN YANG DISITA KPK

* 14 rumah di Bangkalan, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta,

* 70 bidang tanah berupa tanah kosong dan beberapa tanah dengan bangunan di atasnya, termasuk kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, butik, dan toko milik istri Fuad.

* 19 mobil yang disita di Jakarta, Surabaya dan Bangkalan.

* Uang kontan sebesar Rp 250 miliar.

* Sebuah kondomomium di Bali

RUMAH-RUMAH FUAD AMIN YANG DISITA KPK

* Rumah di jalan KH Muhammad Kholil Bangkalan, rumah ini ditinggali istri tua Fuad Amin. Di rumah ini KPK berhasil menyita 17 kardus dokumen, 3 komputer dan 1 buah brankas.

* Rumah di kelurahan Kraton Bangkalan, rumah ini ditinggali istri muda Fuad Amin dan KPK berhasil menyita 1 koper dan kardus yang berisi dokumen.

* Rumah di jalan Cokro Bangkalan, ini merupakan rumah lama Fuad Amin sebelum Fuad Amin menempati rumah di jalan Teuku Umar.

* Rumah di jalan Teuku Umar Bangkalan yang difungsikan sebagai sebuah butik.

* Rumah di jalan Kupang jaya 4-2 Surabaya, dirumah ini KPK menyita 1 buah brankas.

* Rumah di kawasan elit, Perum Kertajaya Indah Blok G110-111, Surabaya

* Rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sejumlah mobil di sita di rumah ini

* Rumah rnomor 354 di Cluster Barcelona, Perumahan Casa Grande, Maguwo, Sleman.

BEBERAPA MOBIL YANG DIDUGA MILIK FUAD AMIN DI GEDUNG KPK
* Toyota Alphard berwarna perak bernomor
* Toyota Kijang Innova abu-abu
* Suzuki Swift putih
* Honda CR-V coklat
* Toyota Camry hitam
* Sepeda motor Kawasaki Ninja

Empat Tersangka Kasus Terkait BW


bw

Bambang Widjoyanto (BW) saat memberikan keterangan (Antara)

Wakil Ketua (non-aktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) akan bolak-balik dipanggil ke Bareskrim. Selain sebagai tersangka Pilkada Kotawaringin Barat, BW juga dipanggil sebagai saksi tersangka Zulfahmi Arsyad dalam kasus itu.

“Bambang Widjojanto kan masih diperiksa sebagai saksi, Rabu (11/3). Dia (sebenarnya) dipanggil Senin, (tapi) minta Rabu,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes Pol Rikwanto, Selasa (10/3).

Sementara itu, untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, kata Rikwanto, akan dijadwalkan berikutnya. Namun, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini masih enggan mengungkapkan kapan jadwal pemeriksaan Bambang sebagai tersangka akan dilaksanakan.

Zulfahmi adalah tersangka kedua yang ditetapkan Bareskrim dalam kasus ini. Zulfahmi ditangkap penyidik di Solo pada 3 Maret 2015 lalu, setelah Polri melakukan penelusuran terhadap dirinya. Pelacakan dilakukan lantaran Zulfahmi diketahui selalu berpindah tempat, mulai dari Kotawaringin Barat, Jepara hingga Solo.

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Victor Simanjuntak mengatakan pihaknya menetapkan dua tersangka baru dalam kasus BW. “Inisialnya S dan P,” katanya.

Dengan demikian Bareskrim akan menetapkan empat tersangka dalam kasus Pilkada KotaWaringin Timur tahun 2010 itu. Tentu tersangka Bareskrim masih harus diuji di pengadilan. Sementara hampir semua tersangka yang diproses KPK selalu berakhir dipenjara.

Terkait BW, Victor Edi Simanjuntak menyatakan, berkas perkaranya sudah rampung. Meski demikian, Victor tak menyebut kapan berkas itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ia mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan dari berkas itu. “Tunggu dulu. Menyempurnakan resume. Enggak ada yang baru,” katanya.

Sementara itu Kuasa hukum BW Bahrain mengatakan sebenarnya BW keberatan sebagai saksi Zulfahmi, begitu juga saat penetapan statusnya sebagai tersangka. Karena itu dalam panggilannya Rabu (hari ini) BW akan memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka, bukan saksi.

