Fatamorgana Anies Baswedan 2024

Anies Baswedan menunjukkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diraih Pemprov DKI yang berdasarkan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.⁣ (Instagram @aniesbaswedan)

Anies Baswedan akan diusung PKS menjadi Capres 2024.

Sebelumnya, Partai Nasdem, juga mengelus-elus Anies untuk kepentingan Pilpres 2024.

Sikap serupa tak dilakukan Partai Gerindra, yang notabene parpol pendukung utama Anies di Pilkada DKI tahun 2017 lalu.

Dengan demikian memprediksi Anies menjadi kandidat Pilpres 2024 masih terlalu dini dan semu.

Ini karena politik Indonesia terbukti sulit diprediksi.

Siapa lawan dan siapa kawan akan berubah cepat dan tak terduga.

Tak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan benar-benar terbukti dalam politik di negeri ini.

Mengapa Gerindra belum memberikan sinyal menjadikan Anies sebagai calon presiden 2024, selain masih jauh, pastinya tidak urgen.

Gerindra tentu tak mau rebut dengan pilpres 2024 karena kini berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Perubahan posisi politik Partai Gerindra tersebut dipastikan juga mengubah peta politik 2024.

Selain Anies, Gerindra punya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang kini berposisi sebagai Menteri Pertahanan.

Artinya jika punya Prabowo mengapa pula harus memajukan Anies di Pilpres 2024?

Apalagi kabar berkembang, Prabowo akan dipasangkan dengan Ketua DPR Puan Maharani yang merupakan kader PDIP.

Memang, tanpa Gerindra, mantan Mendikbud Era Jokowi-Jusuf Kalla itu masih punya peluang diusung sebagai capres oleh parpol lainnya.

Namun tentunya Parpol lain juga punya kader sendiri. Pilpres 2024 masih jauh, kader parpol masih akan bermunculan, Anies Baswedan bahkan belum tentu bias maju di 2024 mendatang.

Melihat rekam jejak politiknya, bagi Anies Baswedan, dicalonkan partai apa pun akan okey saja.

Anies hampir pasti takkan menolak tawaran jadi capres Partai Nasdem, misalnya.

Respon Anies saat dielus-elus Parpol yang diketaui Surya Paloh merupakan buktinya.

Namun sebagai sosok non parpol, Anies harus benar-benar mampu menunjukkan kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Harus mampu mengubah cap negatif sebagai Ga Bener menjadi Good Bener.

Ini merupakan tahapan gelap, yang artinya belum bisa digambarkan bagaimana hasilnya.

Karena masih banyak fakta hingga isu yang akan mendera Sang Gubernur DKI tersebut.

Kasus anggaran lem aibon di APBD DKI salah satu yang mesti dilalui dengan smart.

Nah jika sukses sebagai Gubernur DKI, Anies masih harus melalui tahapan gelap lainnya di Pilkada Jakarta 2022.

Karena sudah koalisi dengan PDIP, masih mungkinkan Gerindra mencalonkan Anies?

Apalagi jika deal politiknya Pilpres 2024, Anies Baswedan bisa tak dijagokan lagi Gerindra.

Jika itu terjadi, maka menghitung peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah seperti fatamorgana.

Suatu bayangan yang tampak seperti ada tapi sebenarnya tidak ada.

10 Parpol di Indonesia Dipimpin Kaum “Veteran”

Megawati Soekarno Putri (Ketum PDIP), Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB) dan kini Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terplih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi, maka hampir dipastikan sebagian besar parpol Indonesia masih dipegang stok lama.

Tercatat 10 dari 15 Parpol di Indonesia dipimpin kaum veteran.  Veteran yang dimaksud ditulisan ini tak berarti bekas tentara yang sudah pensiun, namun para politisi tua yang seharusnya sudah pensiun karena berumur di atas 60 tahunan. Realita politik di Indonesia menunjukkan justru mayoritas parpol dipimpin para veteran, termasuk SBY, dianggap sukses.

