Lima Perwira Lemdikpol Naik Pangkat


Sebanyak 19 personel kepolisian mendapatkan kenaikan pangkat. Lima diantara 19 orang tersebut tercatat sebagai perwira di Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). Lembaga tersebut dipimpin oleh Komjen Budi Gunawan, calon tunggal kapolri yang gagal menjadi kapolri, terkait kasus dugaan korupsi.

Komjen BG sempat menjadi tersangka oleh KPK, namun kemudian memenangkan gugatan pra peradilan atas status tersangkanya tersebut. Namun sejak kasus itu, Presiden Jokowi tak jadi melantik BG dan menggantikannya dengan Komjen Badrodin Haiti. Badrodin satu level di atas BG yakni angkatan sedang BG (angkatan 83)

Meski tak menjadi Kapolri, BG diperkirakan masih punya pengaruh kuat di tubuh polri. Terbukti dengan banyaknya anak buah BG yang naik pangkat. Adapun lima perwira Lemdikpol yang naik pangkat adalah satu menjadi Irjen dari Brigjen yakni Anton Charliyan (Kadiv Humas Polri), dan lima orang menjadi Brigjen dari Kombes yakni Charles Mail (Widyaiswara Madya Sespim Polri), Victor Simanjuntak (Dirtipid Eksus Bareskrim Polri);  Erwin Triwanto (Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta);  dan Amrin Remico (Kepala BNNP Jawa Tengah).

Upacara kenaikan pangkat dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/4).

19 PERWIRA POLRI RESMI NAIK PANGKAT (PEJABATPUBLIK.COM)

  1. Irjen Pol. Drs. Sabar Rahadjo, MBA dengan jabatan Widyaiswata Utama Sespim Polri. – Sebelumnya Kepala Biro Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Polri di Mabes Polri
  2. Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose dengan jabatan Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT. – Sebelumnya Direktur Penindakan BNPT – (angkatan 88)
  3. Irjen Pol. Dr. Anton Charliyan, MPKN dengan jabatan Kadiv Humas Polri. – Sebelumnya Karodibinklat Lemdiklat, LEMDIKPOL (angkatan 85)
  4. Brigjen Pol. Drs. Awang Anwarudin, MH dengan jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri. – Sebelumnya Kabaganev Robinops Sops Polri,
  5. Brigjen Pol. Drs. Suwarno dengan jabatan Inspektur III Ittama BNN. – Sebelumnya IRBIDJEMENSARPRAS ITWIL V ITWASUM POLRI (angkatan 87)
  6. Brigjen Pol. Drs. Budi Sardjono, MSi dengan jabatan Dirprog Pasca Sarjana STIK.- Sebelumnya ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG JEMEN OPS ITWASUM POLRI
  7. Brigjen Pol. Drs. Charles Mail dengan jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.- Sebelumnya SESLEM SESPIM POLRI LEMDIKPOL
  8. Brigjen Pol. Drs. Sukirman dengan jabatan Kepala BNNp Papua. – Sebelumnya Wakapolda Kalimantan Selatan
  9. Brigjen Pol. Drs. Aan Iskandar dengan jabatan Inspektur I Ittama BNN. – Sebelumnya Irwasda Polda Jatim
  10. Brigjen Pol. Drs. Amrin Remico, MM dengan jabatan Kepala BNNP Jawa Tengah. – Sebelumnya, DIRBINTARLAT AKPOL LEMDIKPOL
  11. Brigjen Pol. Drs. Victor Simanjuntak dengan jabatan Dirtipid Eksus Bareskrim Polri. – Sebelumnya Kepala Bagian Kerja Sama Pendidikan Latihan Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan (LEMDIKPOL)
  12. Brigjen Pol. Drs Agus Budiman Manalu dengan jabatan Kepala BNNP Sulawesi Selatan. – Sebelumnya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel
  13. Brigjen Pol. Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dengan jabatan Karoum Settama Lemhannas RI.- Sebelumnya analis kebijakan madya regiden di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
  14. Brigjen Pol. Drs. Iwan Hari Sugiarto dengan jabatan Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional Kedeputian Politik dan Strategi Setjen Wantannas.- Sebelumnya Wakapolda Maluku Utara
  15. Brigjen Pol. Drs. Erwin Triwanto, SH dengan jabatan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. – Sebelumnya, KABAGJIANSOSMAS BIDPPITK STIK LEMDIKPOL
  16. Brigjen Pol. Drs. Andi Loedianto dengan jabatan Kepala BNNP Sumatera Utara. – Sebelumnya, Dirresnarkoba Polda Jatim (angkatan 86)
  17. Brigjen pol. Drs. Achmat Juri MHum dengan jabatan Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. – Sebelumnya Irwasda Polda Bali
  18. Brigjen Pol. Drs. Muhammad Iswandi Hari, SH, MSi menjadi kepala BNNP Sumsel – Sebelumnya Kabagrenops Robinops Sops Polri
  19. Brigjen Pol. Drs. Eko Indra Heri S, SH, MM dengan jabatan Karojianstra SSDM Polri. – Sebelumnya Kabagen Rojianstra SSDM Polri.

