Megawati Terlalu Percaya Diri (1)


megawati

Jokowi cium tangan Megawati saat menjadi Gubernur DKI (foto Tribunnews.com)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menujukkan powerfullnya selama Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali. Bukan hanya tak punya pesaing di partai yang dikuasainya selama 16 tahun terhitung sejak 1999, ia juga menunjukkan punya kekuasaan lebih dari seorang Presiden.

Sebab kebetulan, presiden saat ini yakni Joko Widodo adalah kader PDIP yang ia calonkan dan sukses. Biarpun sudah menjadi Presiden atau orang nomor satu di Indonesia, bagi Megawati, Jokowi tetap petugas partai. Hal itu berlaku bagi kader PDIP yang berada di jajaran eksekutif dan legislatif.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4) seperti dikutip Kompas.com.

Pernyataan Megawati pun kian menguatkan “perlakuannya” kepada Jokowi saat hadir dalam kongres tersebut. Yakni panitia Kongres sengaja tak mengundang Presiden. Jokowi datang hanya sebagai kader partai. Dengan demikian, tak ada sambutan Jokowi karena dia datang di acara itu bukan sebagai pejabat Negara. Di arena Kongres, Jokowi pun tak diperlakukan sebagai presiden sebagaimana aturan protokol kenegaraan.

Apa yang terjadi di arena Kongres PDIP itu pun seolah menjadi pembenar bahwa sekarang ini ada kekuasaan lain, bahkan lebih berkuasa dibanding lembaga presiden. Kasus kemenangan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan dan rentetannya telah memberikan sinyal kekuatan itu. Bisa dibayangkan jika seorang presidennya saja tak berdaya di hadapan “kekuasaan” Megawati, bagaimana dengan para pembantunya.

Sikap manusiawi Jusuf Kalla yang cenderung membela habis-habisan kasus Budi Gunawan sebagai gambarannya. JK seperti tahu betul bahwa “posisinya” lebih aman mendukung pecalonan BG menjadi Kapolri atau Wakapolri dibanding mengikuti aspirasi publik yang menentangnya. Padahal seharusnya ia ikut menguatkan Jokowi yang berada di tengah-tengah antara publik dan kekuasaan PDIP dalam kasus BG tersebut.

Powefull lainnya Megawati juga ditunjukkan, masih dalam pidato yang sama, yang menggambar dirinya seolah seperti seorang Presiden karena memiliki kader loyal dari Sabang sampai Marauke. “Kalau saya ini seperti presiden, karena anak buah saya banyak, dan itu sampai di tingkat ranting, kalau pemerintah sampai di RT saya punya anak ranting mungkin di bawahnya,” papar Megawati.

Presiden Ke-5 Indonesia itu juga mengaku seluruh kader- PDIP sangat patuh kepadanya, bahkan menurutnya kader PDIP lebih patuh ketimbang rakyat Indonesia. “Kalau saya minta bergerak semua bergerak,” imbuh Ketua Umum PDIP yang kini berusia 68 tahun itu.

Tentu Megawati tak akan membuat pidato seperti itu jika presidennya dari partai lain, bukan Jokowi, petugas partai PDIP. Memang mestinya Megawati tak pantas memperlakukan Jokowi yang kini menjadi Presiden Indonesia. Semua orang ini agar lembaga kepresidenan dihormati.

Bukankah selain (kebetulan) sebagai Ketua Umum sebuah partai, Megawati juga seorang rakyat Indonesia? (bersambung)

Lanjutan: Megawati Terlalu Percaya Diri (2)

PDIP Surabaya Nekat Tak Dukung Risma Sebagai Walikota Lagi


risma

Risma diantara kader elit PDIP (JPNN)

Kader PDI-P Surabaya sepakat mengusung kader sendiri dalam pilwali akhir Desember nanti. Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mendapat dukungan penuh untuk menjadi calon walikota menggantikan Tri Rismaharini.

Dalam rapat kerja cabang PDI-P Surabaya, Minggu (15/3) kemarin, wakil Risma tersebut mendapat dukungan 31 Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk maju menjadi calon walikota.

“Tidak ada satupun PAC yang mengusulkan nama Risma. Mereka menganggap Risma bukan kader PDI-P,” kata Ketua Rakercab PDI-P Surabaya, Budi Leksono, Senin (16/3).

Budi mengatakan, kader PDI-P Surabaya merasa kecewa kepada Risma. Risma dianggap tidak memiliki komunikasi yang baik dan dianggap tidak berterimakasih kepada partai yang mengusungnya menjadi walikota Surabaya 2010-2015.

“Risma juga dipastikan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota partai karena bukan kader PDI-P,” ungkapnya seperti dikutip Kompas.com.

Usulan dari PAC itu kata Budi akan kita bawa ke DPP PDI-P untuk diusulkan. Kata dia, akan ada nama-nama yang diusulkan dalam penjaringan, tapi yang pasti tidak ada nama Risma yang diusulkan oleh PDI-P Surabaya.