KRONOLOGI KASUS BW
23 Januari: Bareskrim menetapkan BW sebagai tersangka.
4 Fabruari: Panggilan pertama, BW datang ke Bareskrim
24 Februari: Panggilan kedua datang cuma serahkan surat
4 Maret: Datangi Bareskrim padahal tak dipanggil
9 Maret: Dipanggil sebagai saksi, ogah datang
11 Maret: Dipanggil lagi oleh Bareskrim: janji datang

Pelimpahan Perkara Budi Gunawan, Bukti KPK Sudah Melemah


Pelimpahan perkara dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung dinilai banyak pihak sebagai awal kemunduran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika diisi pelaksana tugas atau pimpinan sementara KPK.

“Perlimpahan perkara BG ke Kejaksaan merupakan langkah mundur pertama Plt Pimpinan KPK pascadilantik presiden. Ini langkah mundur pertama yang sangat mengecewakan dan memberikan pesan buruk kepada publik bahwa KPK sudah melemah,” ungkap Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho sambil membawa bendera setengah tiang di KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Pernyataan Emerson ini menanggapi sikap pimpinan KPK yang sepertinya sepakat melimpahkan perkara Komjen Budi ke Kejaksaan Agung. Bahkan, Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyerah untuk mempertahankan kasus tersebut tetap di KPK.

Pelimpahan kasus ini juga menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. “Kami khawatir akan muncul langkah mundur-langkah mundur serupa yang akan membuat KPK terus dilemahkan,” tegas Emerson seperti dikutip Tribunnews.

Ia memastikan Koalisi Masyarakat Antikorupsi kecewa karena KPK terlalu cepat menyerah sebelum menempuh upaya hukum lainnya untuk melawan putusan praperadilan yang mengabulkan separuh permohonan Budi Gunawan. Salah satu putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi, penetapan tersangka terhadap Budi oleh KPK tidak sah.

Seharusnya, kata Emerson, KPK mencoba mengajukan kasasi atas putusan hakim Sarpin tersebut. Sekali pun nanti pengajuannya ditolak, KPK masih bisa melakukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Salah satu Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, opsi PK ke Mahkamah Agung atas putusan praperadilan terkait penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak ditempuh KPK karena terbentur masalah regulasi. Dalam KUHAP, kata dia, penegak hukum tidak diperbolehkan mengajukan PK.

“Kalau PK, kita kan dasarnya regulasi KUHAP. Apakah seorang penegak hukum diperkenankan mengajukan PK? Kan enggak,” ujar Indriyanto di Gedung KPK.
Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK telah berupaya melakukan upaya hukum dalam menyikapi hasil praperadilan. Namun, langkah kasasi yang ditempuh KPK telah ditolak. “Kami, KPK, terima kalah. Tapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami,” kata Ruki.

Sempat Terjadi Perdebatan

Sementara itu pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengakui bahwa para pimpinan KPK sempat berdebat mengenai kelanjutan penanganan perkara Komjen Budi Gunawan. Saat itu, kata Johan, kelima pimpinan memiliki pendapat masing-masing mengenai persoalan tersebut.

“Memang sebelumnya ada perdebatan yang cukup tajam. Ada perdebatan cukup ramai itu, yang melibatkan struktural, lalu dilimpahkan ke pimpinan. Mekanismenya harus diputuskan melalui kolektif kolegial,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Johan mengatakan, selain dengan sesama pimpinan KPK, mereka juga berdiskusi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Diskusi juga mencakup upaya hukum atas hasil praperadilan Budi, yaitu dengan mengajukan kasasi.

“KPK kan sudah melakukan kasasi. Menurut humas PN Jaksel, itu tidak diterima. Kita kirim surat ke MA, tetapi tidak ada jawaban,” kata Johan.

Saat opsi upaya hukum habis, Johan mengakui ada opsi untuk menghentikan kasus. Namun, Undang-Undang KPK tidak mengatur penghentian penyidikan suatu kasus. “Lalu apa nih? Kita hentikan? Sementara kita tidak punya instrumen untuk menghentikan itu. Opsi itu juga dibicarakan,” ujar Johan seperti dikutip Kompas.com.

Setelah menimbang berbagai hal, ditambah dengan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan, mereka sepakat untuk melimpahkan penanganan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. “Setelah menimbang berbagai hal, kemudian diputuskanlah KPK melimpahkan BG ke Kejaksaan,” kata Johan.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi kemudian memutuskan bahwa penetapan status Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum.