Ini Perwira Yang Mutasi Per Telegram Rahasia 2 April 2015


Mutasi di lingkungan Polri era Plt Kapolri Badrodin Haiti kembali bergulir. Jika sebelumnya mutasi 62 perwira tinggi berdasar Telegram Rahasia (TR) Kapolri nomor ST/494/III/2015 tanggal 5 Maret, kali ini berdasarkan TR Kapolri nomor ST/ 735/ IV/ 2015 tertanggal 2 April 2015.

Seperti telegram pertama, telegram kedua yang ditandatangani Komjen Badrodin juga bersifat rahasia. Namun langsung bikin “heboh” di lingkungan kepolisian yang terkena mutasi. Misalnya, seperti di lingkungan Polda Jatim. Sebanyak 10 Kapolres jajaran Polda Jatim beralih jabatan, termasuk Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo Wiryo Sumardjo. Brigjen Wiryo akan berganti peran dengan Kapusjarah Polri Brigjen pol Eddy Hariyanto.

Sementara itu Kombes Pol Setija Junianta Kapolrestabes Surabaya mendapat jabatan baru sebagai Kalemdianmas Binkermadianmas STIK Lemdikpol. Jabatan Kapolrestabes Surabaya digantikan Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah, yang sebelumnya menjabat Kabagumum Rorenmin Lemdikpol.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat dikonfirmasi membenarkan adanya mutasi jabatan di Polda Jatim dan Polres jajaran. Dia mengatakan mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan sebuah penyegaran dan ini merupakan hal yang biasa.

LINGKUNGAN POLDA JATIM
* Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo Wiryo Sumardjo bertukar jabatan dengan Brigjen pol Eddy Hariyanto (Kapusjarah Polri)
* Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta digantikan Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah (Kabagumum Rorenmin Lemdikpol). Juanianta selanjutnya menjadi Kalemdianmas Binkermadianmas STIK Lemdikpol.
* AKBP Valentino Alfa Tatareda Kapolres Ngawi jadi Wadirlantas Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan AKBP Suryo Sudarmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden A Sat III Pelopor Korbrimob Polri.
* AKBP E Zulpan Kapolres Gresik menjabat sebagai Wadirlantas Polda Bali. Posisinya digantikan AKBP Ady Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Bojonegoro.
* Kapolres Bojonegoro AKBP Ady Wibowo digantikan AKBP Hendri Fiuser yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jatim.
* Kapolres Blitar AKBP Yulia Agustin Selfa Triana menjabat sebagai Kabagwatpres Rosdm Polda Jatim. Posisinya digantikan AKBP Yossy Runtukahu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaden II Satbrimob Polda Jatim.
* Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan menjabat sebagai Wadirkrimsus Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan AKBP Ricky Purnama yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pasuruan.
* Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama diganti AKBP Sulistijono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bangkalan.
* Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono digantikan AKBP Windiyanto Pratomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Batu.
* Kapolres Batu AKBP Windiyanto Pratomo digantikan AKBP Decky Hendarsono yang sebelumnya menjabat sebagai kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jatim.
* Kapolres Pasuruan Kota AKBP Asep Hikmana diganti AKBP Yong Ferrydjon yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri. Asep menjadi Wadirlantas Polda Jatim.
* Kapolres Madiun Kota AKBP Farman digantikan AKBP Agus Yulianto yang sebelumnya menjabat seagai Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya. Farman selanjutnya menjabat sebagai Kapolres Gianyar Polda Bali.