Tertua dan Termuda (foto Rmol dan liputan6.com

DAFTAR USIA KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA

 ——-Kelompok “Veteran” kategori usia 60 Tahun  ke atas —-

1. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) : Sutiyoso

Lahir di Semarang 6 Desember 1944 (71 tahun)

2. Ketua Umum Golkar (Versi Minas Bali): Aburizal Bakrie

Lahir di Jakarta 15 November 1946 (69 tahun)

3. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Megawati Soekarnoputri

Lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947 (68 tahun)

4. Ketua Umum Hati Nurani Rakyat (Hanura) : Wiranto

Lahir di Yogyakarta, 4 April 1947 (68 tahun)

5. Ketua Umum Partai Golkar (Versi Munas Ancol) Agung Laksono

Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 23 Maret 1949 (66 tahun)

6. Ketua Umum Patai Demokrat: Susilo Bambang Yudhoyono

Lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 (66 tahun)

7. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta: Djan Faridz

Lahir di Jakarta 5 Agustus 1950 (65 tahun)

8. Ketua Umum Partai Gerindra: Prabowo Subianto

Lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 (64 tahun)

9. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Surya Paloh

Lahir di Kutaraja, Banda Aceh, 16 Juli 1951  (63 tahun)

10. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB: Yusril Ihza Mahendra

Lahir di Pulau Belitung, 5 Februari 1956 (59 tahun)

—-Kelompok muda usia 50 tahun ke bawah —–

11. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN): Zulkifli Hasan

Lahir di Lampung, 17 Mei 1962; (53 tahun)

12. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo): Hary Tanoesoedibjo

Lahir di Surabaya, 26 September 1965 (50 tahun)

13. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Muhaimin Iskandar

Lahir di Jombang 24 September 1966 (49 tahun)

14. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Anis Matta

Lahir di Bone, 7 Desember 1968 (47 tahun)

15. Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya: Muhammad Romahurmuziy

Lahir di Sleman, 10 September 1974; (umur 41 tahun)

Badrodin Kembalikan Kepercayaan Peraih Bintang Adhi Makayasa

Badrodin Haiti

Hanya dalam waktu 45 menit, rapat paripurna DPR yang dihadiri 283 anggota langsung mengesahkan Badrodin Haiti sebagai cakapolri terpilih. Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mengatakan, usai uji kelayakan dan kepatutan, secara terbuka 10 fraksi menyatakan dukungannya kepada Badrodin untuk menjadi kapolri.

Sementara itu, Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, DPR berharap Presiden Joko Widodo bisa melantik Badrodin secepatnya. “Karena ini situasinya sangat tepat dengan Konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung 23-24 April. Kami berharap mudah-mudahan, dengan rekam jejak yang baik, Badrodin bisa menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga Polri bisa kondusif dan solid,” ujar Setya seperti dikutip Beritasatu.com.

Dukungan penuh DPR terhadap Badrodin hampir mirip dengan dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan. Hanya saja, dukungan terhadap BG kala itu terjadi dalam atmosfir tidak kondusif. Yakni saat Kepala Lamdikpol Polri tersebut ditetapkan menjadi tersangka kasus rekening gendut.

BG akhirnya menang di praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK. Meski demikian, Presiden Jokowi memilih tak jadi melantik BG dan memilih Badrodin sebagai pelaksana tugas Kapolri dan sebentar lagi menjadi Kapolri definitif. Dengan demikian, hampir tiga bulan sejak 16 Januari lalu, Badrodin menjadi plt Kapolri. Sebagai Kapolri, ia akan menjadi Kapolri ke-22 sejak Komjen Said Soekanto Tjokrodiatmodjo: 29 September 1945-14 Desember 1959.