KRONOLOGI “KEMENANGAN” KOMJEN BG TERHADAP KPK

13 JANUARI 2015: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komjen BG, sebagai tersangka kasus korupsi (rekening gendut)
17 JANUARI 2015: Jokowi tunda pelantikan Komjen BG karena menjadi tersangka KPK. Wakapolri Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
22 JANUARI 2015: Komjen BG ajukan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
16 FEBRUARI 2015: Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan pra peradilan BG. Status tersangka yang diajukan KPK dianggap tidak sah.
18 FEBRUARI 2015: Presiden Jokowi memutuskan tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri. Ia mengajukan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Pada saat bersamaan ia membebastugaskan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jokowi lalu menunjuk mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi UI Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengisi kekosongan kursi KPK.
2 MARET 2015: Pimpinan sementara KPK menyerahkan kasus KPK ke Kejaksaan Agung. Dengan demikian, kasus itu tak dilanjutkan oleh KPK. Ruki mengaku

Indriyanto Seno Adji, Pimpinan KPK “Pembela” Sarpin?


sindo

Iluni UI dukung KPK (Sindonews.com)

Presiden Jokowi telah memutuskan membuat Perppu yang menunjuk tiga pimpinan KPK sementara karena lembaga itu dianggap lumpuh menyusul ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto sebagai tersangka.

Abraham Samad dalam kasus pemalsuan dokumen atas nama Feriyani Lim di Polda Sulsebar, sedang Bambang Widjoyanto dalam kasus kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Jika kasus BW terjadi pada 2010, kasus Samad tahun 2007. Sudah lama sekali memang.

Adapun tiga pimpinan KPK sementara adalah mantan anggota KPK pada tahun 2003-2007 Taufiequrachman Ruki, Deputi Bidang pencegahan KPK saat ini Johan Budi, dan Guru besar hukum Pidana Universitas Indonesia Indriarto Seno Aji.

Ketiganya selain menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, juga mengisi kekosongan kursi yang ditinggal Busyro Muqqodas yang habis masa pengabdiannya dan belum ada pelantikan kembali. Dengan demikian, setelah Ruki, Johan Budi, dan Seno Adji masuk, pimpinan KPK kembali menjadi lima orang, cocok dengan UU KPK.

Nah dari tiga pimpinan sementara itu, Ruki tak ada yang meragukan. Sedang penunjukkan Johan Budi dan Seno Adji, menurut Wapres Jusuf Kalla karena keduanya pintar dan tegas dalam masalah hukum.

Meski mengaku berat, Ruki yang usianya kini sudah 68 tahun menyatakan siap. Johan Budi tentu sudah terbiasa dengan ritme KPK. Pembawannya tenang. Meski demikian, jabatan sebagai pimpinan KPK dianggap termasuk lompatan karena periode pemilihan pimpinan KPK sebelumnya ia tidak lolos seleksi dan kini baru menjabat wakil deputi di KPK.

Johan Budi juga belum lama dilaporkan dalam kasus terkait dugaan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang saat itu kasusnya sedang ditangani KPK. Ia menemui Nazaruddin bersama pimpinan KPK saat itu, Chandra Hamzah.

Adapun Indriyanto Seno Adji, selain sebagai guru besar, ia pernah menjadi pengacara top. Hanya saja track record sebagai pengacara sebagian justru berlawanan dengan semangat memberantas korupsi. Antara lain menjadi kuasa hukum seluruh hakim agung saat uji materi pembatalan sebagian kewenangan UU Komisi Yudisial di tahun 2006. Ia juga pernah menjadi pengacara dari dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam (seperti yang dinyatakan Susno Duaji didepan Rapat Pansus Century, 5 Juni 2009).

Daftar lainnya, Seno Adji juga pernah menjadi pengacara Presiden Soeharto dan penasehat hukum mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia. Atas track recordnya itu, April 2011, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) pernah menyampaikan keberatan penujukkan Seno Adji sebagai anggota tim penyusun Draft UU Tindak Pidana Korupsi.

Nah, sebelum dipilih menjadi Ketua KPK sementara, Seno Adji adalah pendukung hakim Sarpin Rizaldi yang menerima gugatan Pra Peradilan kasus Budi Gunawan. Berkat putusan KPK yang dianggap sebagian besar pakar hukum sebagai putusan “ngawur” Seno Adji malah membelanya.