LINGKUNGAN POLDA KALBAR
* Kepala Satuan (Kasat) Brimob Polda Kalbar, Kombes Pol Eko Iswantono mengikuti pendidikan Sesko di Bandung. Ia digantikan Kombes Pol Gatot Haribowo yang tadinya menjabat sebagai Kasat Brimob Polda Sulteng di Palu.
* Kapolres Sintang AKBP Veris Septiansyah digantikan AKBP Mahyudi saat ini Kapolres Kapuas Hulu. Veris dimutasi menjadi Waka Polresta Pontianak * Waka Polresta Pontianak AKBP Ade Yana Supriyana dimutasi ke Itwasda Polda Kalbar. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi diganti AKBP Sudarmin, Kasubdit Ditreskrimsus Polda Kalbar.

LINGKUNGAN POLDA SUMUT
* Kombes Pol Hery Subiansauri, Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Sumut menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ditprog STIK Lemdikpol. Posisi Dirbinmas akan diisi Kabagkerma Robinopsnal Baharkam Polri Kombes Pol Ilsaruddin.
* Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andap Budhi Revianto dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Lemhannnas 53/2015). Dirreskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Dul Alim diangkat menjadi Dirreskrimum Polda Sumut.

LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA
* Kombes Isnaeni Ujiarto Kapolres Bekasi dimutasi jadi Kabagrenlat Bidakademik STIK Lemdikpol. Kapolres Bekasi diisi AKBP Rickynaldo Chairul yang sebelumnya menjabat Kasubag Ditpamobvit.
* AKBP Alberd Teddy Benhard Sianipar Wadireskrimum Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit V Dit TipidNatkoba Barekrim Polri. AKBP Ferdy Sambo Kapolres Brebes diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya
* AKBP Umar Surya Fana Wakapolres Jakpus jadi Kasubdit IV Ditpidum Bareskrim Polri. Penggantinya, AKBP Roma Hutajulu yang menjabat sebagai Kapolres Purworejo.
* AKBP Sandi Nugroho (mantan Kasat Narkoba Polresta Medan) diangkat sebagai Kasubdit Ditipidter Bareskrim Polri. AKBP Iwan Kurniawan Kapolres Ponorogo, menggantikan posisi Sandi.
* AKBP Sony Mulvianto Utomo Kapolres Bogor dimutasikan sebagai Wakapolres Bekasi. Jabatannya Kapolres Bogor digantikan oleh AKBP Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Majalengka.

LINGKUNGAN POLDA SULSEL
* Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Trwarno Atmodjo digantikan Kombes Pol Edy Sukaryo. Triwarno selanjutnya ke Divisi Humas Mabes Polri.
* Kapolres Soppeng AKBP Sururi menjadi Wadir Sabhara Sulteng. Posisi Kapolres Soppeng diisi AKBP Dodit dari Bareskrim.
* Kapolres Wajo AKBP Masrur yang dimutasi menjadi Wadir Intelkam Polda Sulteng digantikan Kapolres Palopo AKBP Guntur.
* Kapolres Majene AKBP Ridwan dimutasi jadi Kapolres Sukabumi, Jawa Barat. Ia diganti AKBP Sony
* Kapolres Selayar AKBP M Hidayat mutasi ke Kapolres Pangkep penggantinya AKBP Nana dari Mabes Polri.
* Kapolres Pangkep AKBP Deny dipindahkan ke Mabes Polri.
* Kapolres Gowa AKBP Lafri Prasetyo dimutasi ke Kapolres Maros menggantikan AKBP Hotman Sirait
.* Kapolres Maros AKBP Hotman Sirait jadi Kabag RBP Polda sulsel
* Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP M Endro dipercaya menjadi Kapolres Luwu

LINGKUNGAN DENSUS 88
* Kadensus 88 Polri Brigjen Muhamad Syafii digantikan Kombes Eddy Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakadensus Polri. Muhamad Syafii ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
* Wakadensus Polri Eddy Hartono digantikan Kombes Marthinus Hukom yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Intelijen Densus 88 Polri.

sumber: Suarasurabaya.net Medanseru,

fajar.co.id

Popularitas Budi Waseso Nyaris Setara Budi Gunawan


BUDI

Budi Waseso saat dilantik menjadi Kabareskrim dengan pangkat Komjen. (Merdeka.com)

Komjen Budi Waseso (Buwas) kini memang terkenal. Jumlah pencarian nama Budi Waseso di mesin pencari Google bahkan menempatkan dirinya hampir setara dengan Komjen Budi Gunawan, mantan atasannya langsung.