Nah, yang menarik, Badrodin adalah lulusan akpol terbaik penerima bintang Adhimakayasa yang sukses menjadi Kapolri. Yang pertama adalah Jendral Sutanto yang menjadi Kapolri hampir selama tiga tahun, yakni 8 Juli 2005 – 30 September 2008. Ia menjadi Kapolri ke-18 menggantikan Jendral Dai Bachtiar. Jika Sutanto terbaik akpol 1973, Badrodin terbaik akpol 1982,

Lulusan Akpol terbaik setelah Sutanto, yakni Sri Soegiarto (terbaik Akpol 1974) terakhir Kalemdiklat Polri dengan pangkat Irjen, lalu Nanan Soekarna Akpol 1978 menjadi Wakapolri dengan pangkat Komjen, Anton Bahrul Alam menjadi Irwasum Polri (Komjen), dan Mathius Salempang menjadi Wakabareskrim. Badrodin pun mengembalikan kebanggaan sukses peraih Bintang Adhi Makayasa menjadi Kapolri.

DAFTAR LULUSAN AKPOL TERBAIK PERAIH ADHI MAKAYASA
1970 Bibit Samad Rianto – Inspektur Jenderal Polisi (Purn)
1971 Taufiequrachman Ruki – Inspektur Jenderal Polisi (Purn)
1973 Sutanto – Jenderal Polisi (Purn) – Kapolri
1974 Sri Soegiarto – Inspektur Jenderal Polisi (Purn) – Kalemdiklat
1978 Nanan Soekarna – Komisaris Jenderal Polisi (Purn) – Wakapolri
1980 Anton Bachrul Alam – Komisaris Jenderal Polisi (Purn) – Irwasum Polri
1981 Mathius Salempang – Inspektur Jenderal Polisi (Purn) – Wakabareskrim
1982 Badrodin Haiti – Komisaris Jenderal Polisi – Kapolri

Baca Daftar Peraih Adhi Makayasa 1970-1996

Pangkat Andogo Wiradi Mayjen bukan Brigjen

Deputi V Kastaf Presiden Andogo Wiradi (foto Kompas.com)

Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Kantor Staf Presiden Andogo Wiradi disebutkan berpangkat Brigjen. Namun sesungguhnya, mantan Kasdam I Bukit Barisan itu sudah berpangkat mayjen atau bintang dua.

Seperti diketahui, saat pengumuman lima Deputi Kastaf Presiden, nama Andogo Wiradi disebutkan berpangkat Brigjen. “Ini adalah jenderal yang dari kecil bersama saya di Kopassus dan pernah juga di DOM (Daerah Operasi Militer) di Timor Timur, Aceh, Papua,” papar Kepala Kantor Staf Presiden Luhut B Panjiatan seperti dikutip Kompas.com ketika itu.

Andogo menuturkan, awalnya Luhut menyerahkan empat nama kepada Presiden. “Pak Jokowi kemudian bilang Pak Andogo saja. Kebetulan saya pernah menjadi Danrem di Solo saat beliau jadi Wali Kota,” ucap Andogo.

Andogo memang pernah menjadi Danrem 074/Warastratama Surakarta antara tahun 2008-2009. Empat tahun kemudian, Mantan Komandan Rindam IV/Diponegoro itu naik pangkat dan menjadi Brigjen, kemudian Mayjen saat menjadi Tenaga Pengkaji di Lemhanas.

Anggota Komisi I DPR Mayjen purnawirawan Tubagus (TB) Hasannudin mempertanyakan penempatan prajurit aktif sebagai Deputi V bidang analisis data dan informasi strategis Kantor Staf Kepresidenan, Mayen TNI Andogo Wiradi. Menurutnya, penempatan tersebut melanggar Undang-undang TNI.

UU yang dimaksud adalah UU TNI no 34/2004. Dalam pasal 47 ayat 1 disebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun dari dinas aktif. Sementara dalam pasal 47 ayat 2 dijelaskan prajurit aktif dapat menduduki kantor yang membidangi kordinator bidang politik dan keamanan (polhukam), pertahanan negara (kemenhan), sekretaris militer (termasuk ajudan) , intelijen negara (termasuk BIN dan BNPT), sandi negara, lemhanas, wantanas, SAR nasional, BNN dan MA.

