Pilkada Tangsel Mulai Ramai: Airin, Ikhsan Mojo, Yadi Sembako dan Asda I Kabupaten Tangerang


Pilkada Kota Tangerang Selatan diperkirakan akan mulai dilakukan Mei-Juni 2015 mendatang. Nama-nama bakal calon walikota pun bermunculan; Nama populer seperti Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel) saat ini, dan Ikhsan Mojo, Ketua DPP Partai Demokrat pekan lalu menyatakan siapnya bertarung di arena Pilkada Tangsel.

Selasa (14/4), Asisten Daerah 1 Kabupaten Tangerang, Arsyid dan Komedian Yadi Sembako juga menyatakan siap maju ke Pilkada Kota Tangerang Selatan. Ia bahkan menyatakan siap dicopot dari jabatannya. “Saya tahu, langkah saya ini bisa membuat saya kehilangan jabatan. Tapi ini  adalah pilihan saya. Saya sudah siap terima semua risikonya,” ujar Arsyid seperti dikutip Warta Kota.

Arsyid menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Kepegawaian, seseorang yang memiliki jabatan harus mengundurkan diri jika mau ikut dalam Pilkada. “Saya juga sudah siap untuk mundur. Saya sudah mantap. Masa pensiun saya pun sudah akan tiba sebentar lagi, 10 tahun lagi,” imbuhnya tenang.

Bupati Ahmed Zaki membenarkan bahwa Arsyid sudah mengutarakan keinginannya tersebut. “Pencalonan diri adalah hak. Saya tidak berhak melarang,” ucapnya. Hanya saja, kata Zaki, dirinya sudah meminta Arsyid untuk kembali mempertimbangkan keputusannya tersebut. “Karena risikonya kan bisa kehilangan jabatan. Kalau melarang sih jelas saya tidak berhak,” kata Zaki.

Demi melancarkan ambisinya, Arsyid mengaku sudah mulai bergerak bersilaturahmi ke beberapa partai politik untuk memperoleh dukungan. “Karena saya ini orang birokrasi dan bukan orang partai, maka saya harus cari partai pengusung terlebih dahulu. Saya sudah silaturahmi ke beberapa partai yang sudah membuka pendaftaran untuk ‘memasarkan’ diri saya,” kata Arsyid.

Adapun partai yang sudah dikunjunginya adalah Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrat. Ia berharap, akan ada banyak partai yang mendukungnya menjadi wali kota Tangsel berikutnya.

Sementara itu, Komedian Yadi Sembako mendatangi kantor DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tangsel, Selasa (14/4). Bersama tim suksesnya ia berniat mendaftarkan diri menjadi Walikota Tangsel periode 2016-2021.

Pria bernama asli Suryadi Ishak datang ke kantor DPD mengendarai mobil Mitsubushi Pajero putih. Foto-foto kehadiran Yadi di kantor PPP Tangsel pun bermunculan di media sosial, antara lain twitter.

Sebagai putra daerah, Yadi mengaku terpanggil untuk membenahi Tangsel “Sudah puluhan tahun saya tinggal di Pamulang. Jadi merasa punya tanggung jawab juga untuk meramaikan pesta demokrasi ini,” kata Yadi seperti dikutip Liputan6.

Tak hanya melamar ke PPP, Yadi berebcana melamar ke PAN sebagai partai koalisi Tangsel Bersatu untuk Pilkada tahun ini. Ia sempat terkejut saat mendaftarkan namanya. Ternyata dia merupakan nama ke-8 yang sudah mendaftar di PPP Tangsel saja.

TAHAPAN PILKADA DI TANGSEL
* Tahapan dimulai Mei-Juni 2015
* Pencoblosan 16 Desember 2015
* Penetapan rekapitulasi 28 Desember 2015
* Jumlah penduduk Tangsel 1,4 juta jiwa
* Calon independen harus kantongi 40.000 dukungan

BAKAL CALON WALIKOTA TANGERANG 2016-2021
* Airin Rachmi Diany (Petahana)
* Ikhsan Mojo (Ketua DPP Partai Demokrat)
* Arsyid (Asisten Daerah 1 Kabupaten Tangerang)
* Yadi Sembako (Komedian)
* Ivan Ajie Purwanto (Anggota DPRD Banten)
* Gacho Sunarso (Anggota DPRD Tangsel)
* Gusri Effendi (Ketua DPD Kota Tangerang)