Di Wikipedia, nama Budi Waseso pun kini mulai dipublikasikan. Meski masih tak selengkap para perwira polisi berpangkat Komjen seperti atasasannya, Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabarhankam Komjen Putut Eko Bayuseno, apalagi jika dibanding dengan Sekretaris Utama Lemhanas Suhardi Alius.

Kurang populernya Buwas disebabkan karena ia tak pernah memegang jabatan elit, misalnya, Kapolda tipe A dengan pangkat Irjen. Ada unsur keberuntungan dengan kenaikan pangkat Buwas menjadi Kabareskrim yakni terkait kasus Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri yang batal dilantik. Buwas kemudian dipilih menjadi Kabareskrim karena kedekatannya dengan Budi Gunawan.

“Dulu saya tidak dikenal. Tapi di saat sekarang jadi Kabareskrim, saya di media disebut Buwas, apa karena saya selalu bikin was-was?” kata Budi Waseso memberi pengakuan. Pengakuan itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam pertemuan dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan beberapa alumni dari perguruan tinggi lain seperti ITB, UGM dan Unsrat.

Buwas tidak mempermasalahkan sebutan dirinya itu. Ia justru bersyukur dan berseloroh, karena setelah dirinya menjadi Kabareskrim, kini banyak dikenal masyarakat dan sering masuk layar kaca.

“Sekarang semua nulis saya, alhamdulillah jadi bintang film, jadi terkenal. Dan foto saya itu banyak di kampung saya karena masuk TV, bukan karena saya Kabareskrim, tetapi karena sering masuk televisi,” kata pria asal Pati, Jateng ini, seperti dikutip Detik.com.

Namun justru dari bukan siapa-siapa, kini menjadi penentu siapa-siapa (jadi tersangka), banyak orang yang ingin mengetahui latar belakangnya. Di mesin pencari Google, Buwas pun kini hampir setara namanya dengan Budi Gunawan.

Jika mengetik nama Budi Gunawan maka keluar sekitar 141 hasil dalam 0,20 detik. Nama Budi Waseso akan menunjukan hasil 124.000 per 0,21 detik. Bandingkan dengan Bambang Widjojanto yang menunjukkan 117 hasil dalam 0,24 detik. Atau Abraham Samad yang hanya 92.900 per 0,23 detik. Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji kini juga mencuat dalam pencarian google. Diduga ini karena kontroversi perannya yang kerap membela tersangka korupsi namun kini berada di lembaga antikorupsi.

buwassSaat kita mengetik nama Budi pun akan muncul Budi Waseso diantara nama Budi Gunawan. Ke depan, nama Budi Waseso pun bisa jadi akan melebihi popularitas Budi Gunawan dengan jabatan strategisnya sekarang.

TINGKAT “POPULARITAS” VERSI GOOLE

Budi Gunawan – Sekitar 141.000 hasil (0,20 detik)
Budi Waseso – Sekitar 124.000 hasil (0,21 detik)
Bambang Widjoyanto – Sekitar 117.000 hasil (0,24 detik)
Abraham Samad – Sekitar 92.900 hasil (0,23 detik)
Indriyanto Seno Adji – Sekitar 145.000 hasil (0,33 detik)

JOKOWI TAK TERKALAHKAN DI GOOGLE

Jokowi – Sekitar 383.000 hasil (0,30 detik)
Jusuf Kalla – Sekitar 107.000 hasil (0,28 detik)
Fadly Zon – Sekitar 85.500 hasil (0,36 detik)
Sekitar 52.300 hasil (0,59 detik)

BIODATA BUDI WASESO VERSI WIKIPEDIA

Komjen. Pol. Drs. Budi Waseso, S.H. (lahir Februari 1960) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 Januari 2015 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Budi, lulusan Akademi Kepolisian (1984) ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri.[1] Budi merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Mayjen Pol Pamudji yang terakhir menjabat Deops Kapolri.[2][3]

Riwayat Jabatan

2009: Kepala Bidang Propam Polda Jateng
2010: Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri
2012: Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
2013: Widyaiswara Utama Sespim Polri
2014: Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri
2015: Kepala Badan Reserse Kriminal Po

Jadi Siapa Pihak Ketiga Yang Meneror Penyidik KPK-Polri?


terorAnggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie, mengaku prihatin dengan teror yang diterima sejumlah penyidik aktif KPK. Bahkan, kata Jimly, dua penyidik aktif KPK batal bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan karena mendapatkan ancaman.

“Kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir,” ujar Jimly di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).

Jimly mengatakan, kedatangan Tim Independen ke KPK salah satunya membahas mengenai ancaman-ancaman yang diterima sejumlah pegawai KPK. Sejak terjadi konflik antara KPK dan Polri, kata Jimly, pegawai KPK merasa terancam dengan berbagai teror yang dilayangkan melalui telepon dan pesan singkat itu.

“Rupanya ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini, termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini menjadi concern,” kata Jimly.

Beberapa jam setelah pernyataan Tim Independen atau Tim Sembilan muncul, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan bahwa peneror itu bukan berasal dari anggotanya. “Saya sudah cek ke Kabareskim kemarin, ternyata teror bukan dari anggota kita,” kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut dia, dugaan teror tersebut sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengadu domba KPK dan Polri. Ia mengaku kepolisian juga kerap mendapat teror serupa. “Paling kita abaikan. Ini sering dimanfaatkan oleh orang tertentu,” imbuh dia.

Jadi siapa yang meneror penyidik KPK dan Polri? Siapa yang dimaksud pihak ketiga? Publik tampaknya tak gampang dibohongi. Perbedaan cara menanggapi teror saja sebenarnya sudah menjawab pertanyaan itu.

Betapa tidak, jika penyidik KPK heboh karena diteror, penyidik polisi yang mengaku diteror kok tenang-tenang saja. Apakah karena penyidik Polri dengan pihak ketiga yang dimaksud sudah saling kenal? Atau apakah karena mereka sama-sama memiliki pistol? Atau bisa saja KPK yang berlebihan dalam menanggapi teror?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa KPK tengah menangani adanya kemungkinan teror tersebut. Namun, ia belum dapat mengungkapkan apa materi yang diselidiki dan sudah sejauh mana penanganan teror tersebut.

Menurut Bambang, penanganan ancaman yang datang dari luar lingkup KPK harus dilakukan secara hati-hati. Bambang enggan menuding pihak mana saja yang diduga melakukan teror ke sejumlah pegawai KPK tersebut. KPK, lanjut dia, tidak ingin terburu-buru menyimpulkan orang-orang di balik teror maupun alasan mereka melakukan ancaman tersebut.

Memang tak mudah disimpulkan. Dan mungkin takkan pernah terungkapkan pihak ketiga yang dimaksud.

Yang kini ditunggu masyarakat apakah pra peradilan kasus Budi Gunawan yang kini memasuki persidangan akan diloloskan hakim atau tidak? Jika diloloskan apakah Budi Gunawan akan tetap menjadi Kapolri? Lalu jika gagal apakah pihak BG ikhlas menerimanya?

KRONOLOGI SIDANG DAN JADWAL PRA PERADILAN
* SENIN, 2/2: Sidang ditunda karena pihak KPK tidak datang. KPK berasal tak datang karena pihak BG ubah pasal gugatan
* SENIN, 9/2: Sidang kembali digelar. Hakim Sarpin Rizaldi beri waktu dua hari untuk kubu BG tunjukkan bukti dan saksi, dan dua hari kubu KPK berikan bukti.
* SELASA, 10/2: Kuasa hukum BG putar rekaman jumpa pers penetapan BG, hadirkan saksi fakta dan keterangan PLT PDIP Hasto Krustiyanto terkait penatapan BG tersangka sebagai balas dendam Abraham Samad.
* RABU, 11/2: Kuasa hukum BG kembali putar ulang video rekaman penetepan BG sebagai tersangka plus pengajuan para saksi ahli.
* KAMIS 12/2, Jumat 13/2: Giliran kuasa hukum KPK hadirkan saksi.

Ini Daftar Kekayaan Lima Calon Kapolri? Budi Waseso Masih Nihil


badro

Badrodin Haiti calon Kapolri Paling kaya namun paling aktif laporkan kekayaan ke KPK (tempo.co.id)

Ini dia harta kekayaan calon Kapolri jilid 2 seandainya pelantikan Komjen Budi Gunawan akhirnya dibatalkan Presiden Jokowi. Seperti diusulkan Kompolnas, empat calon Kapolri itu adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Pol Putut Bayuseno dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.