“Jadi hanya ada 10 lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit aktif, sehingga Keppres penempatan perwira aktif di staf kepresidenan yang dikeluarkan presiden Jokowi telah melanggar undang -undang,” katanya seperti dikutip Tribunnews.

Andogo merupakan lulusan Akmil angkatan 1981. Anggodo seangkatan dengan Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko.

baca: KRONOLOGI KARIER (MAYJEN) ANDOGO WIRADI

Lihat juga: teman seangkatan Anggodo (Akmil 81)

Megawati Terlalu Percaya Diri (2)

Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis-Sabtu (9-11/4) berlangsung lancar. Kongres yang biasanya dibayangkan sebagai ajang debat, bahkan perebutan posisi Ketua Umum tak terjadi dalam perhelatan itu.

Kongres hanya mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai untuk keempat kalinya setelah Kongres pertama tahun 2000 lalu. Maka selama empat periode kepengurusan PDIP hanya Megawati yang posisinya tak tergantikan. Sedang pengurus lainnya selalu berganti, bahkan beberapa orang diantaranya sudah meninggal dunia.

Yang selalu berganti diantaranya posisi Sekjen. Diawali dengan Sutjipto masa pengurusan 2000-2005, Pramono Anung 2005-2010, Tjahjo Kumolo 2010-2015 dan kini Hasto Kristiyanto (2015-2020). Sutjipto yang mantan Ketua DPD PDIP Jatim sudah tutup usia tahun 2011 lalu.

Meski demikian, tak munculnya nama-nama kader muda dan intelek PDIP seperti Maruarar Sirait (Ara), Pramono Anung, Rieke Diah Pitaloka, dan Eva Kusuma Sundari dalam susunan kepengurusan baru menjadi tanda tanya publik. Terutama untuk Ara sempat diplot menjadi menteri dapa detik-detik terakhir pelantikan kabinet, kini pun tak lagi dipakai Megawati.

Posisi Ara sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dalam kepengurusan partai banteng sebelumnya kini diduduki Sukur Nababan. Sukur berhasil terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI 2014-2019 setelah mendapat 123.493 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat-VI.

Tak terpilihnya empat nama tersebut bertolak belakang dengan masuknya nama-nama yang pernah tersangkut kasus korupsi. Mereka adalah Rokhmin Dahuri menjadi Ketua Bidang Kemaritiman, Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Idham Samawi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi; dan Olly Dondokambey Bendahara Umum PDIP.

Rokhmin Dahuri merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana non bujeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Rokhmin pernah divonis tujuh tahun penjara, kemudian berkurang menjadi 4,5 tahun seusai mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Bambang Dwi Hartono merupakan tersangka kasus korupsi dana Jasa Pungut senilai Rp 720 juta. Mantan Wali Kota Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim sejak November 2013. Meski tersangka, Bambang DW tidak langsung ditahan karena dianggap bersifat kooperatif dan tidak akan melarikan diri.

Sedang Idham diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Meski telah menjadi tersangka, Politikus PDIP yang kini menjadi anggota DPR itu hingga kini masih belum menjalani proses hukum.

Bagaimana dengan Olly Dondokambey? Nama Olly diketahui beberapa kali disebut dalam kasus korupsi Hambalang, namun tetap aman. Olly menjadi anggota DPR ketiga kalinya periode 2014-2019 dari Dapil Sulawesi Utara setelah memperoleh 237.620 suara. Olly terpilih menjadi bendahara PDIP untuk kedua kalinya.

Megawati mengungkapkan alasan tak dipilihnya Ara dkk dan pemilihan pengurus PDIP 2015-2020. Menurutnya, ia tidak ingin ada sosok yang memecah belah partai duduk di kepengurusan. Mega juga melakukan penilaian karakter dari masing-masing sosok pengurus yang dipilihnya termasuk jiwa kepemimpinan mereka.