Whisnu Sakti Buana sendiri adalah wakil Walikota Surabaya menggantikan Bambang Dwi Hartono. Dia kembali terpilih menjadi Ketua DPC PDI-P Surabaya pada konferensi cabang PDI-P Surabaya pada 9 Maret lalu.

Sebelumnya, Wishnu Buana Sakti mengatakan bahwa pihaknya mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan kembali Risma. Menurut Wishnu, keputusan itu sesuai dengan rekomendasi dan penetapan DPP PDIP.

“Mekanisme sudah diatur dalam Surat Keputusan 031-A/TAP/DPP/V/2011 DPP PDIP tentang pedoman pelaksanana penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota serta provinsi,” ungkapnya.

Mega sendiri jauh hari memang masih menginginkan Risma maju lagi. Namun melihat kenyataan yang berkembang di PDIP Surabaya, sikap terakhir Mega kini ditunggu publik. Sebab, hal itu akan berpengaruh bagi suara PDIP sendiri di Surabaya dan sekitarnya.

Sebab, tanpa PDIP, partai yang akan mengusungnya sudah antre. Partai Gerinda merupakan partai terakhir yang menyatakan minatnya mendukung Risma. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi, selama menjadi kepala daerah, kinerja Risma sudah teruji dan berhasil menjadikan kota lebih baik.

“Bagi kami, Risma itu aset Surabaya. Dia sangat kompeten. Jika PDIP tidak mau mengusungnya, kami yang akan mengusungnya,” ujar dia, Jumat 5 September 2014 lalu. PKS dan PAN Surabaya, sudah terlebih dahulu menyatakan siap mengusung Risma.

Risma sendiri mengaku siap ‘melepas’ jabatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika kembali maju dalam pilwali 2015. “Saya mengerti aturannya kok dari dulu dan memang harus diikuti,” katanya pada wartawan.

Seperti yang tertuang dalam revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yang berbunyi: ‘Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon’.

Namun untuk kepastian mencalonkan lagi sebagai wali kota, Risma masih belum mengungkapkan sikap. Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengaku masih menunggu sikap dan reaksi warga Kota Surabaya, apakah masih menghendakinya lagi atau tidak.

“Nanti melihat warga seperti apa, mau maju lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau tentang aturan mundur itu saya sudah tahu lama,” ungkap Risma.

Risma menang menjadi Walikota Surabaya berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono. Kemenangan terakhir melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat itu Pasangan Risma-Bambang meraih 367.472 (40.9 persen), diikuti Arif Afandi-Adies Kadir 327.834 suara (36 persen), Fandi Utomo-Yulius Bustani 105.736 (11,8 persen), BF Sutadi-Mazlan Mansyur 52.718 suara (5,9 persen), dan Fitra-Naen 45.459 suara (5 persen).
YANG DUKUNG RISMA MAJU LAGI SEBULAN TERAKHIR
* 17 FABRUARI 2015: Dukungan Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Effendi Choirie,
* 4 MARET 2015: Chairul Tanjung saat pemberikan gelar doktor Honoris causa pada Rismaharini di ITS.
* 12 MARET 2015: Mendagri Tjahjo Kumulo saat berikan penghargaan Inovasi manajemen

BAKAL CALON WALIKOTA SURABAYA
1 Tri Rismaharini (calon petahana, perkiraan PAN, PKS, Gerindra)
2 Adies Kadir (anggota DPR, Partai Golkar)
3. Wisnu Sakti Buana (wakil walikota, PDIP)
4. Indah Kurnia (PDIP)
5. Arzetti Bilbina Huzaimi Setiawan (PKB)
6. Sukoto pimpinan Harian Memorandum (belum jelas).
7. Dhimam Abror, Ketua KONI Jawa Timur (belum jelas)
8. Budi Sugiaharto. Fotograper (belum jelas)

Lucu Juga Ya, PDIP Terseret Wacana Projo Jadi Parpol


puan

Jika Puan bilang Jokowi masih petugas partai, Presidennya siapa dong? (Gressnews)

Wacana pembentukan partai baru untuk mendukung Jokowi dalam pemilu 2019 kian menguat. PDIP sebagai pendukung utama Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 pun mulai terpancing.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, wacana pembentukan partai baru untuk Presiden Joko Widodo oleh ormas Projo terlalu terburu-buru. Dia mencurigai, pembentukan partai tersebut sebagai proyek besar untuk memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

“Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDI-P mendikte Jokowi,” kata Hasto dalam keterangan pers, Selasa (3/2) siang.

Hasto mengatakan, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan hingga jabatan Jokowi bersama Jusuf Kalla berakhir pada 2019. Selama ini, tegas dia, PDI-P tidak pernah sekali pun berupaya
menekan Jokowi.

“Mereka yang mengkritik bahwa PDI-P menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes,” ucapnya.

Dia menambahkan, figur seperti Jokowi atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDI-P melalui pilkada. Uniknya, kata dia, Jokowi jadi figur
yang berlanjut ke pilpres.