“Tentu dengan putusan praperadilan itu Budi Gunawan menjadi orang yang merdeka. Artinya, status sebagai tersangka tidak lagi bisa dilekatkan kepada dirinya,” kata Seno Adji seperti dikutip Suara Pembaruan, Senin (16/2).

Bagaimana jadinya seorang pendukung keputusan yang melemahkan KPK kini malah menjadi pimpinan KPK, meski sementara? “Pak Johan. pak Ruki adalah sebuah solusi sementara krisis KPK Polri,” kata juru bicara Iluni UI tanpa mau mengomentari Seno Aji.

Meski satu almamater, Imam mengaku belum mengetahui komitmennya soal pemberantasan korupsi.

————————————

• Pers Release

TIM PENYUSUN RUU TIPIKOR HARUS DARI KALANGAN INDEPENDEN
”Tiga Penyusun RUU Tipikor Cacat Track Record”

Tepat di akhir bulan Maret yang lalu, setelah mendapatkan desakan dari masyarakat sipil, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, bersedia untuk menarik Draft RUU Tipikor usulan Pemerintah yang telah dimasukkan ke Sekretariat Negara. Dengan masuknya Draft RUU Tipikor ini di Sekretariat Negara menunjukkan keseriusan Pemerintah, dan selangkah lagi Draft RUU Tipikor tersebut akan menjadi usulan resmi Pemerintah yang diajukan kepada DPR.

Pengajuan RUU Tipikor usulan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan agenda legislasi pada Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun Anggaran 2011. Agenda prolegnas dengan Nomor 46, dengan judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM untuk mempersiapkan Naskah Akademik dan RUUnya.

Setelah terungkapnya substansi Draft RUU Tipikor usulan Pemerintah tersebut, yang kemudian ditarik oleh Menhukham, Publik dikagetkan dengan terungkapnya Susunan Tim Penyusun Draft RUU Tipikor tersebut. Tim Penyusun Draft RUU Tipikor ini ternyata terdiri dari para akademisi dan pengacara, yang jika dilihat dari sisi latar belakang mereka, keberpihakan pada pemberantasan korupsi para anggota Tim ini sangat patut dipertanyakan dan menjadi TANDA TANYA bagi publik.

Tim ini dipimpin oleh seorang Profesor Ahli Hukum Pidana, Prof Andi Hamzah, yang telah berusia lanjut, 77 tahun. Seorang mantan jaksa dan guru besar, yang acapkali menjadi saksi kasus-kasus korupsi. Dan Anggota Tim ini terdapat nama-nama populer seperti Indriyanto Seno Adjie, Oka Mahendra, Muhammad Yusuf, dan I Ketut Sudiharsa.

Dari catatan monitoring PATTIRO, setidaknya terdapat tiga orang dalam Tim Penyusun Draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki latar belakang dan sikap yang bertentangan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi.

• Prof. Andi Hamzah, adalah saksi ahli dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 di Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa korupsi bukanlah extra-ordinary crime, melainkan kejahatan biasa yang sama dengan pencurian.
• Indriyanto Seno Adjie, adalah kuasa hukum seluruh hakim agung saat uji materi pembatalan sebagian kewenangan UU Komisi Yudisial di tahun 2006, pengacara dari dua penegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam (seperti yang dinyatakan Susno Duaji didepan Rapat Pansus Century, 5 Juni 2009), dan juga penasehat hukum Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helicopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia.

Masyarakat sipil pernah menolak keberadaannya sebagai anggota Panitia Seleksi untuk anggota Komisi Yudisial disebabkan conflict of interest. KPK juga mengajukan penolakan terkait conflict of interest kepada Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Prof. Indriyanto Seno Adji sebagai ahli dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Guru Besar Universitas Krisnadwipayana dan juga Guru Besar Hukum Pidana ini berpendapat, dalam persidangan judicial review Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 30 disahkan.

• I Ktut Sudiharsa, adalah wakil ketua dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipecat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2010, karena telah terbukti melindungi Anggodo Widjojo dan Anggoro Widjojo tanpa memberitahu anggota LPSK yang lain dan tanpa melalui syarat administrasi, sehingga dinilai melanggar kode etik serta mencemarkan martabat, reputasi, dan kemandirian LPSK.