EMPAT PILKADA DI PROVINSI BANTEN
1. Kota Tangerang Selatan,
2. Kota Cilegon
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Pandeglang

PDIP Surabaya Nekat Tak Dukung Risma Sebagai Walikota Lagi


risma

Risma diantara kader elit PDIP (JPNN)

Kader PDI-P Surabaya sepakat mengusung kader sendiri dalam pilwali akhir Desember nanti. Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mendapat dukungan penuh untuk menjadi calon walikota menggantikan Tri Rismaharini.

Dalam rapat kerja cabang PDI-P Surabaya, Minggu (15/3) kemarin, wakil Risma tersebut mendapat dukungan 31 Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk maju menjadi calon walikota.

“Tidak ada satupun PAC yang mengusulkan nama Risma. Mereka menganggap Risma bukan kader PDI-P,” kata Ketua Rakercab PDI-P Surabaya, Budi Leksono, Senin (16/3).

Budi mengatakan, kader PDI-P Surabaya merasa kecewa kepada Risma. Risma dianggap tidak memiliki komunikasi yang baik dan dianggap tidak berterimakasih kepada partai yang mengusungnya menjadi walikota Surabaya 2010-2015.

“Risma juga dipastikan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota partai karena bukan kader PDI-P,” ungkapnya seperti dikutip Kompas.com.

Usulan dari PAC itu kata Budi akan kita bawa ke DPP PDI-P untuk diusulkan. Kata dia, akan ada nama-nama yang diusulkan dalam penjaringan, tapi yang pasti tidak ada nama Risma yang diusulkan oleh PDI-P Surabaya.

Whisnu Sakti Buana sendiri adalah wakil Walikota Surabaya menggantikan Bambang Dwi Hartono. Dia kembali terpilih menjadi Ketua DPC PDI-P Surabaya pada konferensi cabang PDI-P Surabaya pada 9 Maret lalu.

Sebelumnya, Wishnu Buana Sakti mengatakan bahwa pihaknya mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan kembali Risma. Menurut Wishnu, keputusan itu sesuai dengan rekomendasi dan penetapan DPP PDIP.

“Mekanisme sudah diatur dalam Surat Keputusan 031-A/TAP/DPP/V/2011 DPP PDIP tentang pedoman pelaksanana penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota serta provinsi,” ungkapnya.

Mega sendiri jauh hari memang masih menginginkan Risma maju lagi. Namun melihat kenyataan yang berkembang di PDIP Surabaya, sikap terakhir Mega kini ditunggu publik. Sebab, hal itu akan berpengaruh bagi suara PDIP sendiri di Surabaya dan sekitarnya.

Sebab, tanpa PDIP, partai yang akan mengusungnya sudah antre. Partai Gerinda merupakan partai terakhir yang menyatakan minatnya mendukung Risma. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi, selama menjadi kepala daerah, kinerja Risma sudah teruji dan berhasil menjadikan kota lebih baik.

“Bagi kami, Risma itu aset Surabaya. Dia sangat kompeten. Jika PDIP tidak mau mengusungnya, kami yang akan mengusungnya,” ujar dia, Jumat 5 September 2014 lalu. PKS dan PAN Surabaya, sudah terlebih dahulu menyatakan siap mengusung Risma.

Risma sendiri mengaku siap ‘melepas’ jabatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika kembali maju dalam pilwali 2015. “Saya mengerti aturannya kok dari dulu dan memang harus diikuti,” katanya pada wartawan.

Seperti yang tertuang dalam revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yang berbunyi: ‘Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon’.

Namun untuk kepastian mencalonkan lagi sebagai wali kota, Risma masih belum mengungkapkan sikap. Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengaku masih menunggu sikap dan reaksi warga Kota Surabaya, apakah masih menghendakinya lagi atau tidak.

“Nanti melihat warga seperti apa, mau maju lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau tentang aturan mundur itu saya sudah tahu lama,” ungkap Risma.