Sementara itu politikus PDIP Eva Kusuma Sundari merasa yakin jika wacana Ormas Pro Jokowi atau Projo jadi parpol tidak akan membuat Presiden Jokowi pindah haluan dari PDIP. Apalagi, dalam menjalankan pemerintahannya kini, Jokowi masih membutuhkan dukungan PDIP.

Menurut Eva, sampai saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan manuver Projo yang ingin jadi partai politik. Sebab, Projo merupakan pendukung Jokowi di luar parlemen. Sementara presiden butuh dukungan
politik di parlemen.

“Projo pendukung Jokowi tapi di luar parlemen. Jokowi butuh dukungan parlemen dan untuk itu akan mempertahankan PDIP,” kata Eva.

Sedang politisi PDIP Komarudin Watubun tak mau ambil pusing dengan wacana ini. “PDIP mendukung Jokowi dengan setia, tidak ada urusan hiruk pikuk itu (kabar Projo akan jadi partai politik). Tidak ada urusan Projo dengan PDIP, silakan mau bikin partai,” tukasnya.

Puan Lucu

Nah diantara komentar para politisi PDIP tentang wacana Projo Jadi Partai, komentar paling lucu justru dari Puan Maharani.

“Itu kan hak politik semua warga negara. Asal ada orangnya, ada nama parpolnya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja semua orang mau bangun parpol,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tidak mempermasalahkan jika nantinya Jokowi bersedia diusung oleh Projo pada pemilu mendatang. Demikian pula jika Jokowi bersedia dicalonkan sebagai presiden oleh partai selain PDI-P.

Namun, Puan mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya berhasil menjadi presiden karena diusung oleh PDI-P. Oleh karena itu, secara etika politik, Jokowi masih menjadi bagian dari partai berlambang banteng tersebut. “PDI-P bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDI-P,” ucap Puan.

Bukankah komentar itu lucu? Secara, Puan ini sekarang posisinya sebagai menteri di bawah presiden. Komentar seperti itu hanya mengecilkan posisi Presiden, yang dipilih rakyat bukan PDIP. Partai itu hanya mencalonkan, kalau rakyat tak mau memilihnya apa bisa menang Jokowi?

Dalam sistem ketatanegaraan juga ditegaskan bahwa setelah menjadi presiden, seorang anggota Parpol harus lepas jabatannya dari partai. Ia bukan lagi petugas partai. Jika Jokowi petugas partai siapa dong presidennya? Megawati? Jelas rakyat tak rela.

Projo sendiri mengaku sudah siap jika memang harus pindah status dari Ormas menjadi partai politik. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Solo, Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap
berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki.

Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina Projo, Presiden Joko Widodo. “Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah,” kata Sugeng.

TENTANG SIMPATISAN PROJO
* 21 Desember 2013: Projo lahir sebagai kader dan simpatisan PDI Perjuangan pendukung Jokowi mencadi Presiden RI. Sempat bernama PDI Perjuangan Projo.
* 12 Maret 2014: rembug nasional di Depok mereka kembali dikukuhkan sebagai simpatisan pendukung Jokowi.
* 23 Agustus 2014: Kongres I Projo di Jakarta sepakat berubah menjadi ormas. Menurut Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi keputusan itu telah memperoleh restu Jokowi sebagai presiden terpilih.
17 Nopember 2014: Projo Se Jawa Tengah dilantik di KarangAnyar, Jawa Tengah.
30 Januari 2015: Muncul pernyataan Projo Sumut dukung kebijakan Jokowi, terutama terkait polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan.
1 Februari 2015: Muncul wacana Projo siap menjadi Parpol jika PDIP kurang sreg dengan langkah yang diambil Jokowi.

Untuk Megawati Dkk, Sekarang Jokowi Bukan Petugas Partai


jok

Jokowi dulu petugas partai, sekarang Presiden. Semua harus menghormati dong…

Dalam dua acara di hari Kamis (29/1) terungkap fakta yang perlu diluruskan terkait kehidupan ketatanegaraan. Yakni soal posisi Jokowi sebagai seorang presiden, bukan lagi petugas partai. Dengan demikian, setiap membuat keputusan pun Jokowi harus melakukannya di Istana bukan di jalan Teuku Umar, rumah Megawati Soekarnoputri.

Tentang petugas partai diungkapkan peneliti Center Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?’ di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Philips mengatakan, ketika Jokowi dicalonkan PDI Perjuangan sebagai presiden, saat itu statusnya memang masih merupakan petugas partai. Akan tetapi, status mantan Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya telah berubah, ketika rakyat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin
negara.

“Dalam konteks pencalonan, benar bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Tapi setelah terpilih dalam bangungan sistem presidensial itu sudah tidak ada (istilah petugas partai), karena kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden,” kata dia seperti dikutip Kompas.com.