“Saya melihat ini pantas di sini, oh tidak bisa, yang ini memecah belah, yang ini tidak pintar tapi bisa memimpin. Kalau Ada yang merasa saya yang harus jadi (pengurus), saya tinggal menunjukkan ini cermin diri kamu. Ini dari keilmuan, kamu manusia seperti ini. Ada yang bisa dibetulkan, ada orang pintar, ada yang tidak begitu (pintar) tapi ada dedikasinya,” tutur Mega.

Sedang Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku bahwa partainya memiliki pertimbangan tersendiri memasukkan nama seperti Idham Samawi dalam struktur kepengurusan. “Kita melihat apapun, seperti Idham Samawi, dalam kajian yang kami lakukan ada latar belakang sangat kuat, rivalitas pada saat penetapan Ketua DPD (PDIP),” kata Hasto.

Hasto mengaku, menjadikan kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai pengalaman berharga. “Kita tidak mau seperti kasus BG. Kita tidak bisa menegakkan hukum atas ambisi orang per orang,” katanya.

Dalam kasus Idham, Hasto menyebut, PDIP tetap memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. “Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki kesempatan dan dijamin UU untuk memperbaiki. Demikian pula dengan Olly,” imbuh Hasto.

Jawaban Mega dan Hasto pun menyiratkan betapa percaya dirinya mereka dengan kondisi sosial politik Indonesia saat ini. Menjadikan kasus BG sebagai acuan bahkan boleh dibilang sebagai sikap terlalu percaya diri.

Sebab kasus tersebut sebenarnya belum selesai. Kasus BG belum membuktikan apakah Kepala Lemdikpol itu bebas dari kasus korupsi atau tidak. Lagipula kemenangan dalam pra peradilan penuh dengan kontroversi. Aroma politik lebih kuat dibandung fakta hukum yang menjadi latar belakang kasus itu. (habis)

Baca sebelumnya: Megawati Terlalu Percaya Diri (1)

SUSUNAN PENGURUS PDIP 2015-2020
1. Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai : Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Idam Samawi
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Djarot Syaiful Hidayat
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan : Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan : Trimedya Panjaitan
8. Ketua Bidang Perekonomian : Hendrawan Pratikno
9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingk Hidup : Muhammad Prakosa
10. Ketua Bidang Kemaritiman : Rohmin Dahuri
11. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Andreas Hugo Pareira
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana : Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan : Mindo Sianipar
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak : Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : I Made Urip
16. Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Nusirwan Sujono
17. Ketua Bidang Pariwisata : Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Sukur Nababan
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) : Hamka Haq
20. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo
21. Sekretaris Jendral : Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Internal : Utut Adianto
23. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Bidang Program Kerakyatan : Erico Sotarduga
24. Wakil Sekertaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan : Ahmad Basarah
25. Bendahara Umum : Olly Dondokambey
26. Wakil Bendum Bidang Internal : Rudiyanto Chen
27. Wakil Bendum Bidang Program : Yuliari Peter Batubara

INI SUSUNAN PENGURUS PDIP 2010-2015, 2005-2010, 2000-2005

Megawati Terlalu Percaya Diri (1)

Jokowi cium tangan Megawati saat menjadi Gubernur DKI (foto Tribunnews.com)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menujukkan powerfullnya selama Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali. Bukan hanya tak punya pesaing di partai yang dikuasainya selama 16 tahun terhitung sejak 1999, ia juga menunjukkan punya kekuasaan lebih dari seorang Presiden.

Sebab kebetulan, presiden saat ini yakni Joko Widodo adalah kader PDIP yang ia calonkan dan sukses. Biarpun sudah menjadi Presiden atau orang nomor satu di Indonesia, bagi Megawati, Jokowi tetap petugas partai. Hal itu berlaku bagi kader PDIP yang berada di jajaran eksekutif dan legislatif.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4) seperti dikutip Kompas.com.