Dengan mencermati Latar Belakang dari para anggota Tim Penyusun Draft RUU Tipikor Usulan Pemerintah ini, PATTIRO menyatakan:

1. Pemerintah tidak akan mampu dan kembali akan gagal mengeluarkan sebuah Draft RUU Pemberantasan Tipikor yang mendukung penguatan kewenangan KPK, selaras dengan UNCAC (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi), dan menjalankan agenda nasional pemberantasan korupsi, apabila Tim Penyusun Draft RUU Tipikor tersebut tidak ber-Latar Belakang, Sikap, dan Visi yang sama dengan tujuan tersebut.

2. Pemerintah mesti membentuk sebuah Tim Penyusun Draft RUU yang berasal dari kalangan Independen, yang tidak memiliki Latar Belakang konflik kepentingan terhadap pemberantasan korupsi.

Jakarta, 5 April 2011.

Kontak Media:
Iskandar Saharudin : Advocacy Specialist.
(iskandar_pattiro@yahoo.co.id).
Facebook : iskandar.saha.

————————————————————————————————

Tepuk Tangan Riuh Rendah untuk Doktor Abraham Samad (kilas balik)


Abraham-Samad-6

Proses pemilihan pimpinan KPK. Dr Abraham Samad urutan 1 (detikfoto)

Ketua KPK Abraham Samad (AS) kini resmi menjadi tersangka, khususnya kasus pemalsuan dokumen. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulselbar telah resmi mengumumkannya menyusul kemenangan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah yang dipimpin AS.

Apakah itu merupakan bagian dari kriminalisasi pimpinan KPK tentu publik bisa menilainya sendiri. Sebab, selain kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, KK dan paspor atas nama Feriyani Lim, AS juga tengah diincar dalam kasus penerimaan hadiah (gratifikasi) berupa senjata api dari mantan Kabareskrim Suhardi Alius, kasus dendam karena gagal menjadi cawapresnya Jokowi, dan foto mesra dengan AS dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira.

Dengan antrian kasus itu hampir dipastikan membuat AS harus bersiap mengungsi di rumah empuk jabatannya ke penjara di kemudian hari.

Sambil menunggu nasib tragis AS, saya mengajak kawan sekalian untuk melihat kebelakangan, dimana seorang Abraham Samad yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi Ketua KPK. Ia menggantikan Ketua KPK sebelumnya, Busyro Muqoddas.

Meski lolos menjadi calon pimpinan KPK tak ada yang melihat AS bakal lolos. Apalagi saingannya ketika itu nama-nama besar dipentas nasional seperti Bambang Widjoyanto, Yunus Hussain, Adnan Pandupraja dan Abdullah Hemahua.

Nyatanya, dalam pemilihan empat dari delapan nama calon pimpinan KPK, nama Samad langsung menyodok meraih 55 suara sama dengan Bambang Widjoyanto, diikuti Adnan Pandupraja 51 suara, Zulkarnaen 37 suara, Yunus Hussain 20 suara, Aryanto Sutadi 3 suara, Abdullah Hemahua 2 suara dan Handoyo tanpa suara.

Dengan demikian, Samad, Bambang, Adnan, dan Zulkarnaen terpilih sebagai ketua KPK. Tersingkirnya Yunus Hussain (mantan Kepala PPATK) dan Abdullah Hemahua (Penasehat KPK) menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan para wakil rakyat di Komisi III DPR. Padahal ketika itu, Hussein merupakan jago partai pemenang pemilu, Partai Demokrat.

Lupakan Hussein dan Hemahua, dalam pemilihan Ketua KPK, AS kembali membuat kejutan. Ketika itu nama paling dijagokan menang adalah Bambang Widjojanto dan Busyiro Muqqodas. Nyatanya, Samad menang mutlak.

Pada pemilihan di Komisi III DPR RI, Jumat 2 Desember 2011 sore, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, ini memperoleh 43 suara (76,78 persen) diikuti Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan banyaknya dukungan ke Bambang Widjojanto dalam pemilihan Capim KPK tidak sebanding saat pemilihan Ketua KPK. “Saya merasa heran, mengapa bedanya luar biasa antara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Padahal waktu pemilihan Capim KPK keduanya imbang,” katanya Martin seperti dikutip Inilah.com, ketika itu.