Ia mengatakan, Jokowi dalam kampanye politiknya pernah berjanji bahwa kabinet yang akan mengisi pemerintahannya bukanlah kabinet bagi-bagi jatah. Jokowi pun berjanj bahwa orang-orang profesional lah yang akan mengisi kabinet tersebut nantinya.

“Namun kenyataanya, orang-orang yang mengisi kursi menteri itu jauh lebih banyak dari kalangan partai politik,” ujarnya.

Intervensi parpol pendukung Jokowi tak hanya terlihat pada saat pemilihan siapa saja yang akan duduk di kursi menteri, tetapi juga dalam hal pemilihan jaksa agung dan kapolri. Jaksa Agung saat ini diduduki oleh HM Prasetyo yang merupakan politisi Partai Nasdem.

Sementara, dalam penunjukkan kapolri rakyat kembali mendapat kekecewaan setelah Jokowi menunjuk Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai calon tunggal. Budi diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Jokowi ini adalah orang yang membawahi kapolri dan kabinet, karena kekuasaan eksekutif sepenuhnya di tangan presiden. Presiden memiliki hak prerogratif untuk menentukan siapapun, sehingga tidak relevan lagi apabila Jokowi menjadi petugas partai,” tegasnya.

Jangan di Teuku Umar
Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA merilis hasil survei 100 hari kinerja Jokowi-JK. Dalam riset kualitatif publik meminta Jokowi tegas dan tak terpengaruh kepentingan politik orang lain.

“Publik berharap Jokowi independen dan tanpa intervensi dalam membuat keputusan politik. Sebagai kepala negara Jokowi harus yakin people power yang berdiri di belakangnya sehingga bisa lebih percaya sebagai panglima,” ujar peneliti Senior LSI Dennya JA Adjie Alfaraby dalam diskusi hasil survei 100 hari kinerja Jokowi-JK.

Bahkan dalam hasil diskusi FGD ada penyataan yang mengelitik. Selama ini keputusan politik penting harus diputuskan di istana. “Bukan malah di Teuku Umar,” sindir Adjie.

Adjie mengatakan bahwa kekuatan Jokowi adalah kepercayaan publik. Sehingga Jokowi tidak boleh mengkhianati kepercayaan publik. “Terutama untuk kebijakan dan penempatan personil dalam rangka
pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tuturnya.

Jokowi harus bisa menempatkan MK dan KPK sebagai dua lembaga untuk politik sehat. Sebagai kepala negara dan pemerintah ia harus bisa menentukan kualitas kedua pimpinan kembaga tersebut.

“Jokowi diharapkan publik memperkuat dirinya tak hanya tergantung pada partai politik tertentu,” tutupnya.

Karena terbelenggu tarik menarik dengan Parpol, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi turun drastis. Selama 100 hari, misalnya, pemerintah telah mendapatkan tiga rapor merah dan dua rapor biru.

Rapor merah yang dimaksud adalah tingginya tingkat ketidakpuasan publik ketimbang kepuasan publik itu sendiri. Sedangkan rapor biru adalah tingginya kepuasan masyarakat ketimbang ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah saat ini.

Rapor merah Jokowi terletak pada bidang Hukum, sebanyak 53,11% masyarakat menilai tidak puas, hanya 40,11% masyarakat yang menilai puas. Di bidang Ekonomi, 48,71% masyarakat menyatakan tidak puas dan 47,29% menilai puas. Kemudian di bidang Politik, 49,72% masyarakat merasa tidak puas, dan 45,30% masyarakat puas.

Sementara untuk rapor biru Jokowi terdapat pada bidang Sosial, 53,86% masyarakat puas, dan 40,12% masyarakat tak puas. Bidang keamanan, 57,40% masyarakat menilai puas, dan 33,14% masyarakat tak puas.

“Jokowi-JK kehilangan momentum tingkat kepuasan masyarakat, yang artinya kehilangan momentum perubahan 100 hari pertamanya,” ujar Adjie.

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK DI 100 HARI JOKOWI
Bidang Hukum: 53,11 persen tidak puas, 40,11 persen puas.
Bidang Ekonomi: 48,71 persen tidak puas 47,29 persen puas.
Bidang Politik: 49,72 persen tidak puas 45,30 persen puas.
Bidang Sosial: 40,12 persen tidak puas 53,86 persen puas.
Bidang Keamanan: 33,14 persen tidak puas 57,40 persen puas.

Hasil survei LSI

Terus-Terusan Kritik Jokowi, Effendi Simbolon Malah Dibela, Ada Apa?


effendi

Jokowi dan Effendi Simbolon saat kampanye

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon seperti tak bosan-bosannya mengritik Presiden Jokowi-JK yang notabene dicalonkan partainya sendiri. Tak tanggung-tanggung ia melakukannya dalam tiga hari terakhir ini di tempat berbeda. Bahkan bisa lebih karena tak ada yang berniat mencegahnya.

Katanya, jika ingin menjatuhkan Jokowi-JK, sekarang adalah saatnya. “Karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh,” katanya di Universitas Paramadina, Senin (26/1).