Kompolnas tak lagi mengusulkan Komjen Budi Gunawan karena yang bersangkutan menjadi tersangka korupsi. Sedang Komjen Suhardi Alius tak lagi diwawancarai karena dianggap terlalu muda. Alius yang angkatan 1985 baru akan pensiun Juni 2020.

Terakhir, anggota Kompolnas Adrianus Meliala juga mengaku tak memasukan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar karena dinilai tidak lama lagi memasuki masa pensiun yakni Mei 2016.

Menjadikan usia pensiun sebagai ukuran memang debatable. Apalagi usulan itu baru dimasukkan pada gelombang kedua. Kenapa tidak dilakukan pada kali pertama di saat Kompolnas saat Komjen Budi Gunawa menjadi calon favorit Kapolri? Karena itu reaksi keras atas usulan Kompolnas kali ini bisa dipahami. Presiden Jokowi diharapkan tak lagi menjadikan usulan Kompolnas sebagai patokan utama. Ini karena terbukti usulan Kompolnas tak bisa dijadikan pegangan hingga Budi Gunawan menjadi tersangka KPK.

Saya sendiri lebih mempercayai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy, yang menegaskan bahwa Kompolnas tidak mencoret nama Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius dari bursa calon Kepala Polri. Tedjo, yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas), mengatakan hanya ada penambahan dari nama-nama yang sebelumnya yang sudah diajukan.

“Nama Pak Suhardi Alius masih ada itu, mungkin malah ditambahkan satu lagi, kan, tidak apa-apa” ujarnya.

Nah, dari harta kekayaan yang telah mereka laporkan, meski terkena isu rekening gendut, Komjen Badrodin Haiti ternyata paling aktif melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kabaharkam Komjen Pol Putut Bayuseno dan Suhardi Alius dua kali melaporkan. Terakhir saat Putut menjadi Kapolda dan Suhardi menjadi Kabareskrim.

Sedang Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno baru sekali, itu pun sudah lama saat dirinya menjabat sebagai Wakapoltabes Surabaya. Namun Dwi Prayitno lebih baik dibanding Komjen Budi Waseso yang sama sekali belum melaporkan harta kekayaannya.

Padahal yang bersangkutan sudah aktif melakukan berbagai keputusan kontroversi, terutama menangkap Wakil Kepala KPK Bambang Widjojanto. Seperti dikutip Tempo, Budi mengaku belum menyerahkan harta kekayaan karena kesulitan menyusun laporan kekayaan terkait banyak mengoleksi mobil jip dan senjata tua. Jadi, mantan bawahan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri itu menunggu orang yang tahu nilai barang-barang tersebut agar tidak dianggap memanipulasi harga.

Boleh saja Budi Waseso menyampaikan alibi kenapa ia belum juga menyerahkan daftar harta kekayaannya untuk diketahui publik. Namun publik menganggap Budi tak punya inisiatif yang bagus untuk menunjukkan sebagai polisi yang bersih.

Sebagai calon Kapolri, hal itu harusnya menjadi pertimbangan Presiden untuk memilihnya. Apalagi prestasi Budi sebagai perwira polisi tergolong biasa-biasa saja. Maka jika Presiden memilihnya menjadi Kapolri namun ternyata masih belum juga lapor KPK, itu akan membuat citra pemerintahan Jokowi menjadi buruk.

Maka sebelum Presiden mengumumkan siapa calon kapolri, alangkah baiknya Komjen Budi Waseso segera berangkat ke KPK melaporkan harta yang ia punya. Tak usah terlalu detil, toh yang lain juga begitu. Publik juga pasti memahami.

Ayo Komjen Budi, jangan malu ke KPK. Bantulah publik mengetahui bahwa penegak hukum di negeri ini terang benderang kekayaannya. Bantulah kami agar tabel di bawah ini agar terisi lengkap.

DAFTAR HARTA KEKAYAAN LIMA CALON KAPOLRI
1. Komjen Badrodin Haiti (Wakil Kepala Polri) angkatan 1982 pensiun Juli 2016.