Pernyataan Megawati pun kian menguatkan “perlakuannya” kepada Jokowi saat hadir dalam kongres tersebut. Yakni panitia Kongres sengaja tak mengundang Presiden. Jokowi datang hanya sebagai kader partai. Dengan demikian, tak ada sambutan Jokowi karena dia datang di acara itu bukan sebagai pejabat Negara. Di arena Kongres, Jokowi pun tak diperlakukan sebagai presiden sebagaimana aturan protokol kenegaraan.

Apa yang terjadi di arena Kongres PDIP itu pun seolah menjadi pembenar bahwa sekarang ini ada kekuasaan lain, bahkan lebih berkuasa dibanding lembaga presiden. Kasus kemenangan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan dan rentetannya telah memberikan sinyal kekuatan itu. Bisa dibayangkan jika seorang presidennya saja tak berdaya di hadapan “kekuasaan” Megawati, bagaimana dengan para pembantunya.

Sikap manusiawi Jusuf Kalla yang cenderung membela habis-habisan kasus Budi Gunawan sebagai gambarannya. JK seperti tahu betul bahwa “posisinya” lebih aman mendukung pecalonan BG menjadi Kapolri atau Wakapolri dibanding mengikuti aspirasi publik yang menentangnya. Padahal seharusnya ia ikut menguatkan Jokowi yang berada di tengah-tengah antara publik dan kekuasaan PDIP dalam kasus BG tersebut.

Powefull lainnya Megawati juga ditunjukkan, masih dalam pidato yang sama, yang menggambar dirinya seolah seperti seorang Presiden karena memiliki kader loyal dari Sabang sampai Marauke. “Kalau saya ini seperti presiden, karena anak buah saya banyak, dan itu sampai di tingkat ranting, kalau pemerintah sampai di RT saya punya anak ranting mungkin di bawahnya,” papar Megawati.

Presiden Ke-5 Indonesia itu juga mengaku seluruh kader- PDIP sangat patuh kepadanya, bahkan menurutnya kader PDIP lebih patuh ketimbang rakyat Indonesia. “Kalau saya minta bergerak semua bergerak,” imbuh Ketua Umum PDIP yang kini berusia 68 tahun itu.

Tentu Megawati tak akan membuat pidato seperti itu jika presidennya dari partai lain, bukan Jokowi, petugas partai PDIP. Memang mestinya Megawati tak pantas memperlakukan Jokowi yang kini menjadi Presiden Indonesia. Semua orang ini agar lembaga kepresidenan dihormati.

Bukankah selain (kebetulan) sebagai Ketua Umum sebuah partai, Megawati juga seorang rakyat Indonesia? (bersambung)

Lanjutan: Megawati Terlalu Percaya Diri (2)

Lima Perwira Lemdikpol Naik Pangkat

Sebanyak 19 personel kepolisian mendapatkan kenaikan pangkat. Lima diantara 19 orang tersebut tercatat sebagai perwira di Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). Lembaga tersebut dipimpin oleh Komjen Budi Gunawan, calon tunggal kapolri yang gagal menjadi kapolri, terkait kasus dugaan korupsi.

Komjen BG sempat menjadi tersangka oleh KPK, namun kemudian memenangkan gugatan pra peradilan atas status tersangkanya tersebut. Namun sejak kasus itu, Presiden Jokowi tak jadi melantik BG dan menggantikannya dengan Komjen Badrodin Haiti. Badrodin satu level di atas BG yakni angkatan sedang BG (angkatan 83)

Meski tak menjadi Kapolri, BG diperkirakan masih punya pengaruh kuat di tubuh polri. Terbukti dengan banyaknya anak buah BG yang naik pangkat. Adapun lima perwira Lemdikpol yang naik pangkat adalah satu menjadi Irjen dari Brigjen yakni Anton Charliyan (Kadiv Humas Polri), dan lima orang menjadi Brigjen dari Kombes yakni Charles Mail (Widyaiswara Madya Sespim Polri), Victor Simanjuntak (Dirtipid Eksus Bareskrim Polri);  Erwin Triwanto (Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta);  dan Amrin Remico (Kepala BNNP Jawa Tengah).