Kritik serupa ia ulang sehari kemudian di gedung DPR, Selasa (27/1) malam. Ia menyebut Jokoei mengelola negara seperti mengelola LSM. “Sekali lagi saya mengingatkan, Mas Jokowi hati-hati njenengan. Saya nggak menuduh lho, potensi yang dipakai lawan (untuk menjatuhkan) besar sekali,” katanya.

Dan kemarin Rabu (28/1) di ruang representasi Perpustakaan MPR, komplek Parlemen, Effendi menyebut mantan gubernur DKI itu tidak suka baca “buku”. “Kalau buku ini diterima langsung oleh Presiden, paling dia hanya akan baca judulnya saja,” ucap Effendi.

Kritik Surya Paloh

Dalam tiga kali kritikan itu, ia sempat menyinggung Seskab Andi Widjajanto yang dianggapnya pengkhianat dan bau kencur. Juga Surya Paloh yang dianggap tak tahu diri, karena pengaruhnya jauh lebih besar dibanding perolehan suara partainya yang hanya 6 persen. “Bukan cengkeraman PDIP. Lebih banyak Paloh. Cuma suara 6 persen, tapi andilnya segitu,” ucap Effendi

Yang dimaksud Effendi adalah jatah menteri Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh sebanyak tiga orang, plus Jaksa Agung yakni Menkopolhukam Tedjo Edhy, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pertanahan dan Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Jatah kursi setingkat menteri Nadem dengan demikian sama dengan PDIP, penyokong utama pemerintahan Jokowi, yang memperoleh sekitar 26 persen suara dalam pillpres wakil rakyat.

Kritikan terhadap Surya Paloh sempat dibantah Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella. Rio enggan menebak maksud di belakang pernyataan Effendi. “Saya tidak mengerti maksud Effendi. Mungkin hanya perasaan Effendi saja. Mungkin Jokowi sudah lama tidak menegur dia. Kalau ditegur pasti memahami,” ucap politikus asal Bengkulu ini.

Sesama anggota DPR dari PDIP, Charles Honoris, pun menyebut rekannya itu sedang berhalusinasi. “Pernyataan Effendi Simbolon tidak mewakili sikap PDI Perjuangan. Itu pernyataan pribadi beliau. Mungkin Pak Effendi lagi halusinasi waktu bicara itu,” kata, Charles Honoris, seperti dikutip Tribunnews, Selasa (27/1).

Effendi Simbolon adalah pendukung utama Jokowi dalam Pilpres lalu. Ia masuk dalam tim sukses Jokowi-JK. Indobarometer pun menyebut sebagai salah satu calon menteri ESDM, yang kini dijabat Sudirman Said. Entah mengapa, ia gagal menjadi menteri di cabinet Jokowi-JK.

Ketika ia menolak rencana kenaikan harga BBM bersama politisi partai PDIP lainnya, Rieke Dyah Pitaloka, orang pun Effendi dan juga Rieke tengah kecewa karena tak terpilih menjadi menteri. “Tapi anehnya, ketika Jokowi menurunkan harga BBM hingga dua kali, kenapa ia masih keras kepada Jokowi?” ucap Honoris.

Tak kalah anehnya, tak ada sanksi tegas terhadap apa yang dilakukan politisi yang pernah menjadi calon Gubernur Sumatera Utara itu. Padahal apa yang dilakukan Effendi berlawanan dengan himbauan Megawati agar semua elite PDIP mendukung kebijakan Jokowi-JK.

Dan terhadap Mega, Effendi pun terkesan justru membelanya mati-matian. Ia misalnya membantah bahwa PDI Perjuangan tengah berupaya melemahkan KPK sekaligus melindungi sang ketua dari jeratan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, Megawati tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi kebijakan terkait BLBI. Keputusan yang diambil Megawati, kata dia, merupakan lanjutan dari proses yang telah berjalan sejak rezim Orde Baru.

“Kedudukan Megawati saat itu adalah mandataris dari MPR. Proses BLBI itu proses lanjutan, sehingga sebagai mandataris, itu beliau hanya melanjutkan. Jadi kita tidak berpikir ada sesuatu yang salah dari situ,” ujarnya.

Malah Dibela

Lucunya, apa yang dilakukan Effendi tersebut justru banyak dipuji oleh kalangan dalam PDIP sendiri. Menurut politisi Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, pernyataan Effendi Simbolon tersebut adalah kritikan kepada pemerintah untuk berbuat lebih baik lagi.

“Mungkin ini harus ditempatkan dengan proposional. Kritikan ini harus dipelihara dan diberi ruang. Karena, dalam demokrasi yang sehat kritik diperlukan,” kata Hendrawan seperti dikutip Okezone.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira. Ia menilai tak ada yang salah pada kritikan Effendi Simbolon kepada Presiden Joko Widodo. Ia justru menilai cibiran pedas adalah gaya Effendi menyampaikan rasa sayangnya ke Jokowi.