31-05-2001: Kapoltabes Medan – Rp 1.187.000.000
24-03-2008: Kapolda Sulteng – Rp 2.090.126.258
01-07-2010: Kepala Divisi Pembinaan Hukum – Rp 3.936.392.000
10-10-2012: Asisten Operasi Kapolri – Rp 5.826.509.993
21-10-2013: Kapala Badan Pemeliharaan Keamanan Rp 8.517.056.044

2. Komjen Dwi Priyatno (Inspektorat Pengawasan Umum) angkatan 1982, pensiun November 2017.

12-07-2002: Wakil Kapoltabes – Rp 860.200.00

3. Komjen Putut Eko Bayuseno (Kepala Badan Pemelihara Keamanan) angkatan 1984, pensiun Juni 2019.

31-08-2002 Kapolres Jember – Rp 482.466.620
01-06-2013 Kapolda Metro Jaya – Rp 7,138.064.067

4. Komjen Budi Waseso (Kepala Bagian Reserse dan Kriminal) angkatan 84/85?
Nihil?

5. Komjen Suhardi Alius (Sekretaris Lemhanas) angkatan 85 pensiun Juni 2020

20-05-2013: Kadiv Humas – Rp 5.688.335.032
07-02-2014: Kabareskrim – Rp 5,741.303.710
Sumber: Acc.KPK.Go.Id

Duh Badrodin Haiti, Duh Budi Waseso…


bw

Bambang Widjojanto diantara Wakapolri Badrodin Haiti dan Kabareskrim Budi Waseso

Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bareskrim Polri benar-benar membikin heboh sepanjang hari Jumat (23/1). Saya sendiri ikut geram, selain karena proses penangkapan yang tidak menganggap BW sebagai pejabat negara, juga penangkapan itu kental unsur rekayasanya.

Betapa tidak, BW ditangkap para penyidik usai mengantar salah satu anaknya ke sekolah. Proses penangkapan juga terjadi di depan anak BW lainnya. Para penyidik seolah kehabisan tempat untuk menangkap BW. Padahal BW bukan penjahat, bukan pula teroris. Ia seorang pimpinan KPK yang alamat rumah dan kantornya diketahui.

Nah, kasus yang dituduhkan ke arah BW adalah kasus lama. Yakni kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringan Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi sekitar Juli 2010. Polisi menjerat BW atas laporan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Perjuangan Sugianto Sabran, pada 15 Januari 2015.

Padahal, menurut, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ujang Iskandar surat laporan atas kasus laporan palsu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto sudah dicabut. Yang mencabut adalah Sugianto Sabran sendiri.

Seolah hendak bersaing dengan cara KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka KPK dengan dua alat bukti, juru bicara Mabes Polri, Irjen Ronny Sompie, menyebut penyidik punya tiga alat bukti yang menjadi dasar penangkapan BW. “Barang bukti yang dikumpulkan antara lain dokumen, keterangan saksi, dan keterangan ahli,” ujarnya.

Masalahnya, penangkapan BW itu ternyata tak sepengetahuan Wakapori Komjen Badrodin Haiti. Pelaksana Tugas Kapolri itu mengaku tak tahu saat dikonfirmasi Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

Anehnya, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdjiatno, bahwa operasi penangkapan BW tak perlu diketahui Kapolri. Alasannya itu merupakan kewenangan Bareskrim yang kini dipimpin Irjen Budi Waseso.

Ironinya, pengabaian Keberadaan Badrodin kembali terulang saat ia menyatakan BW takkan ditahan namun nyatanya hingga malam Bareskrim Polri tak juga melepaskannya. “Seharusnya mereka tahu, kan penyidik mendengar sendiri ucapan wakapolri,” kata Imam Prasodjo, dosen FISIP UI.

Adapun alasan tak melepaskan BW karena mantan Ketua YLBHI itu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi. Dua alasan itu disampaikan Kepala tim penyidikan kasus BW Kombes Daniel Tifaona usai menghadap Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Alasan itu tentu sangat mengecewakan para aktivis antikorupsi yang mendatangi Mabes Polri untuk membebaskan BW.

Pertanyaannya siapa atasan Irjen Budi Waseso sesungguhnya? Benarkan ada dua matahari (Yakni Badordin dan Kapolri yang ditunda pelantikannya, Komjen Budi Gunawan) di tubuh Polri seperti dikhawatirkan dalam survel LSI milik Deny JA beberapa waktu lalu?

Menurut Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno alasan tetap menahan BW karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi, merupakan alasan yang dibuat-buat. Kasus penangkapan BW pun dianggap terlalu kental rekayasanya. “Ini jelas ada rekayasa, jelas rekayasa. Pelapor pernah mencabut laporannya, dan dibikin pelaporan baru, ini namanya polisi cari pelaporan baru,” kata Oegro kepada wartawan.