Politisi senior PDIP AP Batubara mengungkapkan bahwa ketika itu, BW menjadi salah satu calon ketua KPK yang dihindari untuk dipilih menjadi ketua. Sebab BW sudah menyatakan berani mati seperti Munir dalam memberantas korupsi, dan berjanji akan mengusut kasus Century. Presiden SBY pun menggalang para pimpinan partai Setgab untuk tak memilih BW.

Sedang Busyro tak diinginkan lagi para wakil rakyat untuk dipilih lagi menjadi Ketua KPK. Selama Busyro menjadi Ketua KPK, skandal Bank Century tidak diusut tuntas meski paripurna DPR sudah merekomendasikan bahwa kasus baiout bank ‘abal-abal’ yang merugikan uang negara Rp 6,7 miliar itu melanggar hukum. Busyro malah seolah mengalihkan isu dengan menyebut anggota DPR hidup mewah dan hedonisme. Nama Busyiro pun ketika itu diplesetkan menjadi Busyet.

“Apakah Bapak dan Ibu anggota Komisi III menyetujui terpilihnya Doktor Abraham Samad sebagai ketua baru KPK?” tanya Ketua Komisi III ketika itu Benny K Harman. Anggota Komisi III menjawab setuju dengan disertai tepuk tangan riuh rendah. Abraham Samad dan kawan-kawan resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.

Sejak itu, orang mencari-cari latar belakang seorang Abraham Samad. Abraham Samad adalah putra dari pasangan almarhum Andi Samad (purnawirawan perwira menengah TNI) dan Siti Maryam yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 Nopember 1966.

Masa kecilnya hingga dewasa sebagian besar dijalaninya di kota kelahirannya. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga SMA di sebuah lembaga pendidikan swasta yang lokasinya tidak jauh dari asrama tentara, tempat demisili keluarganya.

Ia kemudian melanjutkan kuliah mulai dari program sarjana hingga doktor di Universitas Hasanuddin, Makassar. Selama masa kuliah, ia menjadi aktivis kampus, antara lain pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum serta Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ia mengambil doktor bidang hukum pidana dari Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Di kota kelahirannya, Abraham Samad dikenal sebagai aktivis antikorupsi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Ketika masih aktif di LBH, Abraham menikah dengan Indriani Kartika, yang juga alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar. Indriani Kartika yang dinikahinya adalah putri Brigjen (Purn) Juritno, mantan Bupati Mamuju, saat masih bergabung dengan Sulawesi Selatan.

Kegiatan Abraham Samad sebelum terpilih menjadi ketua KPK adalah praktisi hukum yang berkantor di Makassar. Ia benyak melakukan kegiatan pembelaan kepada masyarakat maupun membongkar kasus korupsi di Makassar. Menurut Indriani, suaminya sudah lebih dari 10 tahun sebagai penggiat antikorupsi.

Namum, menurut ICW ketika itu, Abraham Samad belum pernah menunjukkan kinerja gemilang dengan organisasi bentukannya itu.

Jika kemudian banyak pihak ramai-ramai menyudutkan bahkan mengkriminalkan Samad, kenapa dulu memberinya kejutan pada masyarakat?

Ini Gugatan Pra Peradilan yang Diterima dan Ditolak Hakim Sarpin


HASIL GUGATAN PRAPERADILAN
YANG DITERIMA HAKIM SARPIN
* Sebagai tersangka KPK Jabatan BG Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia (Karobinkar) Mabes Polri
* Karobinkar adalah jabatan administratif golongan II. Tidak termasuk penyelenggara negara karena bukan eselon I
* Karobinkar bukan jabatan penegak hukum.
* KPK klaim punya dua alat bukti, tapi bukti tidak diajukan KPK sehingga argument tak kuat
* Kualifikasi perhatian masyarakat tidak terpenuhi. Setelah menjadi calon tunggal Kapolri baru menjadi perhatian masyarakat.
* Surat perintah penyidikan Budi Gunawan tidak dikaitkan dengan kerugian negara Rp 1 miliar yang menjadi kewenangan KPK. Akan tetapi penyalahgunaan wewenang.
* Karena itu sprindik tanggal 12 Januari 2015 soal penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

YANG DITOLAK SARPIN
* Mengharuskan seluruh berkas BG termasuk laporan hasil analisis diserahkan kepada penyidik asal dalam hal ini Polri.
‎* Menolak permintaan ganti kerugian satu juta rupiah yang diajukan oleh kubu Budi Gunawan.
* Menolak keberatan KPK bahwa penetapan tersangka tak bisa dipraperadilkan. Menurutnya, proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Sedangkan proses penyidikan adalah bagian dari yang boleh diperiksa pada praperadilan.