“Kalau kita lihat dari konteksnya apa yang disampaikan Pak Effendi itu soal gaya, tapi dia menyayangi Pak Jokowi,” kata Andreas usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Rabu (28/1).

Pembelaan kalangan dalam PDIP terhadap Effendi imbolon kian menguatkan dugaan bahwa apa yang dilakukannya mendapat resti dari pimpinan partai. Publik pun jadi menduga, selain BLBI, muaranya adalah pada polemik calon Kapolri Budi Gunawan (BG).

Kepala Lemdiklat Polri itu adalah orang dekat Megawati dan berharap bisa menjadi Kapolri. Ternyata, di luar dugaan dapat hambatan dari KPK dengan status tersangkanya. Megawati berharap Jokowi mau mengabaikan KPK, apalagi pencalonan BG mendapat dukungan mutlak dari DPR.

Nyatanya Jokowi malah menunda pelantikan BG. Belakangan Jokowi juga malah membentuk tim independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang cenderung pro KPK. Belum mendapat SK, Tim Sembilan terbukti sudah berani menyarankan agar membatalkan pelantikan BG.

Maka, bisa dibayangkan, ke depan kritik terhadap Jokowi akan kian deras, justru dari kalangan PDIP sendiri. Sanggupkan Jokowi menghadapinya?

Dan Presiden Kita Adalah Megawati dan Wakilnya Surya Paloh…


Mega_Surya

Megawati dan Surya Paloh di belakangnya (jkw4p.com)

“Tanpa prasayarat apapun memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Memang dukungan ini diniatkan dengan sungguh-sungguh. Memang dukungan ini diikhlaskan dengan sungguh-sungguh.”

Demikian pidato politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014). Pidato itu banyak dikutip media dan dianggap sebagai salah satu kekuatan dukungan yang mampu mengantarkan Jokowi menjadi presiden ketujuh RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun dukungan iklas tanpa syarat itu kemudian dipertanyakan ketika masing-masing partai mendapat jatah menteri dengan jumlah yang cukup besar. Masing-masing PKB dan PDIP masing-masing 4 menteri, Partai Nasdem 3 Menteri plus Jaksa Agung, Partai Hanura dua menteri dan PPP satu menteri. Jatah menteri dari partai itu membuat peluang Jokowi menunjuk menteri dari kalangan profesional berkurang.

Tadinya publik menganggap bahwa pembanguan kue untuk partai sudah selesai. Ternyata partai pendukung Jokowi tersebut masih lapar kedudukan dengan memaksakan wakil mereka di kursi Watimpres. Masing-masing Sidarto Danusubroto (PDI Perjuangan), Rusdi Kirana (PKB), Jan Darmadi (NasDem), Yusuf Kartanegara (PKPI), Suharso Monoarfa (PPP), dan Subagyo Hadisiswoyo (Hanura). Ekonom Sri Adiningsih dari UGM yang muncul belakangan ternyata juga diusulkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Nah, dari ketua Umum Partai pendukung Jokowi tersebut, yang paling “ditakuti” Jokowi selain Megawati Soekarno Putri, adalah Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh? Bukankah suara Partai Nasdem yang dipimpinnya hanya meraih 8.402.812 (6,72 persen) atau sepertiganya perolehan PDIP 23.681.471 (18,95 persen), dan separuhnya perolehan PKB sebanyak 11.298.957 (9,04 persen). Jumlah suara Nasdem hanya sedikit lebih baik dari Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen).

Meski suara partai kecil, Surya Paloh memiliki kerajaan media yakni Media Indonesia dan MetroTV yang tak dimiliki partai pendukung Jokowi lainnya. Kepemilikan media merupakan senjata dukungan sangat penting guna melindungi perjalanan pemerintahan yang dikawal Jokowi-JK. Dengan senjata itu, Jokowi tak berdaya tatkala Surya Paloh akhirnya mengajukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Penujukkan itu pun dianggap sebagai blunder pertama Jokowi karena tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana saat ia memilih para menteri Kabinet Kerja.

Saat Surya Paloh mengajukan mantan bos judi Jan Darmadi sebagai anggota Watimpres pun Jokowi akhirnya meloloskannya. Meski disebut-sebut sudah mualaf, penunjukkan Jan Darmadi dianggap menurunkan citra pemerintahan Jokowi. Surya Paloh kemudian membantahnya bahwa itu masa lalu.

Jika Surya Paloh mengambil jatah Jaksa Agung, Megawati mengambil jatah Kapolri dengan mengajukan Kalemdikpol Kompen Budi Gunawan yang pernah menjadi ajudannya. Jokowi pun segera menyambut dengan menjadikannya calon tunggal. Di luar dugaan KPK menjadikan jago Mega tersebut sebagai tersangka. Dan Jokowi kemudian menunda pelantikannya.