Upacara kenaikan pangkat dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/4).

19 PERWIRA POLRI RESMI NAIK PANGKAT (PEJABATPUBLIK.COM)

1. Irjen Pol. Drs. Sabar Rahadjo, MBA dengan jabatan Widyaiswata Utama Sespim Polri. – Sebelumnya Kepala Biro Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Polri di Mabes Polri
2. Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose dengan jabatan Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT. – Sebelumnya Direktur Penindakan BNPT – (angkatan 88)
3. Irjen Pol. Dr. Anton Charliyan, MPKN dengan jabatan Kadiv Humas Polri. – Sebelumnya Karodibinklat Lemdiklat, LEMDIKPOL (angkatan 85)
4. Brigjen Pol. Drs. Awang Anwarudin, MH dengan jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri. – Sebelumnya Kabaganev Robinops Sops Polri,
5. Brigjen Pol. Drs. Suwarno dengan jabatan Inspektur III Ittama BNN. – Sebelumnya IRBIDJEMENSARPRAS ITWIL V ITWASUM POLRI (angkatan 87)
6. Brigjen Pol. Drs. Budi Sardjono, MSi dengan jabatan Dirprog Pasca Sarjana STIK.- Sebelumnya ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG JEMEN OPS ITWASUM POLRI
7. Brigjen Pol. Drs. Charles Mail dengan jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.- Sebelumnya SESLEM SESPIM POLRI LEMDIKPOL
8. Brigjen Pol. Drs. Sukirman dengan jabatan Kepala BNNp Papua. – Sebelumnya Wakapolda Kalimantan Selatan
9. Brigjen Pol. Drs. Aan Iskandar dengan jabatan Inspektur I Ittama BNN. – Sebelumnya Irwasda Polda Jatim
10. Brigjen Pol. Drs. Amrin Remico, MM dengan jabatan Kepala BNNP Jawa Tengah. – Sebelumnya, DIRBINTARLAT AKPOL LEMDIKPOL
11. Brigjen Pol. Drs. Victor Simanjuntak dengan jabatan Dirtipid Eksus Bareskrim Polri. – Sebelumnya Kepala Bagian Kerja Sama Pendidikan Latihan Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan (LEMDIKPOL)
12. Brigjen Pol. Drs Agus Budiman Manalu dengan jabatan Kepala BNNP Sulawesi Selatan. – Sebelumnya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel
13. Brigjen Pol. Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dengan jabatan Karoum Settama Lemhannas RI.- Sebelumnya analis kebijakan madya regiden di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
14. Brigjen Pol. Drs. Iwan Hari Sugiarto dengan jabatan Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional Kedeputian Politik dan Strategi Setjen Wantannas.- Sebelumnya Wakapolda Maluku Utara
15. Brigjen Pol. Drs. Erwin Triwanto, SH dengan jabatan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. – Sebelumnya, KABAGJIANSOSMAS BIDPPITK STIK LEMDIKPOL
16. Brigjen Pol. Drs. Andi Loedianto dengan jabatan Kepala BNNP Sumatera Utara. – Sebelumnya, Dirresnarkoba Polda Jatim (angkatan 86)
17. Brigjen pol. Drs. Achmat Juri MHum dengan jabatan Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. – Sebelumnya Irwasda Polda Bali
18. Brigjen Pol. Drs. Muhammad Iswandi Hari, SH, MSi menjadi kepala BNNP Sumsel – Sebelumnya Kabagrenops Robinops Sops Polri
19. Brigjen Pol. Drs. Eko Indra Heri S, SH, MM dengan jabatan Karojianstra SSDM Polri. – Sebelumnya Kabagen Rojianstra SSDM Polri.