KESIMPULAN BG MENANG, KPK (SEMENTARA KEOK)

Lihat Juga Semua Tertuju Pada Hakim Sarpin

Jadi Siapa Pihak Ketiga Yang Meneror Penyidik KPK-Polri?


terorAnggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie, mengaku prihatin dengan teror yang diterima sejumlah penyidik aktif KPK. Bahkan, kata Jimly, dua penyidik aktif KPK batal bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan karena mendapatkan ancaman.

“Kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir,” ujar Jimly di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).

Jimly mengatakan, kedatangan Tim Independen ke KPK salah satunya membahas mengenai ancaman-ancaman yang diterima sejumlah pegawai KPK. Sejak terjadi konflik antara KPK dan Polri, kata Jimly, pegawai KPK merasa terancam dengan berbagai teror yang dilayangkan melalui telepon dan pesan singkat itu.

“Rupanya ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini, termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini menjadi concern,” kata Jimly.

Beberapa jam setelah pernyataan Tim Independen atau Tim Sembilan muncul, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan bahwa peneror itu bukan berasal dari anggotanya. “Saya sudah cek ke Kabareskim kemarin, ternyata teror bukan dari anggota kita,” kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut dia, dugaan teror tersebut sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengadu domba KPK dan Polri. Ia mengaku kepolisian juga kerap mendapat teror serupa. “Paling kita abaikan. Ini sering dimanfaatkan oleh orang tertentu,” imbuh dia.

Jadi siapa yang meneror penyidik KPK dan Polri? Siapa yang dimaksud pihak ketiga? Publik tampaknya tak gampang dibohongi. Perbedaan cara menanggapi teror saja sebenarnya sudah menjawab pertanyaan itu.

Betapa tidak, jika penyidik KPK heboh karena diteror, penyidik polisi yang mengaku diteror kok tenang-tenang saja. Apakah karena penyidik Polri dengan pihak ketiga yang dimaksud sudah saling kenal? Atau apakah karena mereka sama-sama memiliki pistol? Atau bisa saja KPK yang berlebihan dalam menanggapi teror?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa KPK tengah menangani adanya kemungkinan teror tersebut. Namun, ia belum dapat mengungkapkan apa materi yang diselidiki dan sudah sejauh mana penanganan teror tersebut.

Menurut Bambang, penanganan ancaman yang datang dari luar lingkup KPK harus dilakukan secara hati-hati. Bambang enggan menuding pihak mana saja yang diduga melakukan teror ke sejumlah pegawai KPK tersebut. KPK, lanjut dia, tidak ingin terburu-buru menyimpulkan orang-orang di balik teror maupun alasan mereka melakukan ancaman tersebut.

Memang tak mudah disimpulkan. Dan mungkin takkan pernah terungkapkan pihak ketiga yang dimaksud.

Yang kini ditunggu masyarakat apakah pra peradilan kasus Budi Gunawan yang kini memasuki persidangan akan diloloskan hakim atau tidak? Jika diloloskan apakah Budi Gunawan akan tetap menjadi Kapolri? Lalu jika gagal apakah pihak BG ikhlas menerimanya?

KRONOLOGI SIDANG DAN JADWAL PRA PERADILAN
* SENIN, 2/2: Sidang ditunda karena pihak KPK tidak datang. KPK berasal tak datang karena pihak BG ubah pasal gugatan
* SENIN, 9/2: Sidang kembali digelar. Hakim Sarpin Rizaldi beri waktu dua hari untuk kubu BG tunjukkan bukti dan saksi, dan dua hari kubu KPK berikan bukti.
* SELASA, 10/2: Kuasa hukum BG putar rekaman jumpa pers penetapan BG, hadirkan saksi fakta dan keterangan PLT PDIP Hasto Krustiyanto terkait penatapan BG tersangka sebagai balas dendam Abraham Samad.
* RABU, 11/2: Kuasa hukum BG kembali putar ulang video rekaman penetepan BG sebagai tersangka plus pengajuan para saksi ahli.
* KAMIS 12/2, Jumat 13/2: Giliran kuasa hukum KPK hadirkan saksi.