Tapi lagi-lagi Surya Paloh menekan Jokowi agar segera melantik Budi Gunawan meski sedang berstatus tersangka. Ia menjadi salah satu ketua partai yang kerap nyelonong sendirian ke istana. “Dilantik atau tidak dilantik, kalau saya (jadi Jokowi), saya lantik,” kata Surya di Istana Negara, Kamis, 15 Januari 2015.

Rentetan peristiwa yang melibatkan Surya Paloh dalam sejumlah kebijakan Jokowi memunculkan imej bahwa pria berjenggot itu merupakan sumber masalah Jokowi selama ini. “Enggak usah takut dengan Megawati dan Surya Paloh, KIH, atau KMP. Takutlah hanya kepada Allah dan rakyat!” kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (26/1/2015) siang.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago bahkan mengkawatirkan umur pemerintahan Jokowi-JK tak akan lama karena ketidakmadirian tersebit. Jika ingin langgeng, katanya, Jokowi harus lepas dari bayang-bayang Megawati dan Surya Paloh.

“Syak wasangka masyarakat seolah menteri dari partai tidak obyektif, di bawah kendali partai. Itu tidak benar!” seru Paloh.

“Kita akan buktikan menteri dari NasDem obyektif, kita dukung independensi menteri untuk bekerja,” kata Paloh lagi dalam pidato di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2015).

Namun dua hari setelah tekad itu dimunculkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membuat pernyataan heboh bahwa para pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Surya Paloh pun dikait-kaitkan lagi.

Ironinya, metroTV tak memberitakan protes masyarakat terhadap menteri Tedjo yang dicalonkan Surya Paloh. Hal itu memunculkan protes dari pengguna twitter.

#Kenapa @Metro_TV tidak memberitakan protes masyarakat pada Menkopolhutkam Tedjo,” tulis akun @Jal-Gooners. Ia mengkaitkan tweet tersebut dengan akun @Surya_Paloh @NasDem @ferrymbaldan @rio_capella @bravonur

“Bung surya paloh,ayo restorasi @Metro_TV Jangan Biarkan KPK Berakhir di Era Jokowi,” kata akun @sudar_nanto setengah bercanda.

Dan ‏@pandualbatawi seperti membuat kesimpulan. “Hikmah dari KPK VS POlRI adalah jadi tau siapa sebenarnya Presiden kita, Presiden kita adalah Megawati dan wakilnya Surya Paloh….Selesaaiii.”

PDIP vs Abraham Samad: Siapa Bakal Menang?


samad

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua KPK Abraham Samad.

Setelah KPK membuat gebrakan yang membikin kegaduhan politik meningkat di negeri ini, giliran PDIP yang melakukan gebrakan serupa terkait kebohongan Ketua KPK Abraham Samad. Dua gebrakan itu diduga saling berkaitan dan hanya mempertontonkan sisi buruk, berupa dendam dalam perpolitikan di negeri ini.

Jika KPK “menggebrak” melalui penetapan status tersangka Calon Kapolri Tunggal Komjen Budi Gunawan (BG), PDIP membongkar perilaku Abraham Samad saat “berambisi” menjadi cawapres Jokowi meski akhirnya gagal. Tak tanggung-tanggung Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memakai topi dan masker untuk menggambarkan bagaimana Samad yang masih menjabat Ketua KPK melakukan sejumlah pertemuan dengan petinggi PDIP kala itu.

Memang kejutan yang dilakukan KPK untuk menjadikan Komjen BG tersangka saat yang bersangkutan hendak melakukan uji kelayakan di DPR menimbulkan tanda tanya. Jika serius, kenapa penetapan tersangka tidak dilakukan jauh hari, toh rekening gendut yang menimpa BG sudah lama dilaporkan? Publiknya pun tahu bahwa pemilik rekening gendut bukan hanya BG, kenapa mantan ajudan Presiden Megawati itu seolah dikorbankan?

Banyak kasus korupsi yang mestinya juga menjadi prioritas KPK. Bahkan ada banyak tersangka korupsi yang masih  dibiarkan bebas berkeliaran. Lalu kenapa tiba-tiba BG seolah-olah lebih penting dari kasus lainnya? Meski KPK merupakan kepemimpinan kolektif, bau tebang pilih kasus atau mempolitisir kasus BG pun tak terhindarkan.

Serangan balik terhadap keputusan KPK baik secara spontan dan terencana pun akhirnya terjadi. Serangan balik tergolong spontan ditunjukkan oleh solidaritas Komisi III DPR dengan menyetujui secara aklamasi penunjukkan BG sebagai Kapolri menggantikan Jendral Sutarman.

Masalahnya, persetujuan DPR justru membuat Jokowi tertekan. Ia tak mungkin memaksakan melantik seorang calon Kapolri dengan status tersangka. Jika itu dilakukan ia akan membuat catatan buruk dalam sejarah pengangkatan kapolri di Indonesia. Jokowi pun tak mau mencoreng citranya dengan mengikuti permainan politik di DPR.