Oegro menyebut langka yang dilakukan Kabareskrim Irjan Budi Wiseso telah merusak etika penegakan hukum. “Kalau sekarang saya yang jadi Wakapolri, sudah saya tempeleng dia,” ujarnya seperti dikutip Tempo.

Sangat disayangkan memang. Publik sebenarnya menunggu gebrakan Budi Waseso yang diragukan cocok menduduki posisi Kabareskrim. Gebrakan pertama mantan Kapolda Gorontalo itu pun seolah kian menambahkan keraguan bahwa ia pantas memperoleh bintang tiga dengan posisinya sekarang.

Kapolri Berikutnya Diprediksi Angkatan 83 ke Atas


polisi

Kapolri Jendral Sutarman dengan para jendral lainnya beberapa waktu lalu. (Viva.co.id)

Setelah mengangkat Kepala Staf Angkatatn Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru. Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengirimkan nama calon Kapolri baru ke Komisi III DPR.

“Dengan adanya Kapolri baru diharapkan Polri bisa menjalankan konsep Revolusi Mental yang dikehendaki pemerintahan Joko Widodo,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Minggu (4/1).

Hitungannya. pada pekan ini DPR sudah mengakhiri masa resesnya. Selanjutnya mulai 12 Januari 2015 sudah mulai melakukan kerja legislatif. Jika Presiden mengirimkan nama Kapolri baru pada pekan ini, pada pekan depan Komisi III bisa segera memproses uji kelayakan dan kepatutan.

Seperti juga AL dan AU, Neta berhatap jajaran Polri bisa solid dalam menentukan Kapolri baru. Aertinya, para senior harus berjiwa besar menerima kehadiran juniornya sebagai Kapolri baru hasil pilihan Presiden. Misal lulusan Akademi Kepolisian 1981 dan 1982 yang angkatannya sudah menjadi Kapolri dan Wakapolri, bisa rela dan berjiwa besar untuk melicinkan jalan kader Akpol 83 ke atas menjadi Kapolri baru.

Menilik nama calon Kapolri berangkatan 83 ke atas, maka nama Komjen Badrodin Haiti (Wakil Kapolri) dan Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri) keduanya angkatan 82 diangap sudah selesai. Kapolri Jendral Sutarman sendiri merupakan angkatan 81.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyatakan bahwa calon pengganti Jenderal Polisi Sutarman haruslah bersih dari kasus korupsi, termasuk indikasi kepemilikan rekening gendut yang tidak wajar.

Tedjo pun mengisyaratkan jika dalam proses pemilihan calon Kapolri mendatang ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tentunya kan harus yang bersih ya, yang lalu juga melalui KPK dan sebagainya. Percayakan kepada Presiden, percayakan pilihan yang terbaik untuk kita semua,” kata Tedjo di sela-sela acara open house Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Sabtu (3/1).

Ia juga meminta masyarakat untuk membuktikan jika menyebut adanya petinggi Polri yang masuk pencalonan Kapolri yang terseret kasus rekening gendut.

“Ya buktikanlah yang mana sih ada rekekning gendut. Itu kan kata orang saja, jadi mohon maaf lah media, kalau belum ada bukti, jangan dibicarakan,” ujar Tedjo.

Mengenai kemungkinan Presiden mempercepat proses seleksi Kapolri, Tedjo menyampaikan jika kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya TNI Agus Supriatna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Pelantikan KSAU sempat tertunda karena Agus Supriatna masih jendral berpangkat dua sehingga menunggu berpangkat tiga sejak 31 Desember. Sebab semua kepala staf selanjutnya akan berpangkat jendral penuh alias jendral bintang empat.

NAMA CALON KAPOLRI YANG BEREDAR DI MASYARAKAT
* Komjen Badrodin Haiti (Wakil Kapolri/Angkatan 1982)
* Komjen Budi Gunawan (Kalemdiklat Polri/Angkatan 1983)
* Komjen Suhardi Aliyus (Kepala Bareskrim Polri/Angkatan 1985)
* Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri/Angkatan 1982)
* Irjen Unggung Cahyono (Kapolda Metro Jaya/Angkatan 1985)
* Irjen Pudji Hartanto (Gubernur Akpol/Angkatan 1983)
* Irjen Syafrudin (Kadiv Propam Polri/Angkatan 1985)