Risma menang menjadi Walikota Surabaya berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono. Kemenangan terakhir melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat itu Pasangan Risma-Bambang meraih 367.472 (40.9 persen), diikuti Arif Afandi-Adies Kadir 327.834 suara (36 persen), Fandi Utomo-Yulius Bustani 105.736 (11,8 persen), BF Sutadi-Mazlan Mansyur 52.718 suara (5,9 persen), dan Fitra-Naen 45.459 suara (5 persen).
YANG DUKUNG RISMA MAJU LAGI SEBULAN TERAKHIR
* 17 FABRUARI 2015: Dukungan Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Effendi Choirie,
* 4 MARET 2015: Chairul Tanjung saat pemberikan gelar doktor Honoris causa pada Rismaharini di ITS.
* 12 MARET 2015: Mendagri Tjahjo Kumulo saat berikan penghargaan Inovasi manajemen

BAKAL CALON WALIKOTA SURABAYA
1 Tri Rismaharini (calon petahana, perkiraan PAN, PKS, Gerindra)
2 Adies Kadir (anggota DPR, Partai Golkar)
3. Wisnu Sakti Buana (wakil walikota, PDIP)
4. Indah Kurnia (PDIP)
5. Arzetti Bilbina Huzaimi Setiawan (PKB)
6. Sukoto pimpinan Harian Memorandum (belum jelas).
7. Dhimam Abror, Ketua KONI Jawa Timur (belum jelas)
8. Budi Sugiaharto. Fotograper (belum jelas)

Penolakan Terhadap Pilkada Oleh DPRD Masif dan Merata


Peneliti LSI, Adjie Alfariby (foto Tribunnews)

Peneliti LSI, Adjie Alfariby (foto Tribunnews)

Mayoritas publik menentang  rencana pemilihan kepada daerah kembali dilakukan DPRD bukan secara langsung seperti selama ini terjadi. Penolakan bahkan secara masif dan merata.
Penolakan itu tercermin dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI).” Sebanyak 81,25 persen masyarakat setuju kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Artinya mereka menolak rencana Pilkada melalui DPRD,” kata Peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Selasa (9/9).
Menurut Adjie, hanya sebagian kecil masyarakat yang masih ingin pilkada dipilih DPRD. Yakni 10,71 persen masyarakat ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Penolakan tersebut terjadi hampir di semua segmen masyarakat.
Bahkan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD disampaikan pemilih Prabowo-Hatta. Yakni sebesar 81.53 persen dan 8.79 persen menyatakan setuju pilkada oleh DPRD.
“Dengan masif dan meratanya penolakan publik terhadap “RUU Pilkada oleh DPRD” seharusnya para wakil rakyat menyadari bahwa kehendak mereka mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD akan memperoleh perlawanan keras.
Adjie menjelaskan, rancangan undang-undang ini sebenarnya sempat diajukan pemerintah SBY pada 2013. RUU ini ditolak DPR karena hampir seluruh partai melakukan penolakan. Tapi, belakangan, hal itu berubah 180 derajat.
Parpol yang sebelumnya menolak keras hal kebijakan ini justru berbondong-bondong mendukung. Mereka semua berasal dari partai Koalisi Merah Putih yakni  Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP. Alasannya, penghematan anggaran.
Adjie mengingatkan, setiap kebijakan publik harus memperhatikan dua faktor. Yakni rasionalitas kebijakan dan legitimasi publik. Keduanya menunjukan penolakan keras terhadap kebijakan itu.
“Dari sisi rasionalitas, para akademisi dan LSM sudah ramai-ramai mengungkapkan pendapatnya menolak kebijakan itu. Kami dari LSI menunjukan legitimasi publik tidak diberikan karena mayoritas menolak kepala daerah dipilih DPRD,” tandas Adjie.
Survei ini menggunakan quick poll dengan metode multistage random sampling. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen. Survei dilakukan pada 5-7 September 2014 di seluruh provinsi di Indonesia.

HASIL SURVEI LSI
* 81,25 persen setuju pilkada langsung
* 10,71 persen setuju pilkada melalui DPRD
* 4,91 persen ingin kepala daerah dipilih presiden.
* 3,13 persen memilih tidak menjawab