Akhirnya ia menunda pelantikan Komjen BG, dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai pengganti Jendral Sutarman. Putusan Jokowi tersebut mampu mengendurkan tarik menarik terkait pengangkatan BG sebagai Kapolri. Tensi politik pun langsung surut.

Namun kondisi itu berlangsung hanya sebentar. Melihat cara KPK menangani tersangka korupsi, kekhawatiran BG tak berkesempatan menjadi Kapolri pun muncul. BG dan para pendukungnya pun bergerak dengan mengadukan para pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung.

Upaya itu agaknya sulit membuahkan hasil. Kejaksaan Agung akan berpikir dua kali untuk menuruti pengaduan para pengacara BG itu dengan memanggil para pimpinan KPK. Dalam menangani kasus korupsi, selama ini Kejakgung memang kalah pamor dibanding KPK.

Nah, kartu pembalasan yang dianggap lebih dahsyat namun sebenarnya lebih sempit pun dibuka langsung oleh PDIP, sebagai partai pendukung utama Jokowi. PDIP seolah tengah mempertaruhkan reputasi dengan membongkar kasus pencapresan yang dilakukan Abraman Samad.

“Sudah selayaknya dan sepantasnya KPK dipimpin oleh putra putri terbaik bangsa yang tidak tergoda kepentingan politik demi memenuhi tanggung jawabnya. Tidak tergoda kekuasaan. Komisioner KPK harus lepas bebas dari kepentingan di luarnya,” kata Hasto dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (22/1/).

Hasto pun lalu menyebut kebenaran tulisan ’Rumah Kaca Abraham Samad.’ di blog jurnalisme warga Kompasiana. Pembenaran tulisan yang baru dibuat tanggal 17 Januari oleh penulis yang belum terverifikasi dengan nama Sawito Kartowibowo pun patut dipertanyakan. Tidakkah tulisan yang menyudutkan Abraham Samad itu sudah disetting atau disengaja dengan tujuan tertentu?

Abraham Samad melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi telah membantah tuduhan-tuduhan itu. Samad bahkan menyebut tuduhan Hasto sebagai fitnah. Fitnah terhadap Samad pun dengan demikian merupakan serangan kedua kalinya setelah ia diisukan memiliki affair dengan Putri Indonesia 2014 kelahiran Surabaya, Elvira Devinamira. Foto Samad dengan Elvira yang muncul di media massa pun terbukti hanya rekayasa.

Lalu apakah PDIP yakin bahwa usaha membongkar kebohongan Samad kali ini berhasil? Sebenarnya publik pun paham, bahwa jika pun ada pertemuan Abraham dengan petinggi PDIP saat itu hanyalah dalam rangka untung sama untung. Sebagai manusia, Abraham pasti punya ambisi untuk menjadi orang nomor dua di negeri ini. PDIP pun kebetulan mencari sosok yang cocok untuk mendamping jago mereka yang sudah dielus-elus, yakni Jokowi. Kebetulan saat itu, nama Samad cukup tenar di media massa.

Jika dianggap untung sama untung, mengapa kemudian hari, jika pun ada pertemuan itu, harus dibongkar? Bukankah hal seperti ini hanya menyiratkan ada dendam politik?

Memang pembongkaran perilaku Ketua KPK oleh PDIP telah memberikan kesan negatif terhadap seorang Samad. Kasus pertemuan dengan PDIP kian menguatkan kuatnya ambisi pribadinya sang Ketua KPK asal Makassar itu. Masih ingat kasus bocornya sprindik terhadap Anas Urbaningrum. Ketika itu Samad dianggap melanggar kode etik. Bukan tak mungkin kasus yang kini menimpanya akan kembali menyeret Samad dalam sidang kode etik serupa.

Lepas dari kesan buruk seorang Samad, PDIP pun seolah ikut membongkar aibnya sendiri. Apalagi Hasto menyebut bahwa Samad tengah melakukan balas dendam terhadap BG karena jendral bintang tiga itu diduga ikut menggagalkan Samad sebagai cawapres. Jika benar, bukankah BG juga melakukan pelanggaran karena ia masih sebaga jendral aktif yang dilarang berpihak pada capres tertentu.

Jika demikian, kelak sosok-sosok tenar akan berpikir dua kali untuk menjadikan PDIP sebagai “kuda tunggangan” politik. Jangan-jangan mereka juga akan di Abraham Samadkan jika kemudian menjadi lawan politik partai berkepala banteng dengan moncong putih itu.

PDIP agaknya punya perhitungan sendiri sehingga berani mempertaruhkan nama dengan mempersempit ruangan pertarungan antara PDIP dengan Abraham Samad. Sebab jika pun Samad berhasil dijatuhkan dan mungkin kariernya habis, tentu tidak serta merta membuat KPK membatalkan atau membebaskan BG dari status tersangkanya.

Jadi siapa bakal menang, siapa bakal dipermalukan? Atau keduanya sama-sama menjadi pecundang dalam kasus